Siapa yang Disindir SBY Obral Janji UU Desa, Prabowo atau Jokowi?

Pasangan Capres-Cawapres

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir capres yang obral janji soal Undang-undang Desa. Diantara dua capres yang bakal bertarung di Pilpres 2014, Jokowi atau Prabowo Subianto yang disindir SBY?

"Saya tahu mana-mana yang bisa dilakukan pemerintah dan mana yang di luar kemampuan. Obral janji bisa jadi masalah dan membawa petaka di masa datang," ujar SBY dalam sambutan rapat terbatas kabinet bidang Polhukam, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/5/2014).

SBY menuturkan, obral janji memang menarik. Tapi kalau tidak ditepati bisa jadi petaka bagi jalannya republik dan bangsa ke depan.

Lalu siapa gerangan capres yang disindir SBY?

Belakangan ini Prabowo Subianto lebih sering mengumbar janji menggelontorkan dana Rp 1 miliar ke desa. Sebenarnya ini bukan hal baru karena UU Desa sudah mengatur hal tersebut.

Salah satu program yang dijanjikan oleh pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memang menggelontorkan dana sebesar Rp 1 miliar per desa per tahun. Janji ini pun ditegaskan oleh Prabowo saat menerima dukungan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

"Kami sudah mencantumkan capaian-capaian yang ingin kami capai. Kepada perangkat desa, saya termasuk yang pertama kali tanda tangan. Kami akan alokasikan Rp 1 miliar untuk desa atau kecamatan. Dua per tiga uang di Indonesia beredar di Jakarta, kami akan mengirim uang ke desa-desa. Itu komitmen kami," kata Prabowo di Rumah Polonia, Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (26/5/2014).

Selain berjanji alokasi Rp 1 miliar/desa, Prabowo juga ingin membuka lahan-lahan untuk dijadikan sawah. Nantinya, lapangan kerja baru akan tercipta secara merata.

"Kami akan membangun 3.000 km (sawah), ini nanti banyak lapangan pekerjaan baru," ujar pria berusia 62 tahun ini.

Nah setelah mengumbar janji tersebut, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini meminta para perangkat desa mengamankan suara bagi Prabowo-Hatta. Ia mencurigai bahwa ada yang hendak membeli negara Indonesia. "Kelihatan ada kekuatan besar yang mau membeli negara ini. Kita harus jawab, negara ini tidak bisa dibeli. Saya mohon, Pak Hatta juga, semua memohon kepada kalian-kalian amankan suara kita di bawah," ucap mantan Danjen Kopassus ini.

Sementara kubu PDIP juga pernah menggunakan UU Desa untuk kampanye Pileg lalu. Namun capres PDIP Jokowi tak segamblang Prabowo mengumbar janji tersebut.

Lalu siapa sebenarnya yang disindir SBY?

Sumber http://news.detik.com

Baca Selanjutnya

Bahas RPP UU Desa dan Revisi UU Otsus Papua, Presiden: Jangan Jadi 'Bom Waktu'

Rapat Terbatas Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono memimpin rapat terbatas (Ratas) Kabinet bidang Polhukam dan Perekonomian di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (30/5) pagi.

Ratas ini membahas tiga agenda utama, yaitu: 1. Ratas bidang Polhukam; 2. Ratas bidang Perekonomian; dan 3. Mendengar laporan Menko Kesra selaku Menteri Agama ad interim mengenai situasi terkini dan konsolidasi di Kementerian Agama.

Pada agenda pertama, Presiden SBY akan mendengarkan paparan Menteri Dalam Negeri mengenai penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014tentang Desa. Presiden berharap pada akhir Mei ini, substansi RPP dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Presiden berpesan agar RPP itu tepat dan berpedoman pada Undang-Undang (UU) yang berlaku, serta berorientasi ke masa depan. Presiden juga meminta jangan sampai membuat UU atau PP yang menjadi ‘bom waktu’ di masa depan.

Presiden menginstrukan jajaran pemerintah untuk memastikan bahwa Peraturan Pelaksanaan dari UU tentang Desa itu sesuai kondisi di desa, dan untuk pemerintah secara umum.

Revisi UU Otsus Papua

Pada agenda kedua akan dibahas mengenai perubahan UU Otonomi Khusus Papua. Sebelumnya, para unsur pimpinan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah mengusulkan dan memaparkan untuk revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah ada.

