Presiden Joko Widodo Cabut PPKM

www.kemlagi.desa.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jokowi mengatakan bahwa tidak ada lagi pembatasan kerumunan. 

Berikut ini poin-poin penting pengumuman Jokowi soal pencabutan PPKM: 

1. Resmi Dicabut Per Hari Ini 

Presiden Jokowi mengatakan pencabutan PPKM resmi berlaku mulai hari ini. Jokowi juga menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 juga makin terkendali.

"Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk," ujar Jokowi mengawali pengumumannya, seperti dilihat dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (30/12/2022). 

"Setelah mengkaji dan mempertimbangkan tersebut, kita mengkaji 10 bulan, lewat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada, pemerintah memutuskan mencabut PPKM," sambungnya. 

2. Kunci Keberhasilan Kendalikan Pandemi

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi. Lalu apa kuncinya?

"Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita," lanjut dia. 

Jokowi kemudian menjabarkan data kasus Corona yang mulai terkendali mulai 27 Desember 2022. 

Jokowi menyampaikan kasus harian Corona RI per hari, yakni 1,7 per 1 juta penduduk. Adapun Jokowi menjabarkan positivity rate 3,35 persen, lalu tingkat perawatan RS atau BOR berada di 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen. 

"Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO, dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah," katanya. 

3. Satgas COVID-19 Tetap Ada 

Setelah PPKM dicabut, Satgas COVID-19 tetap ada. Jokowi menyebutkan Satgas COVID-19 tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat. 

"Dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat," kata Jokowi. 

"Satgas daerah tetap ada selama masa transisi," ucapnya.

4. Pencabutan Sudah Dikaji 10 Bulan

Jokowi mengatakan pencabutan ini sudah dikaji lebih dari 10 bulan. Pencabutan juga dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang.

"Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan," kata Jokowi. 

Jokowi melanjutkan, pencabutan PPKM ini juga sudah melalui pertimbangan yang matang.

Pertimbangan itu disebutnya berdasarkan angka-angka yang ada. 

"Yang berdasarkan angka-angka yang ada, pada hari ini pemerintah memutuskan mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022," ungkapnya.

5. Himbauan Terkait Masker

Jokowi pun meminta warga tetap berhati-hati dengan penularan Corona. Warga diminta untuk menggunakan masker di keramaian. 

"Saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada," kata Jokowi. 

PPKM diterapkan pemerintah untuk merespons kondisi pandemi COVID-19. Meski sudah tidak ada lagi PPKM, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19. 

"Memakai masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan," tutur Jokowi. 

6. Tak Ada Pembatasan Kerumunan 

Jokowi mengatakan tak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat terkait Corona. Namun dia tetap meminta warga hati-hati. 

"Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," ujar Jokowi. 

7. Harap Masyarakat Mandiri Cari Pengobatan COVID 

Selain itu, Presiden Jokowi berharap masyarakat makin mandiri menyikapi COVID-19 setelah kebijakan PPKM berakhir ini. Sikap mandiri yang dimaksud terkait pencegahan penularan virus, deteksi gejala, hingga pencarian pengobatan.

"Masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan," ucap Jokowi. 

Meski PPKM berakhir, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tetap meminta aparat serta kementerian dan lembaga terkait siap siaga. Jokowi memerintahkan aparat serta kementerian/lembaga terkait memastikan fasilitas kesehatan untuk pasien COVID-19 tetap tersedia. Demikian juga pelayanan vaksinasi, khususnya booster. 

"Aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga, fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster," tegasnya

 8. Bansos Tetap Lanjut

Meski PPKM dicabut, Jokowi memastikan bantuan sosial (bansos) tetap dilanjutkan. Jokowi meminta warga tak perlu khawatir akan hal itu.

"Walaupun PPKM dicabut, ini juga perlu saya sampaikan jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan," sebut Jokowi. 

Selain Bansos, Jokowi mengatakan bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di layanan fasilitas kesehatan (faskes) yang ditunjuk. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan bahwa insentif pajak terus dilanjutkan. 

"Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023. Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk dan berapa insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan," imbuhnya. 

9. Tegaskan PPKM Tak Asal Cabut 

Jokowi menegaskan pencabutan PPKM bukan asal cabut. Dia mengatakan pencabutan dilandasi dengan kajian sains. 

"Pencabutan PPKM ini tidak asal cabut," kata Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan pencabutan PPKM dilakukan berdasarkan analisis ilmiah. Salah satu pertimbangannya adalah tingkat imunitas komunal warga.

"Dilandasi kajian-kajian sains, termasuk masukan-masukan para epidemiolog, tentang imunitas masyarakat seperti apa, perkembangan virus seperti apa," ucapnya. 

"Ini sebuah kehati-hatian kita, tidak tergesa-gesa," sambung Jokowi. 

