Pemerintah Sedang Godog/Siapkan 2 PP Turunan UU Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok dua Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang Desa yang sudah disahkan pada Desember tahun lalu.

Mendagri Gamawan Fauzi

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, dua PP tersebut akan mengatur mengenai keuangan dan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

"Bakal diatur untuk peningkatan pelayanan publik, beberapa beban masyarakat dihilangkan. Pertama tentang akta kelahiran, kematian, Kartu Keluarga (KK), sampai KTP seumur hidup dan kemudian bersifat gratis," tutur Mendagri dalam konfensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/3/2014).

"Menyangkut PP UU desa dan kependudukan agar segera diselesaikan. Dikoordinasikan dengan Menko polhukam," tambahnya.

Lebih lanjut Gamawan mengatakan, dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini, juga dibahas mengenai rancangan revisi UU Papua Nomor 21 tahun 2006. Selain itu, revisi UU keistimewaan Papua.

Dijelaskan, hal baru dalam revisi UU Papua adalah terkait kewenangan keuangan dan sebagainya.

"Materi diajukan oleh Gubernur Papua dan Papua Barat. Presiden minta ini dirampungkan di tingkat Kementerian/Lembaga dan disampaiokan ke beliau," jelasnya.

Baca Selanjutnya

Wujud Nyata Kepdulian Bupati MKP Selesaikan Permasalahan

Pembangunan di Kabupaten Mojokerto terus menggeliat. Peningkatan infrastruktur jalan sampai pelosok desa menjadi prioritas utama. Akan tetapi tidak mengesampingkan pembangunan di bidang lainnya. Peningkatan dan penguatan perekonomian rakyat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Gebrakan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menjadikan Kabupaten Mojokerto semakin maju dan berkembang nantinya akan menarik investor masuk untuk mengembangkan usahanya.

Bupati MKP

Untuk hasil yang maksimal, bupati tidak segan turun langsung ke lokasi melihat juga memantau proses pengerjaannya. Tidak hanya itu, koordinasi serta evaluasi dengan SKPD terkait terus dilakukannya bahkan turun langsung jika terjadi permasalahan.

                Seperti halnya beberapa waktu lalu, MKP (sapaan akrab Bupati Mojokerto) melakukan kunjungan mendadak ke SD Brangkal  terkait indikasi adanya penyunatan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Meski mendapatkan penjelasan dari Kasek SD Brangkal, Istiadji, bupati tidak lantas puas dengan penjelasan tersebut. “Sudah ada peraturan yang mengatur penyaluran BSM, apapun alasannya, pemotongan itu tidak seharusnya dilakukan,” ujar MKP.

                MKP menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Suharsono untuk melalukan sosialisai penyaluran BSM ke sekolah-sekolah. Agar kasus serupa tidak terjadi lagi di sekolah lain di Kabupaten Mojokerto.

                Masih di bidang pendidikan, MKP juga turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan di SMAN 1 Pacet terkait unjuk rasa guru yang digelar di halaman Diknas, Jum’at 28 Pebruari 2014. Dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut, bupati mengantongi keluhan baik dari siswa juga tentang kondisi sekolah baik bangunan juga fisilitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga mengeluhkan pola kepemimpinan Kasek Masyhudi yang arogan.   

                Menyikapi permasalahan tersebut, untuk kondisi bangunan sekolah dan pembenahan fasilitas sekolah, bupati menginstruksikan ke dinas terkait untuk merencanakan pada PAPBD tahun 2014. “Saya tidak mengerti bagaimana managemen di sekolah ini, kenapa sekolah negeri kondisinya memprihatinkan kaya gini. Segera perbaiki kondisi sekolah ini,” ujar MKP dengan tegas.

                Tindak lanjut bupati turun langsung menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan, menunjukkan kepeduliannya atas kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto.  “Semoga dengan langkah saya turun langsung melihat kondisi sekolah akan membuat pendidikan di Kabupaten Mojokerto semakin berkualitas serta lebih baik,” harap orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto.(Bagian PDE + Bagian Humas Protokol)

Sumber:www.mojokertokab.go.id

Baca Selanjutnya

Mendagri Usulkan PKK Jadi Organisasi Semi-Pemerintah

Mendagri Gamawan Fauzi

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat menjadi organisasi semi-pemerintah, karena telah aktif membantu program pemerintah.

