Perjuangan Relawan Desa Hingga Lahirnya UU Desa

Catatan seorang Ubaedi Rosyidi ( Ketua Umum PPDI - Persatuan Perangkat Desa Indonesia )

Uforia kebangkitan desa tumbuh pada tahun 2004, tokoh sentral dan penggagas organisasi elemen desa :

PRAJA mengusung aspirasi UU pembangunan Desa, selama 5 bergerak ternyata aspirasinya tumbang karena tidak ada keseriusan pemerintah pusat, tokoh sentral SUDIR SANTOSO, TOTOK HARDONO, SURYOKOCO DLL.

Ubaedi Rosyidi

Sekalipun gagal tidak surut untuk melakukan perjuangan, PRAJA berubah menjadi PARADE NUSANTARA atau PARNUS, pergerakan makin tajam untuk melahirkan UU versi Desa, bahkan dalam perjalanan untuk mengawal UU versi Desa pernah unjuk gigi dengan memprogram PARNUS melebur menjadi Partai, tendensi ini untuk menggertak pemerintah agar serius menangani regulasi UU desa.

Patut dicatat dalam sejarah kebangkitan desa bahwa PRAJA dibawah pimpinan SUDIR SANTOSO telah mengukir sejarah baru terhadap kehidupan aparatur desa, hal ini terungkap ketika embrio PPDI yang dulu bernama PPD Kab Tegal yg di ikuti dua Kecamatan Pangkah dan Bojong. Tepatnya pada bulan februari 2006 delegasi PPD menghadap pak Ma,rup Mendagri asli Tegal yang bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal saya, delegasi bisa ketemu pak Menteri melalui bapak Bahrudin Nasori sekalipun domisili pak Menteri tetangga desa saya.

PPD hanya memiliki anggota 162 dan mendelegasikan pengurus 18 orang, ketika itu meminta diperhatikan nasibnya agar ada penghasilan tambahan.....ternyata dari jawaban pak menteri cukup memuaskan " Insya Allah dik.....saya perjuangkan... Jangan hawatir yang penting layani masyarakat dengan baik....itu yang namanya SUDIR juga lagi mendesak terus....
Tidak lama selang beberapa bulan ternyata betul bahwa bapak SUDIR telah mengantongi SE nomor : 140/sj/2006 tentang Tunjangan Kades dan Perangkat Desa,
Sebuah prestasi yang luar biasa terhadap penghasilan tambahan aparatur pemdes.

FKPD di pelopori oleh sekdes dari Tegal yang bernama DIMYATI, berawal memiliki agenda perjuangan yang sama yaitu mengusung UU versi Desa, pembentukan organisasi belum genap satu tahun elit pendiri FKPD mengadakan pertemuan terbatas yang di undang hanya sekdes, FKPD ditinggal dan mendirikan PORSEKDESI, hal ini Sekdes merasa terancam atas klausal dalam UU NOMOR 32 SEKDES DI ISI PNS, dibawah bimbingan BAHRUDIN NASORI Sekdes berjuang melahirkan PP nomor 45, sukses Sekdes diangkat PNS.

Setelah buntu kemelut FKPD di tinggal lari maka saran dari camat Pangkah bapak Ratisno dibuat PPD di Pendopo Kecamatan Pangkah pada bulan 11 tahun 2005.....pendiri PPD adalah semua perangkat desa Kecamatan Pangkah. PPD berkembang hingga berdiri di Kabupaten Tegal.

Tahun 2006 berdiri PPDI atas prakarsa PPD dan FKPD Pekalongan, kesepakatan ini dibangun oleh saya selaku ketua PPD TEGAL dan NANANG BUDI SH MK ketua PKPD PEKALONGAN, dasar perjuangan adalah mengusung UU versi Desa dan salah satunya PNS harga mati, tahun 2007 gebrakan ini gencar dilakukan oleh PPDI namun Kandas pada tahun 2009 karena UU versi Desa tidak direspon oleh pemerintah.

Pada tahun 2009 hingga sekarang PPDI tumbuh subur dibawah seorang pembina Bahrudin Nasori, Suryokoco, Maskur, Topik Kurniawan, Ruhut Sitompul, Sadar Subagyo, Anas Urbaningrum, Fathudin dan Sumaryoto, selama proses perjuangan pak Bahrudin Nasori dan Suryokoco, selama beberapa tahun beliau berdua sangat membantu organisasi PPDI, PPDI berkembang melalui pendanaan anggota dan pengurus PPDI PUSAT, sedangkan dari luar disaat melakukan kegiatan terkadang mendapat bantuan oprasional dari pak Bahrudin Nasori dan pak Fatchudin,

Selama kurun waktu 2006 sampai tahun 2009 PPDI gagal mengusung UU versi desa sama halnya PARNUS, namun di tahun awal 2009 PPDI melakukan demo di kantor Menpan yg dihadiri oleh pak Mardiyanto, sekjen Menpan dan Menkeu berhasil menggondol SE nomor 90/sj/2009 tentang penegasan ketetapan penghasilan aparatur desa atas penyempurnaan SE yang diperoleh dari perjuangan bapak SUDIR SANTOSO yaitu revisi SE nomor : 140/sj/2006 yang hingga detik ini telah dirasakan oleh aparatur desa Indonesia.

Selama kurun waktu dari tahun 2006 hingga tahun 2010 hubungan PPDI dan PARNUS tidak harmonis karena ada perbedaan pendapat tentang klausal Perdes PNS, namun pada tahun 2010 setelah sama-sama gagal mengusung UU versi desa, akhir tahun 2010 hubungan saya selaku ketum PPDI dan pak SUDIR SANTOSO di mediasi oleh pak Maskur, Pak Ganjar Pranowo, Pak Hatta Rajasa, pak Topik Kurniawan dan pak prof. Suhardi, setelah hubungan semakin harmonis kemudian pak SUDIR selaku ketua PARNUS MEMAHAMI perjuangan yang dilakukan oleh PPDI yaitu klausal Perdes PNS, hal ini bukan basa basi tapi dilakukan perjuangan bersama untuk menghargai pendapat organisasi masing-masing. APBN 10%, jabatan Kades 10 tahun dan Perdes PNS adalah usulan bersama, hal ini membuat semangat juang pak Bahrudin Nasori, pak Prio Budi Santoso, pak Marjuki Ali dan pak Topik Kurniawan semakin giat dibalik perjuangan PPDI.