Sumber https://news.detik.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya

Harga Pangan Mahal Sebabkan Jutaan Orang Terjerumus Miskin Ekstrem

www.kemlagi.desa.id - Bank Dunia melaporkan jutaan orang terjerumus ke kemiskinan ekstrem karena lonjakan harga pangan yang terjadi di seluruh dunia. Mayoritas negara di dunia memiliki tingkat inflasi tinggi, dengan yang paling terdampak berada di wilayah Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, Asia Selatan, Eropa, dan Asia Tengah. 

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, seseorang masuk dalam kriteria kemiskinan ekstrem jika memiliki pengeluaran US$ 2,15 per hari. Namun parameter US$ yang dipakai Bank Dunia bukan dolar AS seperti kurs yang berlaku saat ini. tetapi menggunakan pendekatan US$ yang disesuaikan dengan Purchasing Power Parities (PPP). Angka konversi US dolar PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah barang yang sama setara dengan 1 dolar di Amerika Serikat. Pada 2021 US$ 1 PPP setara Rp 4.758, sehingga US$ 2,15 PPP sekitar Rp 10.277. 

Menurut Bank Dunia, inflasi tinggi masih terjadi pada Agustus hingga November 2022 di hampir semua negara berpendapatan rendah dan menengah. Sebanyak 88,2% negara berpenghasilan rendah, 90,7% negara berpenghasilan menengah ke bawah, dan 93% negara berpenghasilan menengah ke atas memiliki inflasi di atas 5%. Banyak di antaranya yang bahkan mengalami inflasi dua digit. 

Indeks harga pertanian dan ekspor masing-masing naik 1% dan 6% pada bulan ini, indeks harga sereal ditutup pada level yang sama. Harga gandum dan beras masing-masing juga naik 1% dan 6% sedangkan harga jagung 1% lebih rendah . Harga gandum rata-rata untuk Desember 2022 turun 5%  secara tahunan, sedangkan harga jagung dan beras naik masing-masing 9% dan 12%. Harga jagung dan gandum masing-masing 28% dan 18% lebih tinggi dibandingkan Januari 2021, sedangkan harga beras 11% lebih rendah. 

Menurut Pemantau Pasar Sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS) Desember 2022, La Niña memiliki berbagai dampak pada hasil panen di daerah penghasil utama di belahan bumi selatan. Argentina telah mengalami kekeringan berkepanjangan yang disebabkan oleh La Niña tahun ketiga berturut-turut. Ini membuat, prospek produksi gandum jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Sebaliknya, La Niña telah menghasilkan kondisi basah yang tidak normal di Australia, mendorong prospek hasil gandum yang lebih tinggi dari rata-rata. 

Sementara untuk komoditas beras, panen padi musim hujan mencapai puncaknya di negara-negara utara Asia Tenggara, sedangkan Indonesia mengakhiri panen padi musim kemarau. 

Monitor juga menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga yang disebabkan oleh spekulasi dapat meningkatkan risiko ketahanan pangan, khususnya bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Indeks Kelaparan Global 2022 menunjukkan bahwa krisis yang tumpang tindih telah mengungkap kelemahan sistem pangan dan kemajuan global melawan kelaparan sebagian besar mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. 

Menurut laporan tersebut, dampak dari konflik regional yang sedang berlangsung, perubahan iklim, Covid-19, perang di Ukraina, gangguan rantai pasokan, dan harga pangan, pupuk, dan bahan bakar yang tinggi dan tidak stabil telah secara drastis melemahkan sistem pangan dunia. Ini mengakibatkan dunia mengalami krisis pangan global ketiga dalam waktu kurang dari dua dekade. 

Wilayah dengan skor tertinggi dalam Indeks adalah Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara yang dianggap serius. Menurut laporan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), negara-negara anggota WTO memberlakukan pembatasan perdagangan. 

Pembatasan ekspor telah melampaui pembatasan impor selama periode peninjauan Pemantauan Perdagangan WTO. Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala meminta negara-negara anggota untuk menahan diri dari mengadopsi langkah-langkah pembatasan ekspor baru, terutama pada makanan, pakan, dan pupuk. 

Krisis pangan global sebagian diperburuk oleh meningkatnya jumlah pembatasan perdagangan pangan yang diberlakukan oleh negara-negara dengan tujuan meningkatkan pasokan domestik dan menurunkan harga. Per 12 Desember, 19 negara telah menerapkan 23 larangan ekspor makanan, dan delapan negara telah menerapkan 12 tindakan pembatasan ekspor. 

Menurut laporan Bank Dunia, pandemi Covid-19 menyebabkan kemunduran besar dalam pengentasan kemiskinan global. Kini, kenaikan harga pangan dan energi yang dipicu oleh guncangan iklim dan konflik telah menghentikan pemulihan Covid-19. 

Sumber https://katadata.co.id/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi

Baca Selanjutnya