Syarat dan Cara Membuat KTP Anak

KIA digunakan sebagai identitas resmi anak sebagai bukti bahwa pemilik kartu adalah anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah.

Jakarta-Pemerintah akan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak-anak. KTP bernama Kartu Indentitas Anak (KIA) itu diterbitkan untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak.

Baca juga Pembuatan KTP anak adalah gratis

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, KTP anak ini terdiri dari 2 jenis. Yaitu untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan untuk anak 5 sampai 17 tahun.

Bagi anak warga negara Indonesia (WNI) yang baru lahir, KTP Anak akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran. Untuk anak WNI yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
2. KK asli orang tua/wali; dan
3. KTP asli kedua orangtuanya/wali.

Sementara, bagi anak WNI yang telah berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
2. KK asli orangtua/wali
3. KTP asli kedua orangtuanya/wali
4. Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Baca juga Pemberlakuan KTP Anak mulai bulan depan

Untuk anak warga negara asing yang tinggal di Indonesia, untuk mendapatkan KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetapi
2. KK Asli orang tua/wali
3. KTP elektronik asli kedua orangtuanya.

Pada Pasal 13 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, tertulis tata cara pembuatan KTP anak ini. Berikut ini langkah-langkahnya:

1. Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
4. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Untuk anak warga asing, berikut ini cara pembuatan KTP Anak:

1. Terhadap anak yang telah memiliki paspor, orangtua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan untuk menerbitkan KIA.
2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas.

Sumber http://www.kemendagri.go.id/

Baca Selanjutnya

Percepat Penyaluran Dana Desa Tahun Ini Cair Dua Tahap

Menteri Desa Marwan Jafar

Setelah menaikkan jumlah dana desa Tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, kali ini pemerintahan Jokowi-JK memperpendek tahapan pencairan Dana Desa dari semua tiga tahap menjadi dua tahap.

Dana Desa tahap pertama akan mulai disalurkan pada Maret sebanyak 60 persen atau sekitar Rp 28,2 triliun. Sedangkan tahap kedua sebesar 40 persen akan disalurkan pada Agustus.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,Marwan Jafar meminta agar kepala desa, perangkat desa, dan semua unsur masyarakat desa segera membuat perencanaan program sehingga proses penyaluran dana desa menjadi lancar.

"Semua persyaratan dan mekanisme dana desa ini harus segera disiapkan desa. Kita ikhtiarkan bersama agar jangan lagi ada yang telat-telat,” ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Pencairan dalam dua tahap, lanjut Marwan, tentunya bisa memudahkan masyarakat desa mulai membuat perencanaan program, pelaksanaan program, maupun pelaporannya.

“Kalau tiga tahap kayak kemarin kan banyak desa yang kesulitan. Kebijakan ini sebagai pembenahan dari tahun lalu,” katanya.

Tokoh asal Pati, Jawa Tengah ini kembali mengingatkan agar penggunaan dana desa diutamakan untuk membangun infastruktur desa.

Jalan desa yang rusak harus dibangun menjadi bagus, irigasi untuk pengairan sawah-sawah harus diperbaiki.

Termasuk fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sumur bersama, embung penampungan air, dan sebagainya.

"Program infrastruktur yang dibangun pakai Dana Desa juga harus padat karya. Pekerjanya harus dari masyarakat desa setempat, bahan-bahan bakunya harus dari desa setempat, kecuali kalau bahannya tidak ada di desa, baru boleh beli ke luar," katanya.

Marwan menegaskan bahwa program infrastruktur desa tidak boleh dikontraktualkan atau dikerjakan pihak ketiga.

Tujuaannya agar Dana Desa bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

“Dengan begitu Dana Desa itu berputar di desa, tidak kembali ke kota,” tuturnya.

Kebijakan pencairan Dana Desa dalam dua tahap sendiri akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan yang sudah dalam proses finalisasi.

“Akan diterbitkan sesegera mungkin,” ucap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo.