"Saya akan segera mengajukan kepada Presiden untuk menjadikan PKK sebagai organisasi semi-pemerintah," kata Mendagri saat membuka peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) di Jakarta, Rabu (5/3).

Dia mengatakan akan segera mengajukan usulan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk penerbitan peraturan preisden (perpres) terkait organisasi tersebut.

"Mereka secara sukarela mengabdi kepada masyarakat dan anggarannya pun sebagian besar didukung oleh anggaran pemerintah, wajar juga kalau organisasi PKK dibentuk dalam Perpres," ujarnya.

Ia berharap sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang, perpres tersebut sudah dapat diterbitkan.

Sumber:  http://www.kemendagri.go.id

Baca Selanjutnya

BSM (Bantuan Siswa Miskin) Tahap I Disalurkan Pada 17 Maret 2014

Dilansir dari Setkab.go.id Pemerintah menjadwalkan penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014 untuk tahap pertama pada 17 Maret 2014 ini. Adapun besarnya BSM untuk siswa SD adalah Rp 450.000 pertahun atau perdua semester, SMP sebesar Rp 750.000 pertahun atau perdua semester, dan SMA sebesar Rp 1.000.000 pertahun atau perdua semester.

Ilustrasi Penerimaan BSM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh pada rapat kerja di DPR-RI mengemukakan, penyaluran BSM tahun 2014 ini terdiri dari dua tahun pelajaran, yaitu dari Januari-Juni yaitu tahun pelajaran 2013-2014 semester dua, dan Juli-Desember tahun pelajaran 2014-2015 semester satu.

"Kemdikbud ingin memastikan untuk semester dua tahun pelajaran 2013-2014 penerimanya adalah siswa pemerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu BSM yang telah ditetapkan," ujar Mendikbud, Selasa (3/3).

Mendikbud menjelaskan, kartu BSM yang telah ditetapkan untuk penerima tahun 2013 dan sudah terdata akan mendapatkan di semester kedua tahun 2013-2014. Sedangkan bagi penerima di semester pertama pada tahun pembelajaran 2014-2015 akan berbeda lagi, karena sudah ada yang lulus dan ada pendatang baru kelas satu.  

"Bagi siswa yatim dan piatu, anak-anak dari panti asuhan, serta anak-anak terlantar tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan BSM," jelas Mendikbud.  

Menurut Mendikbud, BSM untuk siswa SD akan diberikan kepada 3.028.194 siswa, sedangkan untuk SMP diberikan kepada 1.176.800 siswa, untuk siswa SMA diberikan kepada 250.456 siswa, dan untuk SMK diberikan kepada 173.643 siswa. 

“Total keseluruhan pada tahap pertama sebesar 4.629.093 siswa atau sekitar 50 persen akan disalurkan, dan sisa sasaran sebesar 4.556.144 siswa akan disalurkan pada tahap berikutnya,” papar Mendikbud M. Nuh seraya menambahkan, khusus BSM untuk siswa korban bencana erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, telah disalurkan mulai bulan Februari 2014.

Bisa Diantar

Mendikbud menjelaskan, BSM merupakan milik personal dan transaksinya merupakan transaksi personal, dan bukan transaksi kolektif. Ia menegaskan, setiap siswa tidak diharuskan meninggalkan saldo. Sehingga siswa penerima BSM bisa mendapatkan haknya dengan utuh.

Untuk anak-anak yang tinggalnya sangat jauh, menurut Mendikbud, BRI sebagai penyalur BSM akan mengantarkan sampai ke tempat anak tersebut. "Mudah-mudahan catatan kelemahan dari penyaluran BSM itu dapat direduksi," tutur Mendikbud. (Humas Kemdikbud/ES)

Sumber: setkab.go.id

Baca Selanjutnya

Setiap Desa Wajib Punya Website

Sosialisasi UU Desa

TINJAU SUBANG- Semua desa di Kabupaten Subang wajib memiliki website. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR, Budiman Sujatmiko dalam acara sosialisasi Undang-Undang (UU) Desa yang bertempat di Aula Pemkab Subang, Sabtu (11/1/2013).

