Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa

Setelah adanya revisi PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, kini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Di dalam peraturan tersebut memuat tentang pengalokasian dana desa di setiap kabupaten/kota dan desa, kuasa pengguna anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, mekanisme dan tahap penyaluran, penggunaan dana desa sampai dengan laporan realisasi penggunaan dana desa di tingkat desa.

Dan untuk lebih jelasnya silahkan buka Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 disini  

Baca Selanjutnya

Pemerintah akan Bangun 74 Ribu TV Desa

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dan Direktur Utama PT Elnet Media Karya, Adhi Joenanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) dan PT Elnet Media Karya menandatangani nota kesepahaman membangun TV Desa untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Penandatanganan dilakukan Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dan Direktur Utama PT Elnet Media Karya, Adhi Joenanto di gedung Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Dalam sambutannya Marwan mengungkapkan, hingga saat ini, hanya 40 persen warga negara Indonesia yang dapat menangkap siaran televisi nasional. Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi yang cukup signifikan antara masyarakat kota dan desa di Indonesia. "Terutama dalam menyerap informasi yang menyangkut program-program pemerintah pusat," kata Marwan.

Dalam praktiknya, masyarakat desa, daerah tertinggal, dan perbatasan justru lebih banyak menyerap informasi yang datang dari negara tetangga. "TVRI sekalipun tidak sampai ke daerah perbatasan, atau terluar. Akibatnya masyarakat di sana lebih sering menyerap informasi dari negara tetangga, sehingga mudah sekali dihasut," ujar Marwan.

Kondisi tersebut, menurut politikus PKB tersebut, sangat memprihatinkan, sebab secara tidak langsung kesenjangan informasi ini dapat melunturkan rasa nasionalisme warga desa. Untuk itu, Marwan menyambut baik program membangun Layar Desa yang digagas PT Elnet Media Karya di 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia.

"Program ini sangat baik. Program Layar Desa, atau TV desa ini murni peran swasta, tidak menggunakan APBN," tegas Marwan. Bahkan, ia menilai, layar desa dapat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sosialisasi mengenai Nawa Cita. "Kementerian desa akan jadi motor penggerak utama infomrasi di desa-desa."

Dalam kesempatan yang sama, Adhi mengungkapkan, kesenjangan informasi yang dialami masyarakat desa sering menimbulkan asimetris informasi antara warga desa dengan pembuat kebijakan. "Bahkan asimetris informasi antara warga desa dan kota juga," ungkap Adhi.

Keterbatasan informasi itu lah yang kerap membuat peluang pemberdayaan ekonomi di desa menjadi terhambat. Adhi memaparkan, secara teknis Layar Desa tersebu akan dibangun di setiap balai desa di seluruh Indonesia.

Setiap balai desa akan mendapatkan satu paket layar berukuran 3x4 meter, parabola, decoder, in focus, dan perangkat audio. "Sengaja program ini dibangun di balai desa, agar menjadi ajang bagi warga desa untuk sering-sering berkumpul," imbuh Adhi.

Materi siaran desa akan dipancarkan melalui satelit (palapa) yang berisi tentang sosialisasi program pemerintah, tata cara pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan, penyuluhan hukum, sampai informasi tentang peluang bisnis.

"Bahkan ada ajang pencarian bakat warga desa di bidang olahraga, seni, dan pendidikan. Termasuk menayangkan film-film nasional," sebut Adhi. Selain itu, Layar Desa juga dapat menjadi media interaktif bagi pemerintah pusat dan warga desa, serta antar warga. "Layar Desa akan banyak manfaatnya untuk menggali potensi warga desa," katanya.

Sumber http://www.republika.co.id

Baca Selanjutnya

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Di-launching di Kota Cilegon

Pemerintah Kota Cilegon, Senin (11/5), melakukan launching pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan batasan pembayaran sampai dengan Rp100.000 (PBB-P2 Buku 1).