Untuk menyatukan persepsi kemudian SURYOKOCO dijadikan ketua aliansi yang bernama ADI dapat menyatukan elemen desa antara lain RPDN, PARNUS, PPDI, AKD dan APDESI.

ADI membuat DIM sandingan secara bersama atas ide dari SUDIR SANTOSO, muatan DIM tidak boleh dipisah-pisahkan dan menjadi satu kesatuan aspirasi bersama:
1. Dana APBN 10%
2. Perdes PNS
3. jab Kades 10 tahun
4. Jaminan kesehatan
5. Purna Tugas
6. BUMDes
7. Santunan kematian.

Aspirasi ini secara bersama diajukan ke pihak pemerintah dan berkali - kali menemui ketua parpol dan hanya satu parpol yang tidak tembus kita temui, hasil pertemuan dilaporkan ke pak Prio dan Pak Bahrudin Nasori serta pak Marjuki Ali.
Namun begitu berat klausal masa jabatan Kades 10 tahun dan Perdes PNS karena dari hasil interdep dan harmonisasi pihak Depdagri, Depkeu, Menpan dan DPR yang terkait tidak menyetujui, hanya ada satu DPR yang getol dalam Pansus. Bahkan ada indikasi UU DESA hampir tak berdaya.

Posisi persatuan dan kesatuan ADI semakun giat melakukan penekanan- penekanan namun di tengah jalan dihancurkan dari dalam, PPDI pada ujung disyahkan UUDesa terjadi beberapa pengurus yang tidak aktif membuat asosiasi baru, sedangkan PARNUS juga terjadi kemelut yang melahirkan asosiasi baru.

Untung masih semangat jiwa jyang pak SUDIR S, SURYOKOCO, RIPIN, SELAMET, ISMAIL, SUTARNO DAN segenap Pengurus PPDI yang aktif tetap melakukan penekanan terhadap lahirnya UU DESA, ADI sepakat untuk melakukan demo keras dan mengakibatkan 23 anggota ADI di tahan di Polda Metrojaya atas pengerusakan fasilitas umum.

Dari rentetan peristiwa diatas dapat disimpulkan bahwa perjuangan melahirkan UU DESA bukan tidak dikawal tetapi sudah dilakukan dengan cara diluar etika abdi desa, ini sejarah yang patut di ketahui oleh aparatur desa dan masyarakat desa, semoga dalam pengawalan PP tidak lagi sesama abdi desa dibenturkan oleh oknum yang tidak menghendaki nilai kesatuan dan persatuan,

Sekalipun proses pengesahan oleh DPR tapi dibalik semua itu ada kekuatan desa yang menghendaki adanya UU DESA, tanpa semua itu niscaya UU desa tidak pernah ada di bumi pertiwi.

Baca Selanjutnya

Desa terlalu seksi dan merangsang untuk "diperkosa"

Catatan seorang Suryokoco Suryoputro

Sore ini telepon berdering dari teman, ketika saya angkat dari seberang sana bilang “eh lihat tuh… seru UU Desa jadi rebutan di metro TV”.  Sayapun menjawab sekenanya, “Nggak minat, lagian aku juga lagi di luar, nggak ada tv di motor”

Ketua RPDN

Maka mengumpatlah yang diseberang sana “Orang gila, kamu seingatku getol berjuang desa punya Undang Undang sekarang malah nggak minat pake”, dan sayapun menjawab “sudah tutup buku urusan UU Desa, sekarang lagi jatuh cinta sama UUD”

Dan ternyata telepon itu mengganggu pikiranku juga. Akhirnya sesampai di rumah, ritual menjelajah di suku maya pun harus aku lakukan, dengan batuan syech google ketemu juga akhirya,  “Primetime News: Kampanye Bajak UU Desa” di metro TV ada dokumentasinya. (http://www.metrotvnews.com/videoprogram/detail/2014/02/27/22551/816/Kampanye-Bajak-UU-Desa/Primetime_News )

Melihat perdebatan yang disajikan menarik juga, urusan ndompleng kampanye UU Desa, Gerindra dengan Surat Prabowo menjadi media tembaknya. Yang menarik adalah pernyataan pengamat yang ada Totok diantara Budiman dan Fadlizon.  Dikatakan “ini khan jelas, tema besarnya adalah kampanye terselubung, kampanye mendompleng”…. “Karakter politisi kita yang memulai sebuah kepemimpinan dengan kebohongan”

Setelah melakukan ritual komunikasi dengan syech google maka saya temukan beberap hal sebagai berikut :

