MK batalkan Undang-Undang tentang Perkoperasian

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memimpin majelis hakim yang menangani permohonan pengujian Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan memutuskan undang-undang itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

"Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang No. 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas," kata anggota Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Ia juga mengatakan bahwa undang-undang itu mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Pada sisi lain, lanjutnya, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

"Menurut mahkamah, permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung UU No. 17/2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi," jelas dia.

Permohonan pengujian terhadap UU No. 17/2012 diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur; Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur; Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur; Pusat Koperasi An-nisa Jawa Timur; Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur; Gabungan Koperasi Susu Indonesia; Agung Haryono; dan Mulyono.

Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 dalam undang-undang tersebut.

Koalisi LSM untuk Demokratisasi Ekonomi dan perorangan juga mengajukan permohonan pengujian undang-undang tentang koperasi.

Mereka meminta mahkamah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119.

Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi dalam undang-undang tersebut telah mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, serta asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin konstitusi.

Sumber  http://www.antaranews.com

Baca Selanjutnya

Hari Keluarga Nasional: Galakkan Kembali Program Kependudukan

Wapres Boediono mencoba seruling bambu yang dijual di pameran PKK Hari Keluarga Nasional XXI Surabaya 2014, Lapangan Makodam Brawijaya

Peringatan Hari Keluarga Nasional XXI Tahun 2014 di Kota Surabaya

Surabaya. Gunakan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2014 ini untuk memantapkan langkah menggerakkan kembali Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di tanah air. Program-program itu diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk dan pengaturan jarak kelahiran, peningkatan kualitas penduduk, hingga peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan bina keluarga yang meliputi balita, anak remaja, hingga lansia.

Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyukseskan program di daerah masing-masing dengan menyusun program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang terpadu. 

“Untuk mencapai sasaran-sasaran itu semua, saya  perlu ingatkan perlunya penggunaan data yang sama dan perlunya koordinasi sasaran oleh semua pihak untuk program-program di ketiga bidang tersebut, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya,” kata Wakil Presiden Boediono saat menghadiri acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional XXI di Lapangan Makodam Brawijaya, Kota Surabaya, 14 Juni 2014.

Hadir dalam peringatan Hari Keluarga Nasional itu Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Djalal, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua Dharma Wanita Vita Gamawan Fauzi selaku Ketua Umum Panitia Hari Keluarga Nasional XXV. 

Wapres Boediono mengingatkan, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak (peringkat ke-4 di dunia), upaya untuk menyejahterakan seluruh penduduk melalui peningkatan kualitas manusia, bukanlah pekerjaan yang mudah. Permukiman penduduk yang tersebar luas di negara kepulauan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam memberikan pelayanan yang memadai.

Menggunakan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ini, Wapres berharap agar semua komponen bangsa, baik unsur pemerintah, penggiat-penggiat di LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh dunia usaha saling bahu membahu memperhatikan masalah kependudukan.

Semua pihak berpartisipasi, dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan menggerakkan upaya untuk membatasi jumlah anak cukup dua saja, demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga Indonesia. “Kita perlu sadari bersama bahwa generasi yang berkualitas bermula dari kelahiran yang direncanakan,” katanya.

Saat ini banyak program pemerintah yang mengandalkan pada pemberdayaan perempuan sebagai tumpuan bagi pembangunan keluarga. Program-program di bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan yang mengambil unit keluarga sebagai sasaran utamanya, sebagian besar memberikan peran perempuan sebagai ujung tombak pelaksana.

Menyadari hal ini, kata Wapres, sudah sepatutnya salut dan apresiasi yang tinggi sepatutnya diberikan pada Hari Keluarga Nasional ini kepada para ibu Indonesia, kepada perempuan Indonesia atas peran sentralnya dalam membina kualitas keluarga Indonesia. “Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada peran bapak dalam membina keluarga, pembangunan karakter melalui keluarga, sangat ditentukan oleh peran sentral seorang ibu,” katanya.

Wapres mengingatkan bahwa kualitas keluarga menentukan kualitas manusia. Dan kualitas manusia, terutama kualitas generasi muda, generasi pengganti, menentukan kemajuan bangsa. Kualitas manusia ditentukan oleh keterampilannya, pengetahuannya dan menurut hemat Wapres, terutama ditentukan oleh kemantapan pribadinya, oleh keteguhan karakternya.