Tidak hanya website, untuk menginformasikan semua kegitan di desa baik itu bersifat mendasar seperti alokasi anggaran yang dikeluarkan desa untuk insfrastruktur  dan lain-lain, serta kegiatan desa lainnya. "Bukan hanya di Subang saja, semua desa di seluruh Indonesia wajib memiliki website, hal tersebut untuk memberi informasi kepada masyarakat, suapaya lebih transparan," kata Budiman Sudjatmiko.

Acara sosialisasi yang dihadiri semua kepala desa se-Kabupaten tersebut berlangsung meriah. Tidak hanya kepala desa, dalam acara tersebut hadir Wakil Ketua Badan Pengaudit Keuangan Jabar, Kornel, bupati Subang Ojang Sohandi, bersama wakilnya Imas Aryumningsih, selain itu, terlihat juga, Ketua DPRD Subang Beni Rudiono dan Anggota DPR-RI Maruarar Sirait dan beberapa pejabat lainnya.

UU Desa yang disahkan DPR pada 18 Desember 2013 di Subang baru kali ini disosialisasikan. Menurut Budiman, UU Desa itu, butuh tiga PP, yaitu PP tentang masa jabatan kepala desa, teknis alokasi anggaran dan tentang desa adat. "Mudah-mudahan secepatnya bisa digulirkan, supaya mimpi terwujudnya desa mandiri berbais teknologi terkini itu, bisa menjadi nyata," katanya.

Dalam UU Desa tersebut, nantinya perdesa itu, akan mendapatkan Rp1 miliar. Dana tersebut harus digunakan untuk keperluan desa, seperti perbaikan insfrastruktur dan sara penunjang desa lainnya. "Kepala desa jangan coba main-main, ini anggarannya jelas, makannya setiap pengeluaran harus langsung dipublikasikan melalui website, suapaya masyarakat tahu," tuturnya.

Wakil Ketua BPK Jabar, Kornel menambahkan, bahwa jangan sampai nantinya gara-gara UU Desa, banyak kepala desa di Subang berurusan dengan hukum. Untuk semua kepala desa dirinya berpesan untuk berhati-hati. "Ini aanggarannya nggak sedikit, jadi nanti pengeluarannya akan diawasi ketat, untuk itu jangan samapai menyalah gunakan anggaran tersebut," tuturnya.

Bupati Subang, Ojang Sohandi menyambut baik UU Desa tersebut, menurutnya selama UU tersebut berpihak kepada masyarakat, dirinya sangat mendukung. "Saya dukung, UU Desa harus berpihak kepada kesejahteraan masayarakat," tuturnya. [Warlan putra | @warlanputra]

Sumber : http://www.tintahijau.com

Baca Selanjutnya

Jelang Pamilu, BI Ingatkan Peredaran Uang Palsu

Ilustrasi Uang Palsu

TEMPO.CO, Jember - Bank Indonesia (BI) Jember meminta masyarakat untuk mewaspadai uang merah alias uang palsu. Pasalnya, BI memprediksi uang palsu banyak beredar menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif awal bulan April 2014 mendatang. "Biasanya peredaran upal (uang palsu) pada saat pemilu meningkat," kata Kepala BI Jember, Ahmad Bunyamin, di kantornya, Selasa, 4 April 2014. (Baca: Polisi Tangkap Dua Tersangka Pengedar Uang Palsu).

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih teliti mengenali keaslian uang rupiah selama pemilu. Salah satu langkah yang dilakukan, katanya, Bank Indonesia melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenal uang rupiah melalui media atau datang ke tempat-tempat keramaian di Jember. "BI minta masyarakat terus waspada adanya upal setiap saat, tidak hanya saat ada pemilu saja," katanya. (Baca: BI Musnahkan 135.110 Lembar Uang Palsu).

