 |
| Para Capres |
Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden Joko Widodo menegaskan dirinya siap melakukan renegosiasi kontrak kerja sama perusahaan asing dalam eksplorasi sumber daya alam Indonesia yang merugikan rakyat.
"Saya belum membuka kontrak (perusahaan asing di Indonesia), namun ketika sudah dibuka dan ternyata ada peluang untuk renegosiasi maka itu segera dilakukan," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, di Jakarta, Minggu.
Jokowi mengungkapkan hal itu dalam acara debat capres dengan tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" di salah satu hotel di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Jokowi itu menjawab pertanyaan yang dikemukakan calon presiden Prabowo Subianto mengenai kontrak kerja sama perusahaan asing di Indonesia yang merugikan rakyat namun masih dalam jangka waktu yang panjang.
Jokowi mengatakan, apabila dalam kontrak itu memungkinan Indonesia merenegosiasi dan pemerintah mampu membelinya maka hal itu akan dilakukan.
Namun dia mengingatkan apabila dalam kontrak kerja sama itu tidak ada peluang Indonesia untuk renegosiasi maka pemerintah harus memberi penghormatan terhadap kontrak tersebut.
"Indonesia harus menghormati kontrak yang sudah di tanda tangani karena tidak bisa tiba-tiba dibatalkan. Penghormatan kontrak itu adalah pembangunan kepercayaan bagi investasi di Indonesia," tegasnya.
Menurut dia, apabila kontrak kerja sama itu sudah habis masa berlakunya maka perlu dihitung apakah perlu diambil pemerintah apabila menguntungkan.
Skema pengambilan tersebut menurut dia bisa dilakukan secara total oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau kerja sama dengan perusahaan swasta.
"Kerja sama itu harus dihitung apakah kemitraan dengan BUMN atau total ditangani BUMN karena tidak bisa digeneralisir, ini terkait sebuah kontrak," katanya.
Jokowi menegaskan sumber daya alam Indonesia harus menguntungkan masyarakat dan negara bukan pihak asing. Selain itu, kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Tiap kontrak di masa depan harus rigid isinya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi rakyat, terkait pajak atau royalti yang kita terima," ujarnya.
Pilpres 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung enam partai seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung lima partai, seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan PKP Indonesia.
"Saya belum membuka kontrak (perusahaan asing di Indonesia), namun ketika sudah dibuka dan ternyata ada peluang untuk renegosiasi maka itu segera dilakukan," kata Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, di Jakarta, Minggu.
Jokowi mengungkapkan hal itu dalam acara debat capres dengan tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" di salah satu hotel di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Jokowi itu menjawab pertanyaan yang dikemukakan calon presiden Prabowo Subianto mengenai kontrak kerja sama perusahaan asing di Indonesia yang merugikan rakyat namun masih dalam jangka waktu yang panjang.
Jokowi mengatakan, apabila dalam kontrak itu memungkinan Indonesia merenegosiasi dan pemerintah mampu membelinya maka hal itu akan dilakukan.
Namun dia mengingatkan apabila dalam kontrak kerja sama itu tidak ada peluang Indonesia untuk renegosiasi maka pemerintah harus memberi penghormatan terhadap kontrak tersebut.
"Indonesia harus menghormati kontrak yang sudah di tanda tangani karena tidak bisa tiba-tiba dibatalkan. Penghormatan kontrak itu adalah pembangunan kepercayaan bagi investasi di Indonesia," tegasnya.
Menurut dia, apabila kontrak kerja sama itu sudah habis masa berlakunya maka perlu dihitung apakah perlu diambil pemerintah apabila menguntungkan.
Skema pengambilan tersebut menurut dia bisa dilakukan secara total oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau kerja sama dengan perusahaan swasta.
"Kerja sama itu harus dihitung apakah kemitraan dengan BUMN atau total ditangani BUMN karena tidak bisa digeneralisir, ini terkait sebuah kontrak," katanya.
Jokowi menegaskan sumber daya alam Indonesia harus menguntungkan masyarakat dan negara bukan pihak asing. Selain itu, kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Tiap kontrak di masa depan harus rigid isinya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi rakyat, terkait pajak atau royalti yang kita terima," ujarnya.
Pilpres 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung enam partai seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung lima partai, seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan PKP Indonesia.
Sumber http://www.antaranews.com
0 comments :
Posting Komentar