“Dalil ini jangan kita lupakan. Berhasil tidaknya kita memajukan bangsa tergantung berhasil tidaknya kita membangun keluarga yang berkualitas, membangun manusia yang berkualitas,” kata Wapres (Selanjutnya baca Pidato Wapres di Ruang Pers).

Menurut Kepala BKKBN Fasli Djalal, Indonesia masih menghadapi empat masalah kependudukan yakni jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran tidak merata dan kualitas rendah. Di masa lalu Indonesia bisa menurunkan angka fertilitas dari 5.6 anak/wanita menjadi sekitar 2 anak/wanita. Kini angka fertilitas sulit turun dari angka 1.4 anak/wanita yang berarti setiap tahun setidaknya 4.5 juta bayi lahir di Indonesia.

Indonesia berpeluang memperoleh bonus demografi pada era 2012-2045, ketika jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dari yang tidak produktif (<14 tahun dan >65 tahun).  Pada tahun 1970an, 100 orang bekerja membiayai 86 orang yang tidak produktif. Angka itu kini jauh turun dengan 100 orang bekerja membiayai sekitar 50 orang yang tidak produktif.

“Kita bisa mencapai angka ketergantungan paling rendah dimana hanya 46 orang yang menggantungkan diri pada 100 orang yang bekerja kalau kita manfaatkan bonus demografi ini dengan menghasilkan angkatan kerja yang berlimpah harus berkualitas, kesehatan dan kecukupan gizi, lalu profesional dan berkecukupan,” katanya.

Pasca otonomi daerah, kata Kepala BKKBN, banyak daerah yang mengendorkan prioritas program kependudukan dan Keluarga Berencananya sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya berkurang. “Jika kelembagaan tidak utuh, sumber daya manusia tidak cukup dan profesional serta alokasi dana berkurang, maka sulit bagi 500 kabupaten/kota untuk menyukseskan program kependudukannya.

Namun Kepala BKKBN memuji 18 pemerintah daerah yang telah mendirikan Badan Kependudukan dan KB daerah sesuai perintah Undang-Undang.

Sumber  http://www.wapresri.go.id

Baca Selanjutnya

Juara-Juara Akar Rumput Lahir dari 15 Tahun PNPM

Wapres Boediono diapit Ibu Asnaini dari Takengon, Aceh Tengah dan Pak Sugito dari Kota Yogya, penggiat PNPM

Jakarta. Setelah berjalan lebih dari 15 tahun, program pemberdayaan masyarakat telah berhasil menumbuhkan juara-juara dari akar rumput. Meski namanya tak terdengar di ibukota, namun mereka menjadi champion alias sumbu perubahan dan inspirasi bagi daerahnya untuk mencapai perbaikan hidup dan kesejahteraan. Dua di antaranya adalah Ibu Asnaini dari Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pak Sugito dari Kota Yogya, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Saat mengunjungi Wakil Presiden Boediono di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 11 Juni 2014, kedua tokoh penggerak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tersebut mengungkapkan keinginan mereka agar program tersebut bisa berlanjut. Pagi harinya Ibu Asnaini dan Bapak Sugito menjadi dua narasumber yang ditampilkan dalam acara peluncuran buku, video dokumenter dan pameran foto 15 Tahun PNPM di Jakarta Theatre.  Hadir bersama Ibu Asnaini dan Bapak Sugito menemui Wapres adalah Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Sujana Royat, Susanne Holste dari PNPM Support Facility dari Bank Dunia dan Muhammad Yunus, Ade Wahyudi, Metta Dharmasaputra dan Lin Che Wei dari Kata Data sebagai pihak penulis buku.

Wakil Presiden Boediono menyatakan bangga atas keberhasilan program yang embrionya dimulai sejak program tersebut bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) saat ia menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tahun 1998/1999. Proyek pertama diluncurkan tepatnya di Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, keberhasilan PNPM adalah akibat desain programnya yang mengusung nilai check and balances. "Tentu ada kekurangan di sana-sini tapi semoga bisa diperbaiki terus. Tapi kuncinya adalah di sistem pendampingannya. Kalau lepas, bisa berhenti di tengah jalan," katanya.

