 |
| Gotong royong |
Kerangka pendanaan pengembangan wilayah perdesaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut, asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul) dan subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa), menjadikan desa memiliki kewenangan lebih besar dalam kesatuan kewenangan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa.
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan dialokasikannya anggaran untuk Desa dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Perihal pendanaan, pada BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa Pasal 72 menyatakan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:
1. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipaso, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa; alokasi APBN;
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota;
3. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota;
4. Bantuan keuangan dari ABPD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat;
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
1. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipaso, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa; alokasi APBN;
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota;
3. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota;
4. Bantuan keuangan dari ABPD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat;
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on Top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.
Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Disamping itu, Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Sementara itu untuk pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
Silahkan baca juga KAJIAN KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI INDONESIA
Silahkan baca juga KAJIAN KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI INDONESIA
Sumber: Perpres No. 43 Tahun 2014
0 comments :
Posting Komentar