Begini Bentuk Permen 'Narkoba' yang Meresahkan Madrasah di Mojokerto

Kepala MI Nurul Huda 2, Mishabul Umam saat menunjukkan permen jari dan lipstik yang disita karena diduga mengandung zat adiktif, Kamis (13/10/2016).

SURYA.co.id|MOJOKERTO - Adanya kabar permen yang diduga mengandung zat adiktif (narkoba) meresahkan  Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda 2, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto.Kepala MI Nurul Huda 2, Mishabul Umam menjelaskan, sekira tiga hari lalu dia menerima laporan tentang keluhan permen itu di grup Whatsapp (WA).

"Kalau tak salah, tiga hari lalu ada informasi di grup WA dari wali murid kelas 1 dan 3. Ada siswa yang tidur terlalu lama, kami menduga bisa jadi itu karena permen jari atau kecapaian," terangnya kepada wartawan, Kamis (13/10/2016).

Dari keluhan wali murid itu lalu ditindaklanjuti sekolah. Dari penelusuran sekolah yang diisi 937 siswa mulai kelas 1-6 ini, dia menemukan permen yang dijual Rp 1000 per batang itu di kantin sekolah dan pedagang di luar sekolah.

Untuk langkah antisipasi, sekolah kemudian menyita satu dus dari pedagang di kantin sekolah dan juga satu dus dari pedagang di luar sekolah.

"Kami menyita itu demi keamanan anak-anak karena ada keluhan dari wali murid dari informasi WA. Tak hanya itu, kami juga memberikan penjelasan ke penjual kantin agar tak menjual permen yang diduga ada narkoba. Bahkan, kami  menginformasikan pada siswa agar tak membeli makanan atau minuman aneh-aneh," urainya.

Setelah menyita dua dus permen jari, sekolah juga tetap mengawasi dan memantau distribusi makanan dan minuman di kantin sekolah. Namun untuk pedagang yang di depan sekolah, dia mengaku tak mengawasi dan membina, tapi hanya bisa melakukan imbauan saja.

"Pedagang di kantin mengaku mendapatkan permen jari itu dari pasar. Selain permen jari, kami juga menemukan permen lipstik yang diduga ada zat adiktif," pungkasnya.

Sumber http://surabaya.tribunnews.com/

Baca Selanjutnya

DPR Sahkan Perppu Kebiri Menjadi Undang-Undang

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise bersama pimpinan DPR usai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan catatan, Rabu (12/10/2016)

Jakarta, Kompas.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Namun, pengesahan ini disertai catatan. Setelah lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, Fraksi PKS yang sempat menolak akhirnya menyetujui dengan catatan. Sedangkan Gerindra tetap dalam posisi menolak.

Perppu ini pada Agustus lalu sempat ditunda pengesahannya karena sejumlah fraksi menyatakan belum menyetujui. Namun, setelah lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, akhirnya keputusan pun dapat diambil.

"Apakah RUU penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat disetujui dengan catatan yang telah disampaikan?" tanya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto sebagai pimpinan sidang, Rabu (12/10/2016).

"Setuju," jawab anggota sidang.

Pengesahan sempat tertunda lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, karena Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS menyatakan menolak pengesahan perppu tersebut atas sejumlah alasan.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengatakan, sikap fraksinya masih sama seperti pada penolakan pengesahan Perppu Perlindungan Anak Agustus lalu.

Ia menegaskan, Gerindra mendukung pemberian hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual. Namun, penjelasan dari pihak pemerintah masih kurang jelas terkait implementasi hukuman tambahan tersebut.

Rahayu menambahkan, pihaknya juga telah menerima masukan dari sejumlah LSM yang seluruhnya menolak pengesahan Perppu.

"Jika mayoritas menyetujui, kami menghormati. Tapi berdasarkan prinsip, kami harap nanti ditambahkan sebagai catatan bahwa Fraksi PartaiGerindra masih belum bisa menyetujui," ujar Rahayu.

"Dan dengan tambahan bahwa berdasarkan kesepakatan, setelah disahkan tetap ada revisi  Undang-Undang Perlindungan anak untuk bisa lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif," kata Rahayu.

Selain itu, Fraksi PKS mengemukakan beberapa catatan terhadap perppu tersebut. Beberapa di antaranya bahwa data yang menjadi landasan penetapan perppu tidak jelas.

Rumusan perppu juga dianggap belum menjelaskan secara jelas hingga tataran teknis.

"Kalau pun harus setuju, maka catatan yang terpenting bahwa perppu ini akan direvisi. Dibuat undang-undang yang lebih komprehensif dan bisa menjawab persoalan bangsa, khususnya anak dan perempuan," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise lega karena akhirnya perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Ia pun berjanji jajaran kementeriannya bersama kementerian terkait akan segera menindaklanjuti untuk membuat mekanisme pelaksanaan.

"Catatan yang diberikan DPR akan kami tindaklanjuti. Kami mendoakan supaya dapat menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan efek jera kepada pelaku," ucap Yohanna.