Menurut Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Sujana Royat, program PNPM menuai banyak pujian sebagai program pembangunan wilayah yang berhasil di negara berkembang. Kini banyak studi dilakukan atas PNPM, salah satunya oleh Australia dan banyak pula negara-negara berkembang yang mengikuti desain program PNPM untuk memajukan daerah tertinggalnya. Tokoh seperti Ibu Asnaini, lanjutnya, yang jumlahnya mencapai ribuan di penjuru tanah air, membina setidaknya seratus perempuan di daerahnya. "Bila kemandirian dan semangat Ibu Asnaini ditularkan, maka daerah-daerah tertinggal bisa bangkit menyelesaikan sendiri masalahnya," katanya.

Bagi Ibu Asnaini, yang berkat keaktifannya memberdayakan kaum ibu di Takengon kini didaulat menjadi kepala desa, yang paling penting justru keberadaan PNPM menjadi alat memacu semangat perubahan. Di daerahnya, dana PNPM disalurkan untuk menjadi modal Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dengan modal awal Rp 20 juta, namun berkembang bervariasi hingga Rp50 juta dan terus bertambah. "Semangat dulu untuk berbuat. Nanti modal mengikuti. Dengan ibu-ibu berdaya, uang itu lebih dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Sementara untuk Bapak Sugito, dana PNPM di wilayahnya di Karang Baru, Kota Yogya digunakan untuk memperbaiki pemukiman kumuh di bantaran sungai. Meski dana PNPM terbatas, namun kehadirannya kemudian menjadi pemancing bagi perbaikan secara keseluruhan yang kemudian didukung oleh dana masyarakat.

Wapres mengungkapkan, meski masa bakti pemerintahan saat ini tinggal 4.5 bulan lagi namun ia memastikan bahwa usulan alokasi dana PNPM tetap diadakan dalam RAPBN 2015 yang masih berada dalam kewenangan pemerintah saat ini. "Semoga teman-teman di DPR nanti menyetujui program yang telah terbukti berjalan dengan baik selama 15 tahun lebih ini," katanya.

Sumber http://www.wapresri.go.id

Baca Selanjutnya

Suksesi Pemerintahan

Sumpah Presiden

Di saat di sejumlah negara seperti Mesir, Irak, Libya, Suriah, Ukraina, dan terakhir negara tetangga kita Thailand mengalami konflik berdarah akibat pemilu di dalam negerinya. Bahkan negara demokrasi seperti India pun tak luput dari kekerasan berdarah disaat penyelenggaraan pemilu. Maka pada 9 April 2014 lalu, bangsa kita berhasil melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten serta Kota.  Pemilu Legislatif berlangsung cukup kondusif dalam konteks stabilitas politik. Isu yang tersisa adalah cerita praktik 'money politics' yang amat transaksional, tapi sulit dibuktikan karena merupakan praktik tersembunyi. Ada sejumlah politisi, intelektual, dan masyarakat umum menyebut Pemilu Legislatif kali ini sebagai Pemilu paling brutal sepanjang sejarah Pemilu Legislatif dari aspek 'money politics'.

Selanjutnya pada 9 Juli 2014 mendatang, kita akan melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai agenda konstitusional yang akan mengantarkan bangsa ini menuju  suksesi pemerintahan dari Presiden SBY kepada Presiden terpilih nanti, 20 Oktober 2014. Tentunya, seperti Pemilu Legislatif, kita berharap bahwa Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014 ini terlaksana dan sukses tanpa praktik 'money politics' agar pemerintahan yang terpilih kelak dapat mencerminkan pemerintahan yang bersih. Dapat diprediksi, Pemilu ini amat ketat dan kompetitif karena hanya ada dua pasang yang akan memperebutkan kursi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Pemilu yang ketat dan berlangsung secara demokratis tanpa manipulasi justru merupakan substansi dari kualitas demokrasi itu sendiri, sehingga tidak perlu mencemaskan. 