• UU No 32 Tahun 2004, kata Teguh Yuwono, sebenarnya layak dipecah menjadi tiga undang-undang, yakni UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Desa, dan UU Pilkada Langsung. Tanpa dipecah, banyak cacat seperti yang terjadi saat ini. Sementara itu unjuk rasa sejumlah kepala desa (kades) di kantor Gubernur, Senin (19/12/2005) dan unjuk rasa para sekretaris desa baru-baru ini, merupakan implikasi dari pemahaman UU No 32 Tahun 2004 yang belum utuh.
• Pemerintah menjanjikan peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Perangkat desa dianggap sebagai pemerintahan terkecil yang langsung menangani masalah keseharian masyarakat sehingga dinilai strategis. Ini dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  saat membuka Kongres Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Indonesia di Pagelaran Keraton Surakarta, Senin (8/6/2009).  Soal tuntutan alokasi 10 persen APBN untuk pembangunan desa dan PPIP diberikan tiap tahun , menurut Mardiyanto, tidak menutup kemungkinan akan dipenuhi sepanjang sesuai peraturan yang ada. “Peningkatan kesejahteraan itu keharusan, tetapi kita lihat dulu aturannya,” kata Mardiyanto.
• “Kalau sampai mendekati batas waktu tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, pemerintah belum juga menyampaikan draft RUU tentang Desa, maka saya pribadi sebagai Wakil Ketua DPR-RI bersama Pimpinan Komisi II serta Ketua Baleg akan mempelopori kepada Dewan untuk mengambil alih hak inisiatif pemerintah atas RUU itu,” kata Priyo didampingi Pimpinan Komisi II DPR, Khaeruman Harahap, Ketua Badan Legislatig, Ign. Mulyono dan Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko saat menerima delegasi Parade Nusantara di Operasional Room Gedung Nusantara DPR-RI, Rabu (12/10/2011).

Jadi kenyataanya adalah, gagasan UU Desa diperlukan dan merupakan pecahan UU 32/2004 mulai dilontarkan di Semarang oleh Teguh Yuwono dosen UNDIP pada desember 2005, dan dipertegas oleh Sudharto (DPD RI Jateng, Bachrudin Nasori (PKB) dan Priyo Budi Santoso (GOLKAR) pada 22 juli 2006 saat peluncuran majalah swara Pradja jateng (http://www.youtube.com/watch?v=pfiiQMJ6VPw&list=PL9CE72C150CA10D6A  )

SBY menjanjikan percepatn UU Desa pada juni 2009 saat konggres parade nusantara dan dilontarkan pula tentang gagasan 10% APBN untuk desa.

Proses berlanjut dengan berbagai tuntutan sampai pada urusan semua perangkat desa di PNS kan disuarakan oleh PPDI dan masa jabatan kades 8 tahun oleh Parade nusantara.

Jadi baik Budiman atau Fadlizon perlu sowan syech Google untuk tahu proses panjangnya. Intinya Wacana UU Desa ada sebelum GERINDRA lahir, dan alasan perlu UU 32 dipecah karena pelanggaran perubahan UU 22/1999 yang dilakukan oleh Megawati (PDIP) yang tidak mengikuti tap Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan konflik pemerintahan desa adalah dengan UU Desa yang ditandatangani oleh Presiden dari PDIP itu memberikan hak pengangkatan Sekdes menjadi PNS sedang  seharusnya adalah DIISI.

Tentang Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000  khususnya rekomendasi nomor 7 yang menekankan adanya otonomi bertingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa atau dengan nama lain yang sejenis. Isi selengkapnya dari rekomendasi nomor 7 yaitu sebagai berikut : ”Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/kota, desa / nagari / marga, dan sebagainya”.

Jadi PDIP dan GERINDRA sebenarnya nggak perlu saling ngotot urusan pendomplengan UU Desa, sama . kalo GERINDRA mengiring asosiasi pemerintah desa untuk berpolitik praktis terlibat dalam kampanye politik praktis (http://www.youtube.com/watch?v=R3HQVlWFURA ,  http://www.youtube.com/watch?v=u7UgJehom4c   , http://www.youtube.com/watch?v=kL-6-eqUuec   ), maka Budiman anggota Pimpinan PANSUS juga melakukan hal sama dalam membangun komitmen balas jasa (http://www.youtube.com/watch?v=OwMTSgWLyCM&feature=share&t=1h28m39s )

Akhirnya harus saya katakan… “Desa Terlalu Cantik, dan Seksi untuk tidak dinodai oleh politisi” … Mulai diiming iming harta satu miliar, sampai “suap” ke bapaknya Desa yang boleh mencalon sampai 3 periode, dan gaji untuk pembantu bapaknya Desa.

Ingat pesan seorang dosen saat kuliah, yang mengatakan, KALO KAMU TIDAK KUASA MELAWAN PERKOSAAN, MAKA NIKMATI SAJALAH, SETIDAKNYA ADA KEUNTUNGAN YANG KAMU DAPAT”….

Mungkin prinsip itu yang dipake para elite desa dalam mensikapi UU Desa…..

sumber  http://suryokoco.my.id/

Baca Selanjutnya

Sambang Desa : Rencana tanggal 10 Maret 2014 Bupati Mojokerto ke Desa Kemlagi

Uri uri budaya asli untuk dorong semangat membangun desa

Kalau tidak ada aral yang melintang, Bupati Mojokerto H. Mustofa Kamal Pasha, SE atau yang lebih dikenal dengan sapaan MKP pada tanggal 10 Maret 2014 akan kunjungi Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto dalam acara Sambang Desa.  Untuk tahun 2014 ini kegiatan Sambang Desa diisi dengan pagelaran wayang kulit.

Bupati MKP

Di tahun 2014, Pengembangan pariwisata dan budaya di Kabupaten Mojokerto lebih digalakkan. Ini terlihat dari begitu banyaknya even yang digelar pemerintah daerah bertemakan pariwisata dan budaya. “Tahun ini pemerintah daerah akan melaksanakan 100 kali pagelaran wayang kulit, yang pelaksanaannya berbarengan dengan sambang desa serta even rutin 2 bulan sekali yang digelar oleh dinas pariwisata” ujar Mustofa Kamal Pasa pada pengukuhan pengurus Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi), Sabtu 22 Pebruari 2014.

Ini merupakan tindaklanjut dari penunjukan wilayah Trowulan sebagai destinasi budaya internasional, namun saat ini seni budaya tersebut mulai dilupakan kalangan pemuda. “Pengakuan dunia internasional merupakan potensi pariwisata yang sangat strategis. Atas dasar ini pelestarian budaya harus dikembangkan dan dikenalkan kembali agar generasi muda tidak kehilangan identitas budayanya, ” tambah MKP.