Sumber http://nasional.kompas.com/

Baca Selanjutnya

Perpustakaan Desa dan Minat Baca Anak Desa

Perpustakaan Desa

MUARA GADINGMAS -- Sejumlah anak setiap hari ramai mengunjungi perpustakaan atau taman baca di desa nelayan, Desa Muara Gadingmas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. "Setiap hari perpustakaan ini ramai dikunjungi, kalau cuaca tidak hujan tidak kurang dari 60 anak-anak ke sini untuk membaca dan belajar," kata ketua pengelola perpustakaan di desa setempat, M Farid, Selasa (11/10).

Menurut dia, adanya perpustakaan desa menambah minat baca anak-anak di desanya. Ditambah anak-anak tersebut mendapatkan pelajaran tambahan berupa pelajaran komputer dan bahasa Inggris dari pengelola perpustakaan ini.

Setiap harinya secara bergiliran mulai pagi dan siang hingga sore anak-anak di desa ini menyempatkan waktunya untuk membaca dan belajar di perpustakaan tersebut. Dibantu dua rekanya, M Farid secara sukarela setiap hari menemani anak-anak nelayan belajar.

Sesuai jadwal anak-anak nelayan di sini diajarkan pelajaran bahasa Inggris dan komputer dari pengelola perpustakaan.

"Komputer berupa laptop ada 15 unit untuk belajar anak-anak di dapat dari bantuan sejumlah pihak," katanya.

Kendati minat belajar dan membaca anak-anak di desa ini cukup tinggi sayangnya menurut Farid tidak sebanding dengan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan itu. Ia menyebutkan, jumlah buku yang tersedia di perpustakaan tersebut baru ada sekitar 100 buah. Buku-buku itu berasal dari sumbangan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Lampung Timur. "Jadi kami masih kekurangan jumlah buku untuk menambah koleksi," ungkapnya.

Wahono, Kepala Desa Muara Gadingmas mengatakan, gagasan membangun perpustakaan berawal dari keperihatinannya melihat banyak anak-anak di desanya yang putus sekolah dan minim kegiatan ditambah minim minat membaca. "Kebetulan perpustakaan menjadi program kami. Karena kami melihat minat baca anak-anak di sini minim, dan diusulkan untuk dibangun. Jadi perpustakaan ini dibangun pada 2014 berasal dari bantuan dana CSR dari sebuah perusahaan migas, dan secara resmi mulai dibuka sejak Mei 2016 ini," katanya.

Menurut dia, adanya perpustakaan tersebut bertujuan untuk menumbuhkembangkan gemar membaca anak-anak nelayan di desanya dan memberikan keterampilan lainya. Ia menjelaskan, resep mengajak anak-anak agar mau mengunjungi perpustakaan dengan meminta perangkat desa mengimbau warganya agar anak-anaknya mau belajar dan membaca di perpustakaan.

Selain itu, untuk merangsang anak-anak menjadi gemar membaca, anak juga diberikan kursus bahasa Inggris dan komputer secara gratis. Ia pun berharap, pemerintah dan pihak-pihak yang peduli dapat memberikan tambahan koleksi buku dan sarana penunjang lainnya di perpustakaan desa itu.

Sumber http://www.kemendagri.go.id/

Baca Selanjutnya

Tak Hanya Uang, Desa Juga Butuh Management SDM

Yogyakarta - 74.754 Desa di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Jika masyarakat bisa memaksimalkan potensi desa yang ada, Desa-desa di Indonesia diyakini akan mampu mempercepat akselerasi pembangunan nasional.

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meninjau pengunaan dana desa di desa Sidoluhur kec Godean Kabupaten Sleman 10/10/2016.

Demikian disampaikan Menteri Desa, PDTT Eko Putro Sandjojo saat mengunjungi desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Senin (10/10). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Eko menegaskan bahwa 74.754 Desa di Indonesia tidak hanya membutuhkan uang, akan tetapi managemen Sumber Daya Manusia (SDM) juga penting dimiliki masyarakat untuk mengelola potensi yang ada.

"Desa persoalannya tidak hanya uang, tapi juga managemen SDM. Coba kita bayangkan kalau 74 ribu desa bisa membangun BUMDES maka setiap desa bisa memiliki penghasilan untuk mensejahterakan masyarakatnya," ujar Eko.

Kalau BUMDES di Indonesia sudah banyak, imbuh Eko perlu sinergi antar kementerian dan beberapa perusahaan untuk membesarkan BUMDES. "Kalau dana desa 25% digunakan untuk peningkatan ekonomi dan BUMDES sudah banyak. Maka perusahaan seperti Indofood, Unilever akan mencari kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sidoluhur, Hernawan Zudanto, menjelaskan bahwa BUMDES di Desa Sidoluhur baru mulai dibangun. Potensi yang saat ini baru digiatkan menurut Hernawan masih pada pengelolaan sampah, home industri dab UMKM.