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, kita tidak perlu terlalu khawatir  berlebihan dengan pelaksanaan agenda politik karena kita punya perangkat konstitusi negara yang cukup memadai untuk menjaga stabilitas politik. Lagi pula, bangsa ini sudah teruji dalam berbagai episode sejarah. Sejak reformasi kita telah berhasil melaksanakan agenda politik secara konstitusional, transisi politik pemerintahan yang diantarkan Presiden Habibie cukup landai, hampir semua perangkat undang-undang yang diperlukan untuk agenda reformasi berhasil diselesaikan, padahal waktu itu banyak pihak menyatakan bahwa negeri ini akan menjadi negara gagal dan terpecah-pecah akibat krisis ekonomi, politik, dan konflik etnis yang terjadi di berbagai daerah.

Demikian pula rentetan agenda politik konstitusional dan peristiwa politik setelahnya, misalnya impeachment Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR, rentetan peledakan bom gerakan teroris yang cukup dahsyat di era Presiden Megawati, tsunami maha dahsyat di Aceh dan konflik politik Aceh dengan Pemerintah Pusat di era Pemerintahan SBY serta kasus-kasus besar dan kasus kemanusiaan lainnya. Meskipun bangsa ini dalam kondisi tertekan, terancam, dan ditakut-takuti oleh banyak pihak akan ambruknya negeri ini sebagai satu negara-bangsa, namun semua masalah besar itu dapat kita selesaikan dengan baik.

Itulah illustrasi ringkas sejarah reformasi bangsa ini, bahwa sesungguhnya kita sebagai negara-bangsa sudah teruji melalui berbagai rintangan. Justru yang perlu kita angkat sekarang sebagai negara-bangsa adalah tema dalam konteks penyelenggaraan negara ke depan, yaitu bagaimana suksesi politik pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional yang akan datang dapat berlangsung dengan terarah dan produktif.

Hal ini perlu menjadi perhatian, karena ada gejala bahwa setiap pergantian pemerintahan nasional di negeri ini selalu saja menampilkan “Pemerintahan Aku”. Mengubah arah kebijakan yang telah ditempuh pemerintahan sebelumnya meskipun kebijakan itu tepat dan telah berjalan dengan baik. Arogansi elit politik sering muncul seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru, yaitu “yang penting beda”. Itulah yang seringkali kita saksikan dalam praktik politik pemerintahan kita sehingga bangsa ini berjalan tertatih karena perubahan-perubahan kebijakan yang mudah sekali dilakukan sesuai selera elit tanpa alasan yang jelas. Sejalan dengan fenomena tersebut, sekarang ini kita sedang menyaksikan janji-janji kampanye yang amat berlebihan, tidak realistis sesuai dengan kondisi politik dan kemampuan ekonomi kita. Tanpa mereka menyadari bahwa janji berlebihan hanya akan menjadi malapetaka di saat mereka terpilih dan menjalankan pemerintahan nanti. 

Belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain seperti Malaysia di era pemerintahan Mahathir Mohammad dengan New Economic Policy (NEP) yang berbasis tahap-tahap kebijakan dan target pencapaian. Konsep pemerintahan dan pendekatan pembangunan tersebut tetap dipertahankan oleh kepala pemerintahan setelahnya hingga Najib Razak sekarang, yang terjadi adalah penajaman program sehingga arah pembangunan bangsanya berjalan dengan arah yang jelas dan pasti. Demikian pula halnya dengan suksesi politik pemerintahan di Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur, dan bangsa-bangsa maju lainnya.

Itulah yang perlu mendapat perhatian serius dari semua elit politik yang berlaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ini, agar ke depan kita sebagai bangsa tidak terlalu banyak membuang energi “hanya sekedar untuk tampil beda tanpa perbedaan substansi”, tapi sesungguhnya kita terus kehilangan waktu dan kesempatan untuk mendorong sistem pembangunan yang lebih cepat dengan program ekonomi kerakyatan, partisipatif, dan pelayanan publik yang makin baik dari periode kepemimpinan ke periode selanjutnya. Semoga !!!!....

Sumber  http://setkab.go.id

Baca Selanjutnya

Menakar Ekonomi Pemerintah Mendatang

Capres-cawapres

BEBERAPA jago ekonomi yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla berkumpul di Megawati Institute di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Mulai anggota Komisi Anggaran DPR Arif Budimanta, anggota Komisi BUMN DPR Hendrawan Supratikno, Muhammad Prakosa, sampai sejumlah anggota tim kampanye calon presiden itu berkumpul di sana pada pertengahan pekan lalu.