Pernyataan MKP itu terwujud dalam program pengembangan nilai budaya yang pada APBD 2014 ini disediakan dana Rp2,315 M. Yang digunakan untuk kegiatan pagelaran seni dan budaya, pagelaran bulan purnama, Haul syech Jumadil Kubro, serta ruwat agung nuswantoro. Sementara untuk memasyarakatkan olah raga, kegiatan lomba dayung perahu mojopahit tahun ini disiapkan dana Rp450juta.

“Pengembangan wayang kulit disamping merupakan sarana hiburan masyarakat, juga bagian dari usaha uri-uri budaya yang sarat akan petuah bijak nenek moyang,” kata bupati pada sambutannya. Kisah pewayangan dapat dijadikan cermin bagi pemimpin bangsa dan masyarakatnya untuk membangun suatu wilayah agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pesan tersebut tersampaikan dalam pagelaran wayang kulit yang didalangi oleh Ki Sugilar Kondo Bawono. Dia mengambil lakon “Mbangun Kayangan Suroloyo” pada pagelaran wayang kulit  di eko wisata waduk Tanjungan Kecamatan Kemlagi setelah acara pengukuhan pengurus Pepadi. Ketua Pepadi periode 2013-2018 adalah Sugilar Kondo Bawono dari Kecamatan Pungging.

Pada kesempatan itu, bupati berpesan kepada para dalang lokal agar melaksanakan tugas sesuai bidang profesi. Serta berlaku jujur, adil dan cermat demi pelestarian budaya dan pengembangan wayang kulit. Juga menjalin komunikasi sosial dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi. “Semoga berbagai even budaya yang dilaksanakan tahun ini dapat lebih memacu para dalang lokal untuk mengembangkan diri dan menambah kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Mojokerto,’ pesan MKP.

Acara pagelaran wayang kulit dimulai dengan diserahkannya gunungan oleh bupati kepada dalang. Turut hadir menyaksikan pagelaran itu Wakil Bupati Khoirun Nisa, Forpimda,Ketua TP PKK  Ikfina Mustofa Kamal Pasa, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten serta kepala SKPD yang hadir didampingi istri dan Kepala desa di wilayah kecamatan kemlagi. (Bagian PDE + Bagian Humas Protokol

Sumber:http://mojokertokab.go.id

Baca Selanjutnya

Pasar Desa Kemlagi wakili Kab. Mojokerto ikuti Lomba Pasar Desa Tingkat Jawa Timur 2014

Pada hari ini, Selasa 25 Pebruari 2014  Pasar Desa Kemlagi dikunjungi oleh Tim Penilai Lomba Pasar Desa Tingkat Jawa Timur 2014 yaitu Bapemas Provinsi Jawa Timur.  Sejak pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB tim penilai sudah blusukan melihat kondisi Pasar Desa Kemlagi

Tampak depan pasar

Dalam pasar dan tempat parkir

Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB disampaikan paparan  dari beberapa pihak terkait dengan lomba ini yang bertempat di Balai Desa Kemlagi. Mulai dari Kepala Desa Kemlagi, Kepala Pasar Kemlagi, Camat Kemlagi dan SKPD Kab. Mojokerto terkait dan juga dari Tim Penilai(Bapemas Prov. Jatim)

Adapun aspek yang dinilai dalam lomba pasar ini adalah penilaian menitikberatkan pada beberapa kriteria penilaian diantaranya tentang organisasi, administrasi, penggunaan, pendapatan, perdagangan, bahan bangunan, kebersihan dan keamanan.

Pasar Desa Kemlagi sejak 1 Januari 2013 dikelola sendiri oleh Desa Kemlagi sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, maka sebelum berakhirnya tahun 2012 Pemkab Mojokerto dalam hal ini Disperindag Kab. Mojokerto menandatangani kesepakatan bersama dengan Kepala Desa Kemlagi tentang pengembalian Pasar Desa Kemlagi menjadi pasar desa murni ( yang selama ini merupakan pasar kerjasama antara Desa Kemlagi dengan Pemkab Mojokerto).

Meskipun baru seumur jagung ( sekitar 1 tahun) pasar ini dikelola sendiri oleh Desa Kemlagi yang untuk  susunan Pengelola Pasar dan Pengawas Pasar Desa Kemlagi dipilih melalui jalan musyawarah masyarakat Desa Kemlagi.  Pengelola dan Pengawas Pasar berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola pasar ini sebaik mungkin disamping study banding dengan pasar-pasar yang sudah maju, juga berupaya mencari terobosan baru untuk bekerja sama dengan pihak lain terkait dengan bagaimana mengelola pasar ini menjadi lebih baik lagi.

Tahun 2014 ini Pasar Desa Kemlagi yang diberi nama "Pasar Raya Desa Kemlagi" dipercaya oleh Pemkab Mojokerto untuk mewakili Kabupaten Mojokerto mengikuti lomba pasar desa tingkat Provinsi Jawa Timur.  Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Kemlagi, Camat Kemlagi dan jajaran serta SKPD Kab Mojokerto terkait, Pasar Raya Desa Kemlagi  dalam lomba ini membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Baca Selanjutnya

Penyerahan Sharing Produksi Kayu Perum Perhutani KPH Mojokerto Kepada LMDH

Bertempat di aula KPH Mojokerto pada hari Selasa, 25 Pebruari 2014 dilaksanakan sosialisasi mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana sharing produksi kayu tahun 2012.  Hadir  pada acara tersebut SKPD Kabupaten Mojokerto terkait, pemangku kepentingan Perum Perhutani khususnya KPH Mojokerto dan beberapa LMDH dibawah kewenangan KPH Mojokerto.

Sosialisasi di aula KPH Mojokrto

Dalam sambutanya, pihak KPH Mojokerto menyampaikan bahwa penyerahan sharing kepada LMDH ini merupakan wujud tangung jawab sosial kepada masyarakat yang dalam program Perum Perhutani masuk dalam PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Sejarah pemberdayaan masyarakat desa hutan sudah dimulai oleh Perum Perhutani sejak berdirinya tahun 1972 dengan Perubahan pengelolaan dari Security Approach Ke Prosperity Approach (Pendekatan Keamanan ke Pendekatan Kesejahteraan) dengan kegiatan subsidi saprotan & sarana air bersih, program Mantri-Lurah. Tahun 1982 melalui Pembangunan Masyarakat Desa dengan program pembuatan Sarana Prasarana Bio Fisik yang bersifat Bantuan. Program pemberdayaan terus diperbaiki sejak tahun 1984 digulirkan Perhutanan Sosial (PS) melalui kegiatan pembentukan KTH, Agroforestry dan Usaha produktif.

Sinergi LMDH dan Perum Perhutani

Tahun 1994 penyempurnaan dilakukan melalui Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), yaitu Perhutanan Sosial sebagai salah satu komponen Pembangunan Wilayah di bawah Koordinasi Pemda. Tahun 1998 Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan Lembaga Masyarakat Yang Mengakar Dan Mandiri (LM3) dan Koperasi Pondok Pesantren.

Sejak tahun 2001 pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Perum Perhutani dijadikan suatu sistem yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan kerangka dari Perhutanan Sosial dengan prinsip bersama, berdaya, berbagj dan transparant.

Desa hutan adalah desa-desa yang berbatasan dengan hutan yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan dengan hutan. Oleh karena itu, petani mandiri merupakan tujuan pokok dr program pembangunan masyarakat desa sekitar hutan.

PHBM dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Nilai dan Proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahan, masyarakat, desa hutan, pihak yang berkepentingan).

Dalam sistem PHBM, hutan terbagi dal pangkuan desan hutan, dalam pangkuan desa hutan dibuatkan lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa hutan (LMDH).

LMDH merupakan lembaga resmi yang akan bekerjasama dengan Perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa tersebut. LMDH ini memiliki AD/ART dan berbadan hukum, serta yang lebih penting dapat mempresentasikan masyarakat desa hutan. Anggota-anggota LMDH adalah para penggarap yang tergabung dalam KTH-KTH dan anggota masyarakat lain yang peduli terhadap keberadaan dan kelestarian hutan. Perencanaan PHBM mendasarkan pada perencanaan partisipatif, bukan top down approach, dibuat bersama antara MDH dengan Perhutani serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dilakukan dengan metode Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP)

Dalam PHBM, masyarakat yang tergabung dalam LMDH menjadi mitra sejajar yang mampu bekerjasama membangun, melindung, dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Perum Perhutani bersama-sama dengan stakeholder lainnya (multipihak) aktif memfasilitasi masyarakat untuk menumbuh-kembangkan budaya dan tradisi pengelolaan sumberdaya hutan di lahan-lahan desa sekitar hutan

Baca Selanjutnya

Peduli Sesama: Siap antarkan bantuan untuk korban erupsi gunung Kelud

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014 gunung Kelud mengeluarkan isi perutnya, artinya terjadi erupsi atau istilah orang awam gunung Kelud meletus.  Akibat dari erupsi gunung Kelud, ada beberapa daerah yang terhampiri oleh abu vulkanik tidak terkecuali Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto-Jawa Timur, namun satu hari kemudian turunlah hujan, sehingga abu vulaknik tersebut bisa bersih.

Ach. Vivy Fendy

Sebagai rasa turut prihatin terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang terkena dampak atas kejadian di sekitar gunung Kelud (Blitar, Kediri, Malang, Batu dan sebagian Jombang serta daerah lainnya) seluruh komponen masyarakat Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto merasa terpanggil untuk membantu saudaranya yang terkena musibah tersebut.

Bantuan sebagian besar berupa pakaian bekas yang masih layak pakai, bahkan Kepala Desa Kemlagi mengantarkan sendiri bantuan tersebut melalui Dinas Sosial Kab.Mojokerto.

Untuk hari ini (Senin, 24 Pebruari 2014) ada seorang warga Desa Kemlagi Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto yang bernama Ach. Vivy Fendy menghantarkan langsung bantuan berupa makanan untuk anak-anak dan pakaian bekas (layak pakai) kepada korban erupsi gunung Kelud terutama di daerah Kediri.   Dan sampai postingan ini ditulis, yang bersangkutan sudah sampai disana dengan selamat dan membagikan bantuan tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Warga desa ini (Ach. Vivy Fendy) termasuk juga anggota sukarelawan Tim Rescue Tagana - BPBD Kab. Mojokerto, berikut ini gambar / foto yang bersangkutan akan berangkat ke Kediri untuk hantarkan bantuan pada korban erupsi gunung Kelud.  Segenap masyarakat Desa Kemlagi berdoa, mudah-mudahan segala jerih payah warga yang satu ini ( Sdr. Ach. Vivy Fendy) dibalas oleh Allah SWT. sebagai amalan yang baik. Amin..........Ya Robbal ......'Alamin.

Ach Vivy Fendy

Postingan ini dimaksudkan untuk lebih memantabkan kita dalam hal mambantu kepada sesama yang terkena musibah dan bukan untuk maksud yang lain.

Baca Selanjutnya

Desa Kemlagi adalah desa pinggir hutan

Pemerintah dalam hal ini Perum Perhutani, mempunyai tanggung jawab sosial terhadap desa atau masyarakat di sekitar hutan.  Hal ini bertujuan agar masyarakat sekitar hutan mendapatkan nilai lebih dengan adanya hutan di sekitar tempat tinggalnya, sementara bagi Perhutani dengan adanya kepedulian terhadap masyarakat sekitar hutan, maka Perhutani akan terbantukan terhadap kelestarian hutan karena masyarakat pada akhirnya akan ikut bertanggungjawab terhadap kelestarian hutan.