"Ada kerjasama juga dengn Kementerian UKM. Aset bumdes belum terlalu besar. Karena baru mulai. Yang paling banyak pengelolaan sampah," ujarnya.

Disisi lain Camat Godean, Ahmad Yuno menjelaskan mayoritas masyarakat di Kecamatan Godean bergerak di bidang pertanian dan jasa. "Godean menjadi pengrajin genteng terbesar di Sleman. Pendapatan rata-rata masyarakat sudah diatas UMR. potensi kita mina padi, maksimal kita bisa memproduksi 7 ton beras," imbuhnya.

Ahmad Yuno juga menjelaskan kepada menteri terkait ketersediaan sarana pasca panen yang sudah berjalan. "Disini Gaokyan dah bagus. Punya penggilingan padi. Dankita sering menerima tamu untuk melakukan studi Banding," tutupnya.

Sebagau informasi, 86 Desa di Kabupaten Sleman rata-rata mendapatkan dana 2,3 Milyar yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).dana tersebut kebanyakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber http://www.kemendesa.go.id/

Baca Selanjutnya

Alhamdulillah Bantuan PKH Cair, sekarang Naik 100 Persen

Cash, penerimaan PKH di wilayah Kecamatan Dawarblandong

MOJOKERTO – Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto berpotensi mengalami kenaikan hingga 100 persen. Itu setelah Dinas Sosial (Dinsos) setempat menemukan 13.336 orang yang dinilai layak menerima bantuan rutin dari pemerintah tersebut.

Koordinator PKH Kabupaten Mojokerto Fajar Hariono, mengatakan, saat ini penerima PKH di wilayahnya mencapai 12.735 orang. Sementara, data penerima yang belum tercover mencapai 13.336 orang. ’’Bisa naik dua kali lipat,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Kamis (7/10) kemarin.

Tingginya data penerima baru itu, kata dia, karena pemerintah menaikkan status penerima dari yang semula ’’keluarga sangat miskin’’ menjadi ’’keluarga miskin’’. ’’Peningkatannya luar biasa,’’ papar Fajar.

Meski dinsos sudah mengantongi data penerima hingga mencapai 13.336 orang, namun pengajuan ke Kementerian Sosial (Kemensos) dipastikan bakal dikepras. Itu karena, saat ini, para pendamping PKH tengah melakukan verifikasi faktual ke calon penerima bantuan.

’’Saya yakin pasti berkurang. Dan, pasti ada yang tidak valid,’’ tegasnya. Tingginya angka penerima itu juga disebabkan oleh banyaknya penerima yang berstatus disabilitas dan lansia. Ia menyebut, para disabilitas dan lansia yang terdata mencapai 4.105 orang.

Untuk penerima dengan status lansia, Fajar menilai, mereka harus benar-benar layak dan sesuai dengan spesifikasi yang diturunkan Kemensos. Diantaranya, lansia itu benar-benar sudah tak mampu menjalankan aktivitasnya sendiri. Semua kebutuhannya selalu mengandalkan orang lain.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Mojokerto Hariyono, menegaskan, pencairan PKH tahap III berakhir di enam kecamatan. Yakni Kecamatan Gedeg, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong, Mojoanyar dan Bangsal. Di lokasi ini, dinsos menurunkan bantuan hingga Rp 1,4 miliar.

Dari enam wilayah tersebut, Dawarblandong dan Kemlagi menjadi titik paling banyak penerima bantuan. Di Kemlagi, penerima PKH yang dipusatkan di Desa Mojodadi tersebut, angka penerimanya mencapai 1.014 orang dengan dana senilai Rp 317 juta.

Sedangkan di Dawarblandong dengan penerima sebanyak 1.131 orang, dana yang dicairkan mencapai Rp 319 juta. Terkait dengan penerima yang bakal membeludak di tahap berikutnya nanti, Hariyono menyebut, belum ada kepastian.

Karena, pemkab hanya memiliki kewenangan pengajuan saja. Sedangkan, penentuan jumlah penerima ditetapkan Kemensos. ’’Sampai sekarang, belum ada tambahan kuota itu,’’ pungkasnya.

Perlu diketahui, pencairan tahap III ini, bantuan PKH yang menyasar ibu hamil mengalami kenaikan. Dari yang semula hanya mendapat bantuan Rp 1 juta, naik menjadi Rp 1,2 juta per tahun. Ibu hamil di tahun ini yang mendapat bantuaan 218 orang, balita sebanyak 4154 anak dengan besaran Rp 1,2 juta per tahun, anak pra sekolah sebanyak 62 anak per tahun senilai Rp 1,2 juta.

Dari kalangan SD sebanyak 8.551 orang dengan nominal bantuan Rp 450 ribu, bantuan pelajar SMP yang menyasar 5.384 siswa dengan bantuan Rp 750 ribu pertahun, dan bantuan pelajar SMA sebanyak 2.662 orang  dengan besaran bantuan Rp 1 juta per tahun.

Sumber http://radarmojokerto.jawapos.com/

Baca Selanjutnya