Feri Tumpal, Deputi Manajemen Internal dan Sistem Pembayaran BI Jember, mengatakan selama bulan Januari hingga Februari 2014 saja, BI Jember mecatat uang palsu yang ditemukan sekitar Rp 20 juta lebih. Padahal, menurut dia, bulan-bulan sebelumnya hanya sekitar satu atau dua laporan penemuan upal di masyarakat. "Sejak awal tahun ini, malah ada dua sampai tiga laporan upal setiap minggu," katanya. (Baca: Indef: Indikator Uang Layak Edar Semakin Menurun).

Sutomo, pengamat politik dari Universitas Jember, mengatakan politik uang tetap akan mewarnai pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014. Saat ini, kata dia, banyak calon anggota legislatif dan tim sukses membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan harapan agar dipilih dalam pemilu. "Sebagian besar masyarakat bersikap pragmatis dalam politik dan kondisi ekonomi masih kacau. Pasti ada saja yang memanfaatkan situasi untuk mengedarkan uang palsu," kata dia.

Sumber: tempo.co

Baca Selanjutnya

Gus Solah: Negara Harus Menjamin Hak Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu di antara prestasi Pemerintah Orde Baru yang menonjol adalah keberhasilan mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

Namun selama 10 tahun terakhir pelaksanaan KB melemah bahkan memburuk. Akibatnya target menekan jumlah penduduk meleset. Mungkin target jumlah penduduk pada 2035 sebesar 305,6 juta bakal terlampaui.

Solahudin Wahid

Hal itu dikemukakan Ketua Komite Konvensi Rakyat, Salahuddin Wahid, terkait pelaksanaan Debat Publik kelima Konvensi Rakyat yang diselenggarakan di GOR Sabuga Bandung, Minggu (2/3/2014) kemarin.

Menurut Gus Solah, penambahan jumlah penduduk akan menambah beban pemerintah karena kebanyakan berasal dari kelompok yang lemah ekonominya.

"Dalam paparan gagasan pembangunan ekonomi di Kompas beberapa minggu lalu, tidak ada satu partai pun menyinggung masalah KB," kata Gus Solah dalam keterangannya, Senin (3/3/2014).

Lebih jauh adik kandung Presiden Abdurrahman Wahid ini mengatakan, penduduk usia produktif Indonesia meningkat pesat sejak 1980-an. Jumlah pada 1980 sebesar 81,9 meningkat menjadi 157 juta pada 2010 dan akan naik menjadi 207 juta 2035. Pada 2012 angka ketergantungan penduduk Indonesia adalah 49,6.

"Artinya setiap 100 penduduk produktif Indonesia menanggung 49,6 penduduk non produktif. Angka ini akan menurun terus sampai periode emas (2028-2031) yang mempunyai angka ketergantungan 46,9," katanya.

Gus Solah juga mempertanyakan, siapa yang seharusnya bertanggungjawab untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia? Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD dan UUD pasal 28, katanya, maka yang memikul tanggung jawab ialah Pemerintah.

"Oleh karena itu, kita mesti memilih orang-orang memahami persoalan IPM untuk memimpin negeri ini," ujarnya.

Sekretaris Komite, Rommy Fibri, menyampaikan bahwa Konvensi Rakyat digagas dan dijalankan untuk mencari pemimpin yang benar-benar mencintai rakyat. Konvensi Rakyat, menurut Rommy, justru membantu partai politik untuk mencari tokoh-tokoh yang nasionalis dan punya semangat untuk membenahi nasib rakyatnya.

Rommy Fibri menjelaskan, Debat Publik Konvensi Rakyat terbuka bagi masyarakat luas. Karena ini adalah Konvensi Rakyat, maka bentuk acaranya pun sangat merakyat. Pada saat Debat berlangsung, Rommy menambahkan, bukan hanya Panelis yang berhak bertanya, masyarakat yang hadir pun memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketujuh Capres Konvensi Rakyat.

Sumber http://www.tribunnews.com

Baca Selanjutnya