Sumber http://www.tribunnews.com/

Baca Selanjutnya

BPS Terjunkan Ribuan Tenaga lapangan, Untuk Sensus Ekonomi 2016

Sensus Ekonomi 2016

MAJA mojokerto | Sensus Ekonomi 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto menerjunkan sebanyak 1300 tenaga lapangan. 

Deni Murtono - Kepala BPS Kabupaten Mojokerto kepada Budi Prasetyo – Reporter Maja FM, Kamis (11/02/2016) mengatakan, untuk sensus tahun 2016 menerjunkan 1.300 tenaga kontrak yang sudah direkrut bulan Januari kemarin. Dan pelaksanaanya pada bulan Mei nanti. 

Kata Deni, sensus ekonomi ini untuk mendata jumlah usaha yang saat ini dijalankan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

“Cakupan sensus ekonomi ini, seluruh usaha atau perusahaan non pertanian di lokasi tetap, diantaranya Mall, kantor pasar dan lokasi tidak tetap, misalnya kaki lima, pasar kaget dan lainya. Sedangkan pelaku usaha yang di sensus, pemerintahan, lembaga non profit, korporasi dan rumah tangga”, jelas Deni. 

Menurutnya, sensus ini dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, untuk data perkembangan ekonomi masyarakat. 

“Unutuk sensus di Kabupaten Mojokerto sebelumnya dilakukan pada tahun 2006 lalu. Dan tahun 22016 ini sudah waktunya pendataan lagi”, katanya. (bud/and)

Sumber http://majamojokerto.com/

Baca Selanjutnya

Kabupaten Mojokerto Tembus 3 Besar Pelaksana Terbaik Posyandu Jatim

Penilaian Posyandu 

Kabupaten Mojokerto menembus 3 besar kategori Pelaksana Terbaik Posyandu  Tingkat Provinsi Jawa Timur, dalam lomba Kesatuan Gerak  PKK-KB-Kesehatan yang dihelat di Balai Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro,  Rabu 03 Pebruari 2016  pagi.

            Ada sederet daftar kegiatan yang berlandaskan inovasi dan kreatifitas Desa Manduro Manggung Gajah, yang ditampilkan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Kegiatan-kegiatan tersebut dikemas dengan nama “20 Layanan Unggulan Taman Posyandu Ceria” yang membuat tim penilai dari Provinsi Jawa Timur menyatakan apresiasi tingginya.

            “Posyandu merupakan wujud pemberdayaan masyarakat terutama di sektor kesehatan. Seiring perkembangan Posyandu, para kader sejatinya memang dituntut untuk lebih proaktif dalam berorganisasi sehingga lebih produktif dalam menelurkan ide-ide genius yang bermanfaat bagi masayarakat. Terbentuknya 20 kegiatan unggulan Taman Posyandu Ceria ini, saya kira merupakan hal yang sangat baik. Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi ide-ide segar,” ungkap Ulfa Harsono Ketua Tim Penilai dari Provinsi Jawa Timur.   

            20 kegiatan tersebut antara lain Layanan Taman Posyandu Ceria, Pojok Kreatif Posyandu, Layanan Dana Sehat Mandiri, Pojok Gizi Balita Sehat, Kelas Ibu Hamil, Layanan p4k (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), Layanan Baby Spa, Panggung Boneka Balita Ceria, Kabun Sayur Balitaku, dan Kolam Ikan Balita Sehat.

            Tidak terfokus pada kesehatan ibu dan balita, ada juga program Warung Sehat Posyandu, Kebun Toga Keluarga, Kader Siaga Pemantau Jentik, Konsultasi Keluarga Sakinah, Komunitas Keluarga Sayang Anak, Komunitas Keluarga Cinta PHBS, Pojok Kreatif Nenek Asuh, Layanan Posyandu Lansia, Layanan Pos Bindu Plus, serta Kelompok Remaja Peduli Lansia.

            Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Setiyanti Ardi Prasetiawan, menyampaikan  apresiasinya kepada seluruh kader PKK yang telah melakukan tugas dengan sangat baik bahkan paripurna. Namun masuk dalam predikat 3 besar Jawa Timur, menurutnya tidak boleh menstimulus rasa cepat puas dan lengah dalam berkompetisi.

            “Bapak dan Ibu tim penilai selama kunjungan ke beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tentu memiliki kesan yang membekas pada masing-masing daerah. Kita boleh berbangga karena telah tembus 3 besar terbaik Jatim, justru hal ini harus memacu energi kita untuk makin positif dalam melahirkan inovasi-inovasi penting di masa mendatang,” harapnya di depan warga daerah penyangga industri tersebut.

            Tim penilai yang diketuai Ulfa Harsono yang dibantu juga oleh beberapa tim salah satunya dari Dinas Kesehatan, dan BKKBN, memang telah melakukan kriteria penilaian dengan cukup ketat berdasarkan kriteria yang diinginkan, salah satu diantaranya yakni inovasi dan kreatifitas.

            “Kegiatan-kegiatan yang kami tampilkan merupakan hasil dari pembinaan matang yang telah dipersiapkan selama satu tahun. Hal tersebut kami upayakan tidak hanya karena alasan lomba semata, namun keinginan tulus untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” tutupnya di acara yang juga dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Mojokerto, dan SKPD terkait itu.(Bagian PDE+Bagian Humas Protokol)

Sumber http://mojokertokab.go.id/

Baca Selanjutnya

Atasi Paceklik, Mendes akan Bangun Lumbung Pangan Desa

Menteri Desa dan Jajaran Bulog

JAKARTA – Mengatasi rawan pangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) berencana membangun lumbung pangan desa. Tidak hanya itu, Menteri Marwan juga berencana akan membangun rumah pangan desa.

 “Program lumbung pangan desa ini bagus. Jika ini bisa berjalan, masyarakat tidak akan kekurangan pangan lagi saat musim paceklik,” ujarnya saat menerima kunjungan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kantor Kementerian, Kamis (4/2).

Dengan adanya lumbung pangan desa lanjutnya, masyarakat desa akan terhindar dari harga beras yang tinggi. Lebih lanjut ia berharap, lumbung pangan desa tersebut juga bisa membantu ketahanan pangan nasional. 

“Lumbung pangan desa ini fungsinya sebagai cadangan beras, jadi bisa ikut membantu Pemerintah mengatasi kekurangan pasokan beras yang menyebabkan harga beras melambung. Kalau ini berjalan baik, ketahanan pangan dapat dibentuk dari desa-desa,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Bulog menjelaskan, jika kementerian desa memiliki infrastruktur yang memadai, lumbung pangan desa akan sangat dibutuhkan pada kondisi tertentu. Lumbung pangan desa menurutnya, juga dapat diberdayakan oleh koperasi desa, sehingga mampu membantu perekonomian desa.

“Lumbung padi dapat digunakan dari produksi, proses dan penyimpanan. Begitu panen, akan kami beli, kami proses dan kami simpan. Pada saat tertentu, beras tersebut akan dijual dengan harga yang wajar. Karena saat paceklik, beras di pasar berpotensi mahal,” ujarnya.

Djarot juga menjelaskan, lumbung pangan desa tersebut tidak hanya dipriortaskan untuk komoditi beras gabah saja. Lumbung Pangan Desa juga akan dijadikan wadah untuk memberdayakan beras jagung.

“Jika di desa tidak ada gudang, kementerian desa dapat menyediakan lahannya, nanti akan kita bangun gudangnya di sana,” ujarnya.

Selanjutnya terkait program rumah pangan ia menjelaskan, merupakan wadah yang akan memenuhi kebutuhan pangan yang tidak tersedia di desa. Pasalnya, tidak semua desa mandiri pangan secara keseluruhan.

“Mungkin di desa tertentu, tidak terpenuhi dari sisi peternakan atau sebagainya. Ini harus diisi melalui rumah pangan ini,” jelasnya.

Sumber http://www.kemendesa.go.id/

Baca Selanjutnya