Selasa, 29 November 2016

Presiden: 80 Persen Penyaluran Dana Desa Tepat Sasaran

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/slider/80-Persen-Penyaluran-Dana-Desa-Tepat-Sasaran.jpg?1480399164
Presiden Jokowi diwawancarai wartawan usai meninjau proyek Dana Desa, di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Senin (28/11)
Jakarta, 29/11/2016 Kemenkeu - Berdasarkan data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 80 persen penyaluran Dana Desa sudah tepat sasaran. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11).

“Berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 80 persen penyaluran Dana Dasa sudah kena sasaran. Ini penting sekali,” tegasnya sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Presiden berharap, penyaluran Dana Desa dapat mendorong perputaran ekonomi dari level pemerintahan terendah, yaitu desa. Dengan demikian, masyarakat dapat langsung merasakan manfaat Dana Desa tersebut. “Meskipun yang dikerjakan hanya kecil-kecil, untuk pengerasan jalan, kemudian untuk membuat saluran air, namun perputaran uang yang ada di desa itu Rp1 miliar lebih. Ini kan bagus,” tuturnya.

Ke depan, lanjutnya, Pemerintah berkomitmen untuk terus menaikkan anggaran Dana Desa. Jika pada tahun ini anggaran Dana Desa tercatat sebesar Rp 47 triliun, pada tahun 2017 mendatang, anggaran Dana Desa akan naik menjadi Rp60 triliun, dan tidak menutup kemungkinan akan kembali naik pada tahun-tahun selanjutnya.

Senin, 28 November 2016

Tahun Depan, Keuangan Pemkab Mojokerto Defisit Rp 144 Miliar

http://i0.wp.com/jatimmandiri.com/wp-content/uploads/2016/11/FB_IMG_1477958685263.jpg?resize=640,330
Banggar DPRD dan TAPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengadakan rapat koordinasi di ruang sidang Graha Wichesa Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (31/10).

Mojokerto - Besar pasak daripada tiang. Mungkin itu peribahasa yang tepat untuk menggambarkan postur APBD Pemkab Mojokerto tahun 2017. Anggaran belanja daerah jauh lebih besar dibandingkan pendapatan daerah, sehingga terjadi defisit hingga Rp 144 miliar.

Persoalan itu terkuak dalam Paripurna Persetujuan Penetapan RAPBD TA 2017 di ruang rapat Graha Whicesa kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (23/11/2016).

Di dalam RAPBD 2017 disebutkan bahwa pendapatan Pemkab Mojokerto diperkirakan Rp 2,281 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 436,207 miliar, dana perimbangan Rp 1,473 triliun, dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp 372,336 miliar.

Sementara itu, belanja daerah TA 2017 mencapai Rp 2,425 triliun. Terdiri dari belanja tak langsung Rp 1,384 triliun dan belanja langsung Rp 1,042 triliun.

"Melihat struktur antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada RAPBD 2017 ini terdapat defisit anggaran sebesar Rp 144 milyar lebih. Defisit itu akan ditutup dengan pembiayaan netto," kata Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi.

Meski terjadi defisit anggaran, lanjut Ismail, dewan berkesimpulan bahwa pembahasan RAPBD 2017 layak dilanjutkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto. Itu setelah melalui pencermatan, sinkronisasi, dan harmonisasi oleh empat komisi yang ada dengan SKPD terkait terhadap RAPBD 2017.

Selain itu, 9 dari 10 fraksi yang ada telah menyampaikan pendapat akhir terkait Raperda APBD 2017. Sejauh ini tinggal F-PDIP yang belum menyampaikan pendapat akhirnya.

"Memang ada sejumlah catatan dan saran yang diajukan oleh komisi sesuai bidangnya masing-masing. Tapi endingnya semua dapat menerima RAPBD 2017 untuk ditetapkan menjadi Perda," tandas politisi PDIP itu.

Sementara Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa dalam sambutannya tak banyak menyinggung terkait kebijakan anggaran tahun 2017 mendatang. Dia justru banyak menyindir kisruh yang terjadi di internal partai moncong putih yang menggoyang jabatan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto.


Sumber: https://news.detik.com/ 

Menteri Desa: Dana Desa Sudah Berdampak Luar Biasa Bagi Desa

http://www.kemendesa.go.id/assets/images/artikel/IMG_20161126_135501922.jpg
Presiden Joko Widodo Tinjau Program Dana Desa
Maros-Pelaksanaan Program Dana Desa yang kali pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah sangat membantu masyarakat desa. Dari pemanfaatan badan usaha desa (BUMDesa), infrastruktur desa, hingga wisata desa. 

“Bahkan ada desa yang kantor desanya lebih bagus dari kantor kecamatan, karena sudah bisa memunyai pendapatan sendiri dari dibukanya badan usaha yang dikelola oleh masyarakat. Ini yang kita harapkan pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Sabtu, (26/11). 

 Hal itu disampaikan sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan memantau  langsung pemanfaatan dana desa di Desa Pabentengang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11) Dikatakan Menteri Desa, kedatangan Presiden Joko Widodo untuk memastikan manfaat langsung dari dana desa. Karena, rencananya dana desa akan terus dinaikkan setiap tahunnya.

“Saat rapat terbatas, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Program Dana Desa ternyata berdampak luar biasa bagi masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur dari dana desa sangat membantu. Bahkan sudah terlihat hasil manfaatnya bagi ekonomi di perdesaan,” ujar Menteri