“Pemerintah Pusat telah berkomunikasi dan berkonsultasi serta membahas mengenai hal tersebut dengan pimpinan kedua provinsi tersebut,” ungkap SBY.

Revisi UU Otsus Papua itu, kata SBY, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Papua, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat Papua.

Presiden berharap agar UU atau sistem apapun yang berlaku di provinsi manapun harus tetap sejiwa dengan kerangka kehidupan bernegara, yaitu Pancasila (filosofis), UUD ’45, dan NKRI.

Presiden mengingatkan, proses revisi UU Otsus Papua ini bersifat bottom up, dan bisa menjawab tantangan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hadir dalam Ratas di Istana Cipanas itu, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Panglima TNI Jendral Moeldoko, dan Kapolri Jendral Sutarman.

Sumber  http://setkab.go.id

Baca Selanjutnya

Mulai Juni, Pemerintah Buka Penerimaan CPNS

Illustrasi

Ini kabar gembira buat para pencari kerja yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mulai Juni ini, pemerintah akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah menyediakan 100.000 kursi untuk menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh wilayah Indonesia,” kata Eko Prasojo, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagaimana dikutip dari laman Kementerian PAN-RB, Rabu (28/5) lalu.

Menurut Eko, Kementerian PAN-RB akan membuka kesempatan masyarakat untuk mendaftar sebagai CPNS 2014, dengan menggelar Job Fair CPNS 2014 di Hotel Sahid, Jakarta pada 16 Juni-17 Juni mendatang. Acara ini akan digelar bersamaan dengan pameran inovasi pelayanan publik dari seluruh daerah di Indonesia.

“Nanti akan kami umumkan posisi apa saja yang lowong dan bisa disii. Jadi saya harap Kementerian atau Lembaga dan Pemda bisa menarik minat CPNS untuk mendaftar,” ujar Eko.

Wakil Menteri PAN-RB itu menegaskan, tahun ini, pemerintah membuka 100.000 formasi yang terdiri dari 60.000 orang untuk menjadi PNS dan 40.000 orang dengan status PPPK. 

“PPPK itu bukan honorer atau pegawai tidak tetap, melainkan dikontrak minimal satu tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan,” jelas Eko. 

Ia menyebutkan, proses seleksi CPNS 2014 ini melanjutkan sistem yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dengan online. Pelamar memasukan data lewat sistem online, lantas proses seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Jadi bisa diketahui hal yang tidak rasional soal jumlah pegawai yang dibutuhkan,” kata Eko.

Menurut Wakil Menteri PAN-RB itu, sistem yang lebih ketat juga diberlakukan pada Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Pemda yang tak menggunakan sistem CAT. Mereka tidak  akan diberi formasi.  

Adapun pelaksanaan tes CPNS, lanjut Eko, akan dilakukan mulai pertengahan Juni hingga Oktober. “Tidak sekaligus satu hari, tapi bertahap agar lebih objektif,” ucap Eko. 

Sementara itu, bagi daerah yang belum memiliki sistem CAT bisa dilakukan di 12 kantor regional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 2.400 titik lokasi kantor Kemendikbud yang telah melakukan uji profesi untuk guru.

Sumber  http://setkab.go.id

Baca Selanjutnya

Presiden bahas UU Desa dalam rapat kabinet

Presiden SBY

Cipanas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini menggelar rapat Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di Istana Kepresidenan Cipanas, Jawa Barat.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, rapat yang akan digelar pada pukul 10.00 WIB membahas tentang turunan UU Desa, yang telah disahkan pada Desember 2013.

"Ada dua agenda rapat hari ini. Pertama, rapat tentang turunan dari UU Desa dan revisi UU Papua. Agenda yang kedua adalah rapat tentang APBN-P 2014," kata Julian di Cipanas, Jawa Barat, Jumat (30/5).

Julian mengatakan, pasca diterbitkannya UU Desa, pemerintah wajib menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan dari Undang-undang Desa.

"Harus ada turunannya dalam PP untuk diimplementasikan," kata dia.

Selain itu, lanjut Julian, dalam rapat tersebut akan dibahas tentang revisi UU Otonomi Khusus Papua.