Demikian juga untuk masyarakat Desa Kemlagi, yang merupakan masyarakat desa sekitar hutan,  maka mereka juga tersentuh akan program dari Perum Perhutani.  Mereka tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "Wana Jaya" yang didirikan sejak tanggal 14 September 2006 kemudian diaktakan berdasarkan akta notaris Khusnul Hadi, SH dengan Akta Nomor 8 Tanggal 21 Pebruari 2014. Anggota LMDH ini disamping para pesanggem juga anggota masyarakat yang peduli pada kelestarian hutan.

Berikut ini program tanggung jawab Perum Perhutani, terhadap masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan.

Tanggungjawab Sosial

Perhutani berkomitmen menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) melalui beberapa skema antara lain: Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) dan kontribusi sosial lainnya.

Pembinaan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan penerapan sharing produksi kepada lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), berhasil menurunkan tingkat kerusakan hutan dan tingkat kejahatan hasil hutan bersamaan dengan keberhasilan upaya peningkatan penghidupan masyarakat desa hutan.

PHBM

Petani hutan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Sejarah pemberdayaan masyarakat desa hutan sudah dimulai oleh Perum Perhutani sejak berdirinya tahun 1972 dengan Perubahan pengelolaan dari Security Approach Ke Prosperity Approach (Pendekatan Keamanan ke Pendekatan Kesejahteraan) dengan kegiatan subsidi saprotan & sarana air bersih, program Mantri-Lurah. Tahun 1982 melalui Pembangunan Masyarakat Desa dengan program pembuatan Sarana Prasarana Bio Fisik yang bersifat Bantuan. Program pemberdayaan terus diperbaiki sejak tahun 1984 digulirkan Perhutanan Sosial (PS) melalui kegiatan pembentukan KTH, Agroforestry dan Usaha produktif.

Tahun 1994 penyempurnaan dilakukan melalui Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), yaitu Perhutanan Sosial sebagai salah satu komponen Pembangunan Wilayah di bawah Koordinasi Pemda. Tahun 1998 Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan Lembaga Masyarakat Yang Mengakar Dan Mandiri (LM3) dan Koperasi Pondok Pesantren.

Sejak tahun 2001 pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Perum Perhutani dijadikan suatu sistem yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan kerangka dari Perhutanan Sosial dengan prinsip bersama, berdaya, berbagj dan transparant.

Desa hutan adalah desa-desa yang berbatasan dengan hutan yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan dengan hutan. Oleh karena itu, petani mandiri merupakan tujuan pokok dr program pembangunan masyarakat desa sekitar hutan.

PHBM dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Nilai dan Proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahan, masyarakat, desa hutan, pihak yang berkepentingan).

Dalam sistem PHBM, hutan terbagi dal pangkuan desan hutan, dalam pangkuan desa hutan dibuatkan lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa hutan (LMDH).

LMDH merupakan lembaga resmi yang akan bekerjasama dengan Perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa tersebut. LMDH ini memiliki AD/ART dan berbadan hukum, serta yang lebih penting dapat mempresentasikan masyarakat desa hutan. Anggota-anggota LMDH adalah para penggarap yang tergabung dalam KTH-KTH dan anggota masyarakat lain yang peduli terhadap keberadaan dan kelestarian hutan. Perencanaan PHBM mendasarkan pada perencanaan partisipatif, bukan top down approach, dibuat bersama antara MDH dengan Perhutani serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dilakukan dengan metode Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP)

Dalam PHBM, masyarakat yang tergabung dalam LMDH menjadi mitra sejajar yang mampu bekerjasama membangun, melindung, dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Perum Perhutani bersama-sama dengan stakeholder lainnya (multipihak) aktif memfasilitasi masyarakat untuk menumbuh-kembangkan budaya dan tradisi pengelolaan sumberdaya hutan di lahan-lahan desa sekitar hutan.

Sistem PHBM menganut pada prinsip pengelolaan hutan community based forest management (CBFM) dan resources based forest management (RBFM). Prinsip pengelolaan hutan CBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan perusahaan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga pengelolaannya melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasannya. Dan Prinsip pengelolaan hutan RBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan Perum Perhutani tidak hanya bertumpu kepada hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya saja, tetapi meliputi pengelolaan seluruh sumberdaya hutan yang terkandung di dalam maupun yang ada di permukaan lahan hutan, seperti: Air, galian C, Agribisnis, Wisata Alam, dan lainnya, yang ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat hutan bagi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui PHBM Perhutani bekerjasama dengan masyarakat desa hutan dan pihak-pihak lainnya melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan bersama. Kegiatan telah berlangsung sejak tahun 2001, tidak kurang dari 5.386 desa hutan di pulau Jawa dan Madura berada di sekitar kawasan hutan Perhutani. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2012, Perhutani tercatat 5.278 desa hutan atau sekitar 97 % dari total desa hutan di Pulau Jawa dan Madura bekerjasama melalui program PHBM.

Luas hutan yang dikerjasamakan menjadi hutan pangkuan desa mencapai 2.216.225 Ha, tergabung dalam 5.278 Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan 995 Koperasi Desa Hutan.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan mampu mendorong terbukanya kesempatan berusaha di berbagai sektor industri (3.655 unit usaha); perdagangan (3.775 unit usaha); pertanian (1.347 unit usaha); peternakan (2.737 unit usaha); perkebunan (95 unit usaha); perikanan (482 unit usaha); jasa (1.888 unit usaha); lain-lain (76 unit usaha).

Mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.304.467 orang dengan nilai sebesar Rp 2.705,71 miliar.

Program PHBM menebar berbagai manfaat, antara lain, berupa bagi hasil dari produksi hutan berupa kayu dan non kayu. Realiasi nilai bagi hasil produksi dari tahun 2002 sampai dengan 2012 nilai bagi hasil produksi kayu dan non kayu mencapai Rp. 252,34 milyar.

