Menakar Ekonomi Pemerintah Mendatang

Capres-cawapres

BEBERAPA jago ekonomi yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla berkumpul di Megawati Institute di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Mulai anggota Komisi Anggaran DPR Arif Budimanta, anggota Komisi BUMN DPR Hendrawan Supratikno, Muhammad Prakosa, sampai sejumlah anggota tim kampanye calon presiden itu berkumpul di sana pada pertengahan pekan lalu.

Rapat itu dijadwalkan terus berlangsung sampai akhir pekan, sehari sebelum pasangan itu bertemu untuk kedua kalinya dengan pesaingnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pada Minggu, 15 Juni 2014. “Kami terus melakukan persiapan untuk debat putaran kedua nanti,” ujar Arif Budimanta, ketua tim ekonomi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada saat bersamaan, tim ekonomi pendukung Prabowo-Hatta, seperti Burhanuddin Abdullah, Didik J. Rachbini, Harry Azhar Azis, dan
Dradjad Hari Wibowo, juga terus mengadakan rapat di tempat terpisah.

Hasil rapat ini boleh dibilang bisa menjadi jendela untuk melihat seperti apa nantinya perekonomian Indonesia jika dipimpin pasangan Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK. Apalagi sejumlah persoalan pelik mesti dibereskan oleh pemerintahan baru ini.

Soal subsidi bahan bakar misalnya. Kedua pasangan calon ini tidak berani tegas bakal menaikkan harga bahan bakar bersubsidi, meski sadar bahwa ini membebani anggaran sekitar Rp 300 triliun per tahun. Soal lain adalah ketergantungan Indonesia pada sejumlah komoditas pangan impor, mulai daging sapi sampai bawang putih.

Begitu pula soal tambang mineral. Pemerintahan sekarang tidak puas terhadap royalti dari penambang emas PT Freeport Indonesia, yang induknya di Amerika Serikat. Mereka juga tidak puas karena perusahaan tambang raksasa ini adem-ayem, tidak berminat mengolah produknya di dalam negeri. Renegosiasi kontrak pun dicoba dijalankan.

Pemerintahan Jokowi-JK sudah memastikan, kalaupun ada renegosiasi, nantinya kontrak karya tidak akan dilanjutkan. Sesuai dengan Undang-Undang Minerba yang baru, yang ada hanya izin usaha pertambangan. Dengan status izin usaha pertambangan, posisi Freeport, yang kontraknya habis 2021, bakal jauh lebih rendah daripada sekarang jika bernegosiasi dengan pemerintah.

Sedangkan Direktur Kebijakan dan Program Ekonomi Tim Sukses Pemenangan Prabowo-Hatta, Harry Azhar Azis, mengatakan Freeport akan ditekan untuk terus melakukan renegosiasi. Jika kemudian Freeport membawa masalah ke arbitrase internasional dan semacamnya, pemerintah akan bersikap keras. “Jika mereka ngotot dan kita terancam kalah, kita upayakan pola disinsentif, seperti pemajakan lebih tinggi,” ucapnya.

Urusan renegosiasi kontrak karya ini cukup pelik. Pemerintah Amerika Serikat, tempat Freeport berasal, sempat mengungkapkan bahwa renegosiasi kontrak karya itu bisa mengancam laju investasi ke Indonesia.

Padahal mendorong laju investasi itu menjadi salah satu tugas terpenting pemerintah mendatang. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, pun menyatakan pemerintah yang akan datang juga harus mampu membenahi masalah tumpang-tindih regulasi dan kepastian hukum di bidang ekonomi yang bisa menghambat investasi. “Kalau tidak ada kepastian hukum, orang akan malas berinvestasi,” kata Revrisond.

Tugas lain pemerintah mendatang, seperti yang diharapkan ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartaty, adalah mampu mendorong sektor riil, terutama yang menghasilkan produk yang bisa diperdagangkan, seperti pertanian, manufaktur, dan pertambangan. Jika sektor riil tumbuh maka sektor lainnya, seperti jasa, keuangan, dan telekomunikasi, juga akan tumbuh. “Pertumbuhan ini akan menyelesaikan masalah, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan,” katanya.

Selain itu, tumbuhnya sektor riil akan menekan laju impor sehingga defisit neraca perdagangan bisa diatasi. Surplus neraca perdagangan akan membuat nilai tukar rupiah dan inflasi stabil sehingga Bank Indonesia tidak akan menerapkan likuiditas yang ketat dan memberikan suku bunga acuan yang terjangkau.

Supaya bisa berjalan mulus, pembangunan sektor riil harus ditopang infrastruktur yang memadai. Infrastruktur tidak hanya yang berkaitan dengan konektivitas, tapi juga harus ada infrastruktur energi untuk pasokan
bahan bakar.

Lalu, mengembangkan industri bahan baku berbasis industri lokal dan kandungan impor yang rendah lewat program hilirisasi industri. Terakhir, membenahi sistem logistik yang selama ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi. “Kalau pemerintah yang akan datang concern pada ketiga hal itu, Indonesia akan mampu mencapai pertumbuhan yang berkualitas,” kata Enny.

Sumber: Majalah Detik