Rabu, 22 Januari 2014
Selasa, 21 Januari 2014
Alhamdulillah: Akhirnya Kita Punya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Jakarta Pusinfoppdi,- RUU Desa yang sudah disetujui oleh DPR Desember kemarin, kini sudah sah menjadi undang-undang. Informasi telah diundangkannya RUU Desa disampaikan Sekjen PP PPDI Widhi Hartono kepada Pusinfo sore ini ( Senin, 20 Januari 2014).
“Desa kini sudah memiliki undang-undang sendiri dengan diundangkannya RUU tentang Desa menjadi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” tegas Widhi kepada pusinfo.
 |
| uu |
Lebih lanjut Widhi Hartono mengaharpakan agar informasi telah diundangkannya UU Desa segera tersebar ke semua anggota PPDI khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. “Jalin komunikasi yang baik dengan semua anggota dan pengurus, ” pinta Widhi. “Harapan kami dengan komunikasi yang baik antar sesama anggota dan pengurus maka tidak terlalu banyak SMS yang masuk kepada pengurus pusat untuk mencari informasi tersebut.” pungkas Widhi Hartono.
Senin, 20 Januari 2014
TATA CARA PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN
TEMPO.CO, Jakarta-Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional terbagi menjadi dua, yaitu kelompok peserta baru dan pengalihan dari program terdahulu, yaitu Asuransi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, Polri, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kepesertaan BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, terdiri atas dua kelompok, yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan PBI.
Peserta PBI adalah orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu, yang preminya akan dibayar oleh pemerintah. Sedangkan yang tergolong bukan PBI, yaitu pekerja penerima upah (pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan pegawai swasta), pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (investor, pemberi kerja, pensiunan, veteran, janda veteran, dan anak veteran).Dua kelompok selain kelompok pengalihan dan PBI memiliki prosedur pendaftaran masing-masing.
Berikut tata cara pendaftaran pekerja penerima upah non-pegawai pemerintah:
1. Perusahaan mendaftar ke BPJS Kesehatan
2. BPJS Kesehatan melakukan proses registrasi kepesertaan dan memberikan informasi tentang virtual account untuk perusahaan (di mana satu virtual account berlaku untuk satu perusahaan).
3. Perusahaan membayar ke bank dengan virtual account yang sudah diberikan BPJS Kesehatan.
4. Perusahaan mengkonfirmasikan pembayaran ke BPJS Kesehatan.
5. BPJS Kesehatan memberikan kartu BPJS Kesehatan kepada perusahaan
Berikut tata cara pendataran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja:
1. Calon peserta melakukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan dengan mengisi formulir daftar isian peserta dan menunjukkan kartu identitas (KTP, SIM, KK atau paspor).
2. BPJS Kesehatan memberikan informasi tentang virtual account calon peserta. Virtual account berlaku untuk masing-masing individu calon peserta. Kemudian calon peserta melakukan pembayaran ke bank dengan virtual account yang sudah diberikan BPJS Kesehatan.
3. Peserta melakukan konfirmasi pembayaran iuran pertama ke BPJS Kesehatan.
4. BPJS Kesehatan memberikan kartu BPJS Kesehatan kepada peserta.
Peserta pengalihan program terdahulu juga akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan. Namun, bila peserta tidak membawa kartu BPJS ketika berobat, maka bisa menggunakan kartu yang lama,. Rinciannya, anggota TNI/POLRI dapat memperlihatkan Kartu Tanda Anggota atau Nomor Register Pokok dan mantan peserta Jamsostek bisa menggunakan kartu JPK Jamsostek. Begitu juga dengan mantan peserta Askes dan Jamkesmas, sepanjang data peserta tersebut terdaftar di master file kepesertaan BPJS Kesehatan.
Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (wiraswasta, investor, petani, nelayan, pedagang keliling, dan lainnya) mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dengan tata cara mengisi formulir daftar isian peserta dengan menunjukkan salah satu kartu identitas, seperti KTP, SIM, KK, atau paspor.
Saat ini PT. Askes (Persero) memiliki 105 kantor operasional kabupaten yang tersebar di 12 divisi regional. Masyarakat juga bisa menghubungi call center di 500400 bila kebingungan terkait mekanisme pendaftaran atau penggunaan JKN 2014. Bagi pengguna akses internet dan mobile bisa mengakses informasi di www.bpjs-kesehatan.go.id. Masyarakat juga bisa mendatangi BPJS Center atau posko BPJS 24 jam, yang tersedia di kantor perwakilan dan divisi regional.
Pendaftaran peserta BPJS, kata Sri, tidak berlangsung lama. “Hanya 15 menit untuk pendaftaran sampai dapat kartu peserta BPJS. Masyarakat bisa mendaftar lewat situs www.bpjs-kesehatan.go.id, datang langsung ke kantor BPJS, atau melalui bank. Untuk bank saat ini ada Mandiri, BRI, dan BNI,” kata Sri.