Rapat itu dijadwalkan terus berlangsung sampai akhir pekan, sehari sebelum pasangan itu bertemu untuk kedua kalinya dengan pesaingnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pada Minggu, 15 Juni 2014. “Kami terus melakukan persiapan untuk debat putaran kedua nanti,” ujar Arif Budimanta, ketua tim ekonomi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada saat bersamaan, tim ekonomi pendukung Prabowo-Hatta, seperti Burhanuddin Abdullah, Didik J. Rachbini, Harry Azhar Azis, dan
Dradjad Hari Wibowo, juga terus mengadakan rapat di tempat terpisah.

Hasil rapat ini boleh dibilang bisa menjadi jendela untuk melihat seperti apa nantinya perekonomian Indonesia jika dipimpin pasangan Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK. Apalagi sejumlah persoalan pelik mesti dibereskan oleh pemerintahan baru ini.

Soal subsidi bahan bakar misalnya. Kedua pasangan calon ini tidak berani tegas bakal menaikkan harga bahan bakar bersubsidi, meski sadar bahwa ini membebani anggaran sekitar Rp 300 triliun per tahun. Soal lain adalah ketergantungan Indonesia pada sejumlah komoditas pangan impor, mulai daging sapi sampai bawang putih.

Begitu pula soal tambang mineral. Pemerintahan sekarang tidak puas terhadap royalti dari penambang emas PT Freeport Indonesia, yang induknya di Amerika Serikat. Mereka juga tidak puas karena perusahaan tambang raksasa ini adem-ayem, tidak berminat mengolah produknya di dalam negeri. Renegosiasi kontrak pun dicoba dijalankan.

Pemerintahan Jokowi-JK sudah memastikan, kalaupun ada renegosiasi, nantinya kontrak karya tidak akan dilanjutkan. Sesuai dengan Undang-Undang Minerba yang baru, yang ada hanya izin usaha pertambangan. Dengan status izin usaha pertambangan, posisi Freeport, yang kontraknya habis 2021, bakal jauh lebih rendah daripada sekarang jika bernegosiasi dengan pemerintah.

Sedangkan Direktur Kebijakan dan Program Ekonomi Tim Sukses Pemenangan Prabowo-Hatta, Harry Azhar Azis, mengatakan Freeport akan ditekan untuk terus melakukan renegosiasi. Jika kemudian Freeport membawa masalah ke arbitrase internasional dan semacamnya, pemerintah akan bersikap keras. “Jika mereka ngotot dan kita terancam kalah, kita upayakan pola disinsentif, seperti pemajakan lebih tinggi,” ucapnya.

Urusan renegosiasi kontrak karya ini cukup pelik. Pemerintah Amerika Serikat, tempat Freeport berasal, sempat mengungkapkan bahwa renegosiasi kontrak karya itu bisa mengancam laju investasi ke Indonesia.

Padahal mendorong laju investasi itu menjadi salah satu tugas terpenting pemerintah mendatang. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, pun menyatakan pemerintah yang akan datang juga harus mampu membenahi masalah tumpang-tindih regulasi dan kepastian hukum di bidang ekonomi yang bisa menghambat investasi. “Kalau tidak ada kepastian hukum, orang akan malas berinvestasi,” kata Revrisond.

Tugas lain pemerintah mendatang, seperti yang diharapkan ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartaty, adalah mampu mendorong sektor riil, terutama yang menghasilkan produk yang bisa diperdagangkan, seperti pertanian, manufaktur, dan pertambangan. Jika sektor riil tumbuh maka sektor lainnya, seperti jasa, keuangan, dan telekomunikasi, juga akan tumbuh. “Pertumbuhan ini akan menyelesaikan masalah, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan,” katanya.

Selain itu, tumbuhnya sektor riil akan menekan laju impor sehingga defisit neraca perdagangan bisa diatasi. Surplus neraca perdagangan akan membuat nilai tukar rupiah dan inflasi stabil sehingga Bank Indonesia tidak akan menerapkan likuiditas yang ketat dan memberikan suku bunga acuan yang terjangkau.