Revisi UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Papua, kini telah memasuki tahapan akhir dan siap diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Selanjutnya

Program Bantuan Sosial Bedah Rumah Tahun 2014

Sasaran Bantuan Sosial Bedah Rumah Tahun 2014

desakemlagi.blogspot.com Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan dan pertisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah perlu memberikan Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat dan kelompok masyarakat.

Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ketersediaan sarana prasarana sosial kemasyarakatan, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/159/HK/416-013/2014 tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka untuk Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto mendapatkan bantuan untuk 6 (enam) rumah warga yang kurang mampu dan setiap rumah sebesar Rp. 6.000.000,00 (sebagaimana lampiran dibawah ini)

Data penrima bantuan sosial bedah rumah dari Pemkab Mojokerto tahun 2014

Sebelum bantuan diberikan / kegiatan dilaksanakan, maka penerima diwajibkan untuk membuka rekening di Bank Jatim yang kemudian membuat proposal ditujukan kepada Bupati Mojokerto perihal permohonan realisasi bantuan sosial bedah rumah.

Program sejenis yang pernah diterima Desa Kemlagi adalah pada tahun 2013 mendapatkan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Kemenpera untuk 51 unit rumah dan setiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp. 7.500.000,00

Baca Selanjutnya

Kerangka Pendanaan Pembangunan Perdesaan Tahun 2015

Gotong royong

Kerangka pendanaan pengembangan wilayah perdesaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut, asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul) dan subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa), menjadikan desa memiliki kewenangan lebih besar dalam kesatuan kewenangan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan dialokasikannya anggaran untuk Desa dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Perihal pendanaan, pada BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa Pasal 72 menyatakan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:
1. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipaso, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa; alokasi APBN;
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota;
3. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota;
4. Bantuan keuangan dari ABPD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat;
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on Top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. 

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Disamping itu, Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Sementara itu untuk pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Silahkan baca juga KAJIAN KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI INDONESIA

Sumber: Perpres No. 43 Tahun 2014

Baca Selanjutnya

Dana Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

Illustrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, maka UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan dialokasikannya anggaran untuk Desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran untuk desa tersebut ditentukan 10% dari dan di luardana transfer ke daerah (on top) secara bertahap dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wialayah dan tingkat kesulitan geografis. (lihat Buku I RKP Tahun 2015)

Pengalokasian anggaran dimaksud dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Anggaran untuk desa digunakan mendanai urusan yang sudah merupakan kewenangan desa, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan

Arah kebijakan Dana Desa adalah:
1. Pemenuhan anggaran Dana Desa secara bertahap dilakukan melalui realokasi anggaran K/L untuk program yang berbasis desa dengan tetap mengamankan sasaran prioritas nasional;
2. Mendanai kegiatan dibidang pengentasan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat desa, bantuan operasional kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian desa;
3. Melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keadilan dankepatutan;
4. Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan pembangunan di tingkat nasional. provinsi, kabupaten/ kota;
5. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan berlaku;
6. Mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran di desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Baca Selanjutnya

Sinergi Pembangunan Perdesaan Tahun 2015

Diskusi

Sasaran
Sebagai acuan dasar sinergi pembangunan perdesaan, maka sasaran utama pembangunan perdesaan adalah menurunnya kemiskinan desa dan berkurangnya desa tertinggal, perbatasan, dan terisolir, serta meningkatnya desa-desa berkembang, semakin berketahanan, dan akhirnya menjadi desa mandiri, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;

2. Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen pada tahun 2015.
3. Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun 2015.

Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015 adalah memenuhi pelayanan dasar di perdesaan, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan, serta membangun keunggulan ekonomi kawasan perdesaan yang mampu meningkatkan daya saing. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa strategi pembangunan perdesaan tahun 2015 sebagai berikut:

1. Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan dengan upaya : (i) mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan; (ii) membangun mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif bagi kegiatan produktif dan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan; (iii) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan permodalan/kredit, jaminan sosial, dan peningkatan kesempatan berusaha

2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar minimum di perdesaan dengan upaya : (i) optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa dan Indeks Desa; (ii)meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan; (iii) meningkatkan ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, sanitasi dan air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan upaya meningkatkan fasilitasi dan pendampingan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan.

4. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang baik dengan upaya : (i) mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (ii) memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip good governance (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat; (iii) memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan; (iv) mengumpulkan dan mengkompilasikan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa.

Sumber Perpres Nomor 43 Tahun 2014, lampiran I

Baca Selanjutnya