Acara tersebut berlangsung  di Kantor Walikota Cilegon dan dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN DR. Yuswanda A. Tumenggung, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Sri Mujitono, S.H., M.Hum, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Walikota Cilegon DR. H. TB. Iman Haryadi, M.Si, seluruh Muspida Provinsi Banten, seluruh Muspida Kota Cilegon, seluruh Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, serta seluruh Jajaran Pemerintah Kota Banten.

Dalam sambutannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh pembebasan PBB adalah apabila masyarakat tidak memperoleh manfaat ekonomi dari bidang tanah yang bersangkutan.

Lebih jauh Ferry mengatakan, penghapusan PBB di Kota Cilegon tersebut nilainya memang tidak terlalu besar, tapi ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah akan Kesejahteraan Rakyat. "Saya sangat mengapresiasi program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Program ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Cilegon sangat peduli kepada masyarakat kecil," jelas Ferry.

Ferry juga menyampaikan bahwa di Provinsi Banten ada hal menarik yang perlu mendapat perhatian, yaitu adanya masyarakat adat Suku Badui. “Ke depan kita akan sertipikatkan tanah Suku Badui dengan Sertipikat Hak Komunal," ungkap Ferry.

Pada bagian akhir sambutannya Ferry mengatakan bahwa penghapusan PBB di Kota Cilegon tersebut merupakan awal dan akan menjadi energi yang luar biasa bagi daerah-daerah lain. "Kalo Kota Cilegon bisa, kenapa daerah lain nggak bisa," katanya.

Sementara itu,  Walikota Cilegon DR. H. TB. Iman Haryadi, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Cilegon merupakan satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pembebasan PBB. “Pembebasan PBB ini adalah pertama kali diseluruh Indonesia dan belum ada ditempat lain,” ujarnya.

Sumber http://www.bpn.go.id

Baca Selanjutnya

Revisi PP 43/2014 Sudah Jadi Agenda Dalam Kepres 9/2015

Ternyata rencana revisi PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diprakarsai oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah tertuang dalam Kepres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

• Program Penyusunan  Peraturan Pemerintah Tahun 2015
• NO. : 55
• JUDUL : RPP tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN

1. Kewenangan (Pasal 33 - Pasal 39)
2. Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 17 - Pasal 19)
3. Laporan Kepala Desa (Pasal 48 - Pasal 53)
4. Pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 65 - Pasal 67)
5. Musyawarah Desa
6. Penghasilan Pemerintah Desa (Pasal 81 - Pasal 82)

•  AMANAT UU / PP : UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
•  PEMRAKARSA : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Kepres No. 9 Tahun 2015  tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 klik disini

Lampiran Kepres No. 9 Tahun 2015  tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 klik disini

Baca Selanjutnya

Pemerintah Dorong Revisi PP soal Tanah Bengkok

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mempertegas komitmennya untuk mendukung revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang tanah bengkok di desa-desa di Pulau Jawa.

"Soal masalah tanah bengkok, revisi PP 43 Tahun 2014 akan kita kawal. Saya berencana setelah semua jabatan di kementerian ini definitif, akan kita kawal semua," ujar Marwan dalam keterangannya saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, Minggu (10/5/2015).

Dia juga sudah membuat kajian soal revisi PP tanah bengkok yang ada di desa wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat. PP ini akan terus dikaji secara mendalam. Tentunya dengan mendengar masukan dari aparat desa.

Tanah bengkok merupakan lahan garapan milik desa. Tanah bengkok berasal dari adat istiadat, pengelolaannya oleh masyarakat setempat dan pemanfaatnya untuk pembangunan desa.

"Kita akan dorong, kajian akademik sudah kita siapkan dan sekarang tinggal bagaimana aspirasi dari masyarakat desa,"sambungnya.