Pendapatan dari produksi tanaman pangan,seperti: padi, jagung, kacang-kacangan kegiatan tumpangsari di lahan hutan mencapai Rp. 7.469,09 Milyar,- atau rata-rata Rp. 679,01 Milyar,- per tahun.

Sistem PHBM ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar hutan dengan harapan desa maju, mandiri dan sejahtera serta eksistensi hutan terjaga sesuai dengan kaidah-kaidah silvikultur dan konservasi dan hutan tetap lestari

PKBL

Lestarikan hutan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR)
PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 ttg BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN

Tujuan program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.
Sedangkan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program BL ini bersifat bantuan (Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana dan Bantuan Sarana Ibadah).

Perum perhutani dalam program PKBL sejak tahun 1992 sampai tahun 2012 telah melakukan pembinaan terhadap 14.055 Mitra binaan dari berbagai sektor yaitu industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan sektor lainnya dengan dana yang telah disalurkan dalam bentuk pinjaman modal sebesar 93,40 Milyar dan hibah sebesar 16,52 Milyar.
Dari sejumlah 93,40 Milyar tersebut diantaranya diberikan kepada 1.839 Lembaga Masyarakat desa Hutan (LMDH) sejumlah 16,87 Milyar

Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan

Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K)
Pemerintah melalui sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meneruskan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011 untuk mendukung peningkatan produksi pangan dan penguatan ketahanan pangan.

Perum Perhutani adalah salah satu operator dalam program GP3K  selain  PT. Pupuk Indonesia Holding Company, PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero) dan Perum Bulog.

Sasaran yang dicapai dalam program tersebut antara lain meningkatkan produktivitas di areal lahan hutan wilayah kerja Perum Perhutani dengan sistem tumpang sari dan lahan milik anggota LMDH.

Realisasi GP3K tahun 2011-2013 seluas 396.539 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2011 seluas 149.690 Ha dengan realisasi tiap komoditi  :
a.    Padi luas tanam 55.210 Ha, dengan produksi 196.434 ton
b.    Jagung luas tanam 80.953 Ha, dengan produksi 325.541 ton
c.    Kedelai luas tanam 13.528 Ha, dengan produksi 14.434 ton.

Tahun 2012 seluas 113.648 Ha dengan realisasi tiap komoditi :
a.    Padi luas tanam 42.106 Ha, dengan produksi 168.195 ton
b.    Jagung luas tanam 58.750 Ha, dengan produksi 193.340 ton
c.    Kedelai luas tanam 12.612 Ha, dengan produksi 12.458 ton

Tahun 2013 seluas 133.201 Ha dengan realisasi tiap komoditi :
a.    Padi luas tanam 45.871 Ha, dengan produksi 193.752 ton.
b.    Jagung luas tanam 81.341 Ha, dengan produksi 334.730 ton
c.    Kedelai luas tanam 5.989 Ha, dengan produksi 5.496 ton

Baca Selanjutnya

Konsepsi Dasar Internet Masuk Desa

Desa Global

Desa Global adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Marshall McLuhan memperkenalkan konsep ini pada awal tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul Understanding Media: Extension of A Man. Konsep ini berangkat dari pemikiran McLuhan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Pada masa ini, mungkin pemikiran ini tidak terlalu aneh atau luar biasa, tapi pada tahun 60-an ketika saluran TV masih terbatas jangkauannya, internet belum ada, dan radio masih terbatas antar daerah, pemikiran McLuhan dianggap aneh dan radikal.

Marshal Mc Luhan

Desa Global menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan teknologi internet. McLuhan meramalkan pada saatnya nanti, manusia akan sangat tergantung pada teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi. McLuhan memperkirakan apa yang kemudian terjadi pada masa sekarang, di abada ke-20 seperti saat ini.

McLuhan memperkirakan pada masa digital dan serba komputer tersebut, persepsi masyarakat akan mengarah kepada perubahan cara serta pola komunikasi. Bagaimana pada saat itu, masyarakat tidak akan menyadari bahwa mereka sedang mengalami sebuah revolusi komunikasi, yang berefek pada komunikasi antarpribadi. Di atas level komunikasi interpersonal yakni komunikasi antara dua-tiga orang, pada masa desa global benar-benar terjadi trend komunikasi akan ke arah komunikasi massa, yakni bersifat massal dan luas. Di mana pembicaraan akan suatu topik dapat menjadi konsumsi dan masukan bagi masyarakat luas, kecuali, tentu saja, hal-hal yang bersifat amat rahasia seperti rahasia perusahaan, rahasia negara, keamanan-ketahanan. Semua orang berhak untuk ikut dalam pembicaraan umum, dan juga berjak untuk mengkonsumsinya, tanpa terkecuali. 

McLuhan menyatakan bahwa desa global terjadi sebagai akibat dari penyebaran informasi yang sangat cepat dan massive di masyarakat. Penyebaran yang cepat dan massive ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (media massa). manusia pada masa itu akan lebih menyukai komunikasi audiovisual yang ateraktif, informatif, dan menghibur. Bertentangan dengan “kekuatan” teknologi media massa, manusia tidak akan mengagumi internet seperti pada awal kehadirannya di tengah masyarakat, sekalipun Internet dapat menghubungkan satu orang dengan orang lainnya dalam tempat yang berjauhan, menyampaikan banyak pesan ke tempat yang berlainan dalam satu waktu bersamaan. Perkembangan konsep Desa Global. 

 Seiring berjalannya waktu, konsep ini terus berkembang. konsep ini dianggap sesuai dengan keadaan masa kini, yakni teknologi komunikasi, salah satunya adalah internet, terbukti dapat menyatukan dunia. Perkembangan teknologi seperti yang dinyatakan dalam desa global, membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah orang selalu bisa mengetahui kabar terbaru yang terjadi di tempat lain, dapat berkomunikasi dan terhubung walau dalam jarak ribuan mill, mencari dan bertukar informasi. Adapaun dampak negatifnya adalah kecanduan internet, orang tidak dapat hidup tanpa internet, orang yang lebih eksis di dunia maya dibandingkan dunia nyata, yang menggangu hubungan sosialnya dengan orang lain.