Supaya bisa berjalan mulus, pembangunan sektor riil harus ditopang infrastruktur yang memadai. Infrastruktur tidak hanya yang berkaitan dengan konektivitas, tapi juga harus ada infrastruktur energi untuk pasokan
bahan bakar.

Lalu, mengembangkan industri bahan baku berbasis industri lokal dan kandungan impor yang rendah lewat program hilirisasi industri. Terakhir, membenahi sistem logistik yang selama ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi. “Kalau pemerintah yang akan datang concern pada ketiga hal itu, Indonesia akan mampu mencapai pertumbuhan yang berkualitas,” kata Enny.

Sumber: Majalah Detik

Baca Selanjutnya

Jokowi siap renegosiasi kontrak rugikan rakyat

Para Capres

Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden Joko Widodo menegaskan dirinya siap melakukan renegosiasi kontrak kerja sama perusahaan asing dalam eksplorasi sumber daya alam Indonesia yang merugikan rakyat.

"Saya belum membuka kontrak (perusahaan asing di Indonesia), namun ketika sudah dibuka dan ternyata ada peluang untuk renegosiasi maka itu segera dilakukan," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, di Jakarta, Minggu.

Jokowi mengungkapkan hal itu dalam acara debat capres dengan tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" di salah satu hotel di Jakarta, Minggu.

Pernyataan Jokowi itu menjawab pertanyaan yang dikemukakan calon presiden Prabowo Subianto mengenai kontrak kerja sama perusahaan asing di Indonesia yang merugikan rakyat namun masih dalam jangka waktu yang panjang.

Jokowi mengatakan, apabila dalam kontrak itu memungkinan Indonesia merenegosiasi dan pemerintah mampu membelinya maka hal itu akan dilakukan.

Namun dia mengingatkan apabila dalam kontrak kerja sama itu tidak ada peluang Indonesia untuk renegosiasi maka pemerintah harus memberi penghormatan terhadap kontrak tersebut.

"Indonesia harus menghormati kontrak yang sudah di tanda tangani karena tidak bisa tiba-tiba dibatalkan. Penghormatan kontrak itu adalah pembangunan kepercayaan bagi investasi di Indonesia," tegasnya.

Menurut dia, apabila kontrak kerja sama itu sudah habis masa berlakunya maka perlu dihitung apakah perlu diambil pemerintah apabila menguntungkan.

Skema pengambilan tersebut menurut dia bisa dilakukan secara total oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau kerja sama dengan perusahaan swasta.

"Kerja sama itu harus dihitung apakah kemitraan dengan BUMN atau total ditangani BUMN karena tidak bisa digeneralisir, ini terkait sebuah kontrak," katanya.

Jokowi menegaskan sumber daya alam Indonesia harus menguntungkan masyarakat dan negara bukan pihak asing. Selain itu, kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Tiap kontrak di masa depan harus rigid isinya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi rakyat, terkait pajak atau royalti yang kita terima," ujarnya.

Pilpres 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung enam partai seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung lima partai, seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan PKP Indonesia.

Sumber  http://www.antaranews.com

Baca Selanjutnya

Prabowo singgung nasib pekerja "outsourcing"

Para Capres

Jakarta (ANTARA News) - Calon Presiden Prabowo Subianto menyinggung nasib pekerja pabrik "outsourcing" atau karyawan alih daya yang harus diperhatikan masa depannya melalui kekayaan negara.

"Kita akan amankan kekayaan negara agar bangsa Indonesia menguasainya dan tidak mengalir ke luar. Uang ini digunakan kepentingan rakyat, naikkan penghasilan, pedagang kecil, pedagang kaki lima, guru-guru honorer. Juga, karyawan pabrik outsourcing harus kita bantu," katanya di Jakarta, Minggu malam.

Dalam pernyataan penutupan pada Debat Capres yang diselenggarakan KPU Pusat dengan tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" itu, ia menegaskan bahwa jika dirinya bersama Cawapres Hatta Rajasa diberi mandat untuk memimpin Indonesia, maka akan bekerja keras agar ibu dapat tersenyum ketika melepas anaknya berangkat ke sekolah, bapaknya malam hari tidur dengan tenang, karena uang untuk anak dan istrinya cukup tersedia.