Terkait soal aparat desa yang meminta jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Marwan mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi tupoksi Kemendes, melainkan Kementerian Dalam Negeri. Termasuk soal dana pensiun untuk kades dan aparat desa. "Karena urusan administrasi pemerintahan desa adalah tugas mendagri," tutup politikus PKB tersebut.

Sumber http://news.okezone.com

Baca Selanjutnya

Opsi Persoalan Pengelolaan Tanah Bengkok Bakal Dikembalikan Seperti Semula

KEMENTERIAN Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menggelar Sosialisasi Kebijakan Dana Desa, Kamis (7/5/2015) di aula Sekretariat Pemerintah Kabupaten Ciamis. Acara diikuti seluruh kepala desa serta camat di wilayah Tatar Galuh Ciamis, juga mengemuka tentang tanah bengkok agar dikembalikan ke desa.

CIAMIS, (PRLM).- Kebijakan pemerintah tentang penarikan penghasilan tanah bengkok dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mengundang banyak kontroversi, kemungkinan bakal direvisi. Saat ini pembahasan perubahan tersebut mendapat perhatian serius Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga Marwan Jafar akan kembalikan posisi tanah bengkok

Hal tersebut mengemuka saat Sosialisasi Kebijakan Dana Desa, yang digelar Kementerian Keuangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, di aula Sektretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Kamis (7/5/2015). Kegiatan diikuti seluruh kepala desa serta camat.

Persoalan status penghasilan tanah bengkok itu muncul saat sesi tanya jawab. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kota Banjar, Gunawan mengungkapkan bawa seluruh kepaladesa menolak aturan yang berlaku saat ini. Mereka minta agar pengaturan penghasilan dikembalikan seperti sebelumnya.

"Penarikan penghasilan tanah bengkjok yang harus dimasukkan dalam APBDes harus direvisi, dikembalikan seperti sebelumnya. Kebijakan penarikan bengkok tersebut telah memberatkan kepala dan perangkat desa," tuturnya.

Pernyataan Ketua APDESI Kabupaten Ciamis itu langsung mendapat dukungan dari kepala desa. Tidak sedikit yang spontan memberi komentar tentang beratnya tugas kepala desa, dan pengeluaran perangkat desa. Di antaranya penghasilan atau gaji kepala desa minim, tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang harus dipikul, serta banyaknya pengeluaran terkait dengan kehidupan bermasyarakat di desa.

Berkenaan dengan hal itu, Agung Prabowo dari Direktorat Pemerintahan Desa, mengungkapkan bahwa keberadaan tanah bengkok hanya dikenal di Pulau Jawa. Pemerintah, lanjutnya menanggapi serius, munculnya penolakan terkait dengan penarikan tanah bengkok yang harus dimasukkan dalam APBDes.

Dia mengatakan bahwa bengkok merupakan lahan garapan milik desa. Keberadaan bengkok berasal dari adat istiadat, pengelolaannya oleh desa setempat, yang pemanfaatnya untuk pembangunan, kegaiatan sosial serta biaya operasional.
"Kami mengakui banyak reaksi muncul berkenaan dengan aturan baru. Menyikapi hal tersebut, saat ini pembahasan tanah bengkok masih terus dilakukan. Kami sudah enam kali menggelar rapat khusus menyangkut tanah bengkok," ungkapnya.

Agung Prabowo mengungkapkan pilihan atau opsi yang mengemuka dalam rapat di antaranya adalah mengembalikan pengelolaan seperti sebelumnya. Opsi lain dikelola desa yang hasilnya untuk berbagai kegiatan di termasuk penghasilan perangkat desa.
"Doakan saja , mudah-mudahan bulan Oktober 2015 sudah ada keputusan baru, yakni dikembalikan kepada kondisi sebelumnya. Pemerintah tentunya tidak bakal mengambil kebijakan yang memberatkan masyarakat," tutur Agung Prabowo. (Nurhandoko Wiyoso/A-108)***

Sumber http://www.pikiran-rakyat.com

Baca Selanjutnya