Untuk masyarakat Kabupaten/Kota Mojokerto dapat mendaftarkan diri di Kantor Cabang PT Akses Mojokerto, di jalan Gajahmada Kota Mojokerto Telp. (0321) 322190
KABAR BAIK UNTUK MASYARAKAT DESA
Dengan disahkannya UU Desa pada 18 Desember 2013 lalu, maka kini tersisa tugas lanjutannya adalah penyiapan perundangan turunan dan juga SDM pelaksana keputusan politik tersebut.Setidaknya ada beberapa issu menarik dalam UU Desa yang harus disikapi dan disiapi dalam pelaksanaannya.
Dalam hal ini masa jabatan perangkat desamenjabat dan diberhentikan / pensiun pada usia 60 tahun, sesuai pasal Pasal 53ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).. huruf a usia telah genap 60(enam puluh) tahun.
Disampaikan pada OBROLAN RAKYAT LSM 1 – Bogor 17 Januari 2014,
Masa Jabatan Kepala Desa Perangkat Desa dan Kesejahteraannya
Dalam hal masa jabatan kepala desa, maka dalam UU Desa sekarang kepala desa diberi kesempatan menjabat paling lama 3 (tiga)periode dengan masa jabatan tiap periode 6 tahun. Hal ini dapat dilihat daripasal Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam)tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 | ||
| Ketua RPDN (Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara) |
Dan apabila dalam perda yang berjalan tidakmengatur seperti hal tersebut maka berdasar pada Pasal 118 ayat (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya
Dalam hal kesejahteraan Kepala desa dan perangkatdesa, dalam UU Desa disebutkan ada penghasilan dari pemerintah pusat sesuai pasal Pasal 66 yaitu :
- Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota danditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapatmemperoleh penerimaan lainnya yang sah.
Menilik pada hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tugas dan tanggungjawab kepala desa dan perangkat desa.
Dalam penugasan dalam UU 32 / 2004 dikenal dengan nama tugas pembantuan pada pasal 206, sekarang dalam UU Desa yang tidak ada lagidikenal tugas pembantuan. Dari pemerintah, dan pemerintah daerah ke pemerintah desa.
Ini mengandung maksud pemerintahan desa sepenuhnya dapat menjadi pelaksana perintah tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dan oleh karenanya lebih lanjut tentang hal ini akan kita lihat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah turunan UU Desa.
Dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kapan Pemerintahakan merealisasikan, jawabannya adalah menunggu proses PP yang mengatur dan sampai belum adanya PP maka kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat desa masih menjadi tangggung jawab Pemda setidaknya seperti yang sudah berjalan
Apakabar Sekretaris Desa
Dalam hal sekretaris desa, sudah tidak lagi diisi PNS dalam UU Desa, merujuk pada Pasal 48 yaitu Perangkat Desa terdiri atas: a sekretariat Desa; b. pelaksanakewilayahan; dan c. pelaksana teknis. Dilanjutkan pasal Pasal 118 ayat (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dari sini masih adanya peluang banyak hal tentang reposisi Sekretaris desa dangan mendasar pada Peraturan Pemerintah turunan UU Desa.
Anggaran Desa dari Pusat
Materi paling menarik dari UU Desa adalah tentang dana desa langsung dari pusat dan besar lura biasa, bagaimana sebenaranya, mari kita cermati.
Dalam pasal Pasal 72 disebutkan ayat (1)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:huruf (b.) alokasi Anggaran Pendapatandan Belanja Negara; dan (d.) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
Dilajutkan Pasal 72 disebutkan ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, dan (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Dilanjut dengan penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan DesaAdat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan,pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dan penjelasan Pasal 72 (2) Besaranalokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluhperseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkatkesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
Dalam pasal ini maka yang harus dipahami adalah :
- Pengalokasian dana untuk desa adalah dalam hal keperluan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata danberkeadilan, jadi program lembaga atau kementerian yang sekarang sudah berjalan atau telah berjalan yang berbasis desa, bisa jadi kemudian dihentikan pada saat dana desa mulai dikucurkan
- Ada dana peruntukan penyelenggaraan pemerintahan seperti penghasilan kepala desa dan perangat desa tiap bulan.
- Alokasi dana Desa, adalah mendasar pada perhitungan transfer daerah
- Alokasi Dana Desa diberikan secara bertahap.
Untuk ilustrasi kita ambil kabupaten Bogormendasar pada tahun 2013
- DAU 1,887,770,112,500
- DBH 192,162,259,652
- Jumlah 2,079,932,372,152
- 10% 207,993,237,215
- Jumlah Desa 414
- ADD rata2 dari APBN 502,399,124
BagimanaPemerintah Desa Kedepan
Kebijakan pemerintah menetapkan arahpengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (rationalchoice). Salah satu agenda besar menuju good governance dan reformasi birokrasiadalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa.
Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publikseperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapibencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa,kemampuan pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.
Untuk itu, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasibirokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.
Akhirnya kitaharus SEDIA PAYUNG SEBELUM HUJAN atau seperti yang dikatakan Civis Pacem Parabellum yang mengatakan ”"If you want peace, prepare for war. ...” atau seperti kata mantan US Secr. Of Defense Donald Rumsfeld, “You go to war with the Army you have, not the Army you might want or wish later time..”
Disampaikan pada OBROLAN RAKYAT LSM 1 – Bogor 17 Januari 2014,