Desa Global di Indonesia

Indonesia telah mengalami penglobalan dalam bidang informasi, sejak kemunculan internet pada pertengahan 90-an. Melalui internet dan televisi membuat masyarakat sumatera utara mengetahui apa yang sedang terjadi di Jakarta, begitu juga penduduk Jakarta yang dapat melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia bagian Timur. Melalui internet, masyarakat antar satu kelompok dapat berhubungan dengan kelompok lain di dunia maya, contohnya komunitas pendukung batik sebagai warisan budaya bangsa dapat berkontek-kontekan dengan komunitas pendukung candi Borobudur sebagai salah satu dari tujuh keajabiaan dunia. Lewat blog atau milis, mahasiswa dapat bertukar data kuliah, informasi mengenai suatu peristiwa, bertukar pengalaman, maupun hal ringan untuk hiburan, semuanya dapat diakses melalui internet. 

Implementasi desa global ini, membuat masyarakat yang saling berjauhan dapat saling berkomunikasi dan saling mengamati, dimanfaatkan pemerintah pusat untuk menjangkau dan memonitor pemerintah daerah, apakah pemerintah daerah mengalami masalah, hambatan, apa perlu bantuan, dan sebagainya, tidak perlu langsung datang ke daerahnya yang jauh itu, hanya melalui telepon, internet, dan teknologi komunikasi lainnya. Desa global juga berlaku di pedesaan. "internet masuk desa" merupakan salah satu wujud desa global di Indonesia, terutama di pedesaan. Contohnya adalah desa Leuwiliang di Bogor, walaupun desa tersebut relatif jauh dari pusat kota, tetapi penduduknya tetap bisa merasakan jasa telekomunikasi menggunakan telepon. contoh lainnya adalah internet yang sudah terpasang di daerah Bojong, Kotamdaya Purwakarta, kota realtif kecil dua jam dari Bandung, suatu hal yang luar biasa, mengingat masyarakat Bojong belum lama dapat mengakses telepon, kehadiran internet dengan cepat menyusul, karena adanya perkembangan yang pesat di bidang teknologi dan komunikasi di Indonesia.

Dampak Desa Global

Menurut McLuhan, pada masa desa global terjadi, informasi dan komunikasi akan sangat terbuka, begitu juga dengan peran media massa dalam mentransformasi pesan. Dampak bagi masyarakat adalah masyarakat akan cenderung mempunyai persepsi yang sama karena memperoleh kesamaan kesempatan untuk mengakses informasi. Contoh dampak desa global bagi masyarakat adalah gempa yang terjadi di Sumatera Barat dapat menimbulkan kesan yang sama pada orang di Bandung atau di Samarinda. Persepsi mereka terhadap pemberitaan media massa akan cenderung sama, yaitu sedih, iba, ingin membantu, dan sebagainya. Hal ini tentunya membawa dampak positif bagi masyarakat, yakni membantu mempercepat masyarakat untuk mendapat informasi terbaru mengenai suatu peristiwa. Media massa juga membantu masyarakat untuk menolong korban gempa di pariaman dan sekitarnya, dengan pemberitaan bantuan untuk korban gempa, seperti "X peduli gempa padang", "dompet amal gempa padang" dan sebagainya. 

Ada juga dampak negatif dari menjadi nyatanya konsep desa global ini, yakni siapapun dapat mengakses apapun, misalnya anak kecil yang dapat mengakses berita kekerasan lewat tayangan televisi, atau melihat video porno di internet. Masyarakat sendiri yang harus bisa menyaring apa yang mereka anggap baik mereka. Sedangkan dampak desa global bagi media massa adalah berkembangnya industri media massa, baik media cetak, media interaktif, maupun media elektronik. banyaknya koran dalam bentuk on-line, yang dapat memperbaharui berita, melaporkan kejadian yang baru saja terjadi, langsung ditulisa dan dipublikasikan melalui media interaktif tersebut. selain itu, dampak desa global bagi media massa adalah berkembangnya media massa,tidak hanya sebagai industri yang berujung ekonomi, tetapi juga industri komunikasi dan informasi. Kemunculan teknologi seperti 3G, 4G, Wimax, situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, plurk tidak lepas dari kemunculan desa global.

Perkembangan Desa Global

Desa global masih terus berkembang, baik dari segi konseptual maupun aplikasi, karena Mcluhan tidak secara jelas menyatakan tanda-tanda keberakhiran desa global. Situs jejaring sosial yang sangat berkembang dan populer sekarang ini, seperti facebook, twitter, plurk, jelas merupakan bukti nyata perkembangan desa global di dunia, terutama di Indonesia. Desa global pada akhirnya tidak hanya menjadi konsep, tetapi lebih dari itu, mulai menjadi kenyataan yang tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan berhentinya desa global, misalnya saja dengan adanya Undang-Undang yang membatasi keterbukaan informasi melalui internet dan Televisi antar negara. Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan ada UU seperti itu, bahkan adanya TV kabel membuat orang Indonesia dapat menonton apa yang ditonton orang Naigeria, Mali, atau Hongaria. Beberapa peneliti luar menyatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan  informasi akan membawa kehancuran sendiri pada manusia itu sendiri, sebagian lagi menyatakan bahwa itu tidak akan terjadi selama manusia dapat mengontrol teknologi itu sendiri.

Sumber http://id.wikipedia.org

Referensi

• McLuhan, Marshall. 1968. War and Peace in the Global Vilage. USA: Bantam Book Inc.
• 1964. Understanding Media: Extension of Man. USA: A Signet Book.
• 1968. The Medium is The Message: An Inventory of Effect. USA: Bantam Book Inc.
   

Baca Selanjutnya