"Kami ingin orang kecil tersenyum. Wong cilik melu gumuyu. Kami ingin ekonomi kita untuk rakyat dan berdiri di atas kaki sendiri. Cita-cita kami akan kami perjuangkan," katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menginvestasikan uang kesehatan dan pendidikan di Tanah Air guna mengatasi lonjakan jumlah penduduk.

"Penambahan penduduk kita luar biasa, 5 juta setiap tahunnya," katanya.

Untuk mengatasi lonjakan penduduk itu, kata dia, melalui dana "cash" sebagai investasi untuk kesehatan dan pendidikan dengan menutup kebocoran keuangan negara

Selain itu, dirinya juga akan meningkatkan kesejahteraan untuk dokter, bidan, perawat, guna menekan angka kematian ibu-ibu yang tentunya memerlukan investasi yang besar-besaran.

Selain itu, program keluarga berencana (KB) akan mau tidak mau harus dikembalikan.

Pilpres 2014 pada 9 Juli diikuti dua pasangan calon yakni Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomer urut 1 yang didukung enam partai seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB.

Pasangan calon dengan nomer urut 2 adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang didukung lima partai, seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan PKP Indonesia.

Baca Selanjutnya

Visi-misi dua capres dinilai belum maksimal lindungi lingkungan

ilustrasi Suasana Ruang Terbuka Hijau (RTH) terlihat dari ketinggian di kota Banda Aceh. (FOTO ANTARA/Ampelsa)

Jakarta (ANTARA News) - Organisasi lingkungan, Greenpeace Indonesia menilai visi dan misi dua pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum maksimal dalam melindungi lingkungan.

Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, pada visi dan misi di sektor kelautan misalnya. Pasangan Prabowo-Hatta belum menjawab desakan kebutuhan pembenahan tata kelola perikanan, termasuk lemahnya evaluasi dan pengawasan perizinan yang akhirnya bermuara pada praktik perikanan ilegal dan penangkapan ikan berlebihan.

Sementara pasangan Jokowi-JK juga tidak menyatakan akan memprioritaskan pembenahan terkait lemahnya tata kelola perikanan.

Kemudian, di sektor kehutanan, menurutnya, tak satupun visi dan misi dari kedua pasangan Capres dan Cawapres ini yang mengarah pada komitmen nol deforestasi.

Ia menyebutkan, Jokowi-JK dalam visi-misinya lebih menitikberatkan pada pemberantasan penebangan liar yang selama ini identik dilakukan masyarakat adat/ lokal. Namun, di sisi lain praktek konversi hutan skala besar oleh korporasi belum menjadi perhatian.

Sementara pasangan Prabowo-Hatta yang menegaskan tentang keanekaragaman hayati, flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, dirasa tidak sepenuhnya memberikan komitmen perlindungan hutan dan gambut tersisa.

"Kami mengharapkan adanya komitmen yang lebih kuat disampaikan kepada publik pada tanggal 5 Juli yang akan datang pada saat debat terbuka tentang isu lingkungan nanti," kata Longgena dalam siaran persnya.

Kemudian, menurut Longgena, komitmen dan program dalam visi-misi kedua Capres dan Cawapres ini tampak masih sangat mengandalkan ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk menopang pertumbuhan ekonomi, tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam strategi pembangunan nasional. Padahal menurutnya, kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sudah ada dalam tahap kritis yang membutuhkan pemulihan segera.

Longgena menyebutkan, dalam dokumen visi-misinya Pasangan Jokowi-JK masih menunjukkan batubara sebagai solusi energi di Indonesia, sementara Prabowo-Hatta juga mendorong peningkatan industri ekstraktif termasuk batu bara.

"Kami menantang pemerintah baru nanti untuk menetapkan target setidaknya 40 persen energi terbarukan pada 2030. Pada era krisis iklim ini sudah saatnya pemerintah beralih kepada energi aman, bersih, dan terbarukan. Eksploitasi SDA berlebihan dan merusak merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan ekonomi," ujarnya.

Sumber http://www.antaranews.com

Baca Selanjutnya