Kamis, 06 Agustus 2020

Presiden Tegaskan Pentingnya Kesehatan dan Keselamatan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

Presiden Joko Widodo
www.kemlagi.desa.id - Joko Widodo Presiden mengatakan, pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, momentum untuk memunculkan inovasi baru dalam proses demokrasi.

Karena, pilkada serentak tahun ini akan diselenggarakan di tengah masa pandemi Covid-19.

Jokowi berharap, pilkada semakin berkualitas, terselenggara sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta ada kenaikan tingkat partisipasi masyarakat.

Di samping itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh pihak, baik petugas serta para pemilik suara.

Jokowi Presiden bilang, protokol kesehatan wajib diterapkan supaya daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada tidak jadi cluster baru Covid-19.

Sejumlah harapan itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Rabu (5/8/2020), dalam forum rapat kabinet, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Yang paling penting, kita bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU dan Pemerintah sangat perhatian pada kesehatan dan keselamatan dari Covid-19. Sehingga, penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman. Kita semua berharap, tingkat partisipasi masyarakat tetap baik,'” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden memerintahkan jajarannya mengantisipasi kerawanan gangguan keamanan selama tahapan pilkada serentak.

Seperti diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemungutan suara serentak dijadwalkan hari Rabu, 9 Desember 2020, dan langsung dilanjutkan penghitungan suara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi.

Sebelumnya, KPU sudah menetapkan jadwal pemungutan suara Pilkada 2020 pada tanggal 23 September 2020. Tapi, penyelenggaraannya mundur karena ada pandemi Covid-19.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Menkeu Sebut Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 juta Akan Dapat Bansos

ilustrasi
www.kemlagi.desa.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

“Pemerintah akan memberikan bansos untuk mereka dengan gaji di bawah Rp5 juta,” katanya dalam konferensi pers terkait KSSK di Jakarta, Rabu (5/8/2020) seperti dikutip Antara.

Sri Mulyani menyatakan penerima bansos itu akan mencapai 13 juta pekerja dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp31 triliun.

“Sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan bisa mencapai 13 juta. Nanti anggarannya kira-kira sekitar Rp31 triliun,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menyatakan peningkatan belanja pemerintah juga akan dilakukan untuk melindungi masyarakat seperti melalui bantuan sosial produktif hingga Rp30 triliun bagi 12 juta UMKM.

Kemudian, pemerintah turut menambah bansos untuk pemberian beras kepada 10 juta penerima dengan anggaran Rp4,6 triliun.

“Pemerintah juga akan menambah bansos tunai sebesar Rp500.000 per penerima kartu sembako,” ujarnya.

Ia menuturkan berbagai langkah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat.

“Berbagai bansos yang total anggarannya sebesar Rp203,9 triliun untuk 2020 ini di dalam rangka menghadapi COVID-19 dan kenaikan belanja bansos hingga semester I sudah mencapai 59,9 persen,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan stimulus untuk perlindungan sosial yang memiliki anggaran sebesar Rp203,9 triliun hingga kini telah terealisasi Rp85,3 triliun.

“Presiden telah melakukan langkah-langkah bagi seluruh kementerian untuk mengakselerasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perpres 72/2020,” ujarnya.

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi