Sinergi Pembangunan Perdesaan Tahun 2015

Diskusi

Sasaran
Sebagai acuan dasar sinergi pembangunan perdesaan, maka sasaran utama pembangunan perdesaan adalah menurunnya kemiskinan desa dan berkurangnya desa tertinggal, perbatasan, dan terisolir, serta meningkatnya desa-desa berkembang, semakin berketahanan, dan akhirnya menjadi desa mandiri, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;

2. Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen pada tahun 2015.
3. Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun 2015.

Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015 adalah memenuhi pelayanan dasar di perdesaan, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan, serta membangun keunggulan ekonomi kawasan perdesaan yang mampu meningkatkan daya saing. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa strategi pembangunan perdesaan tahun 2015 sebagai berikut:

1. Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan dengan upaya : (i) mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan; (ii) membangun mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif bagi kegiatan produktif dan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan; (iii) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan permodalan/kredit, jaminan sosial, dan peningkatan kesempatan berusaha

2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar minimum di perdesaan dengan upaya : (i) optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa dan Indeks Desa; (ii)meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan; (iii) meningkatkan ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, sanitasi dan air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan upaya meningkatkan fasilitasi dan pendampingan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan.

4. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang baik dengan upaya : (i) mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (ii) memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip good governance (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat; (iii) memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan; (iv) mengumpulkan dan mengkompilasikan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa.

Sumber Perpres Nomor 43 Tahun 2014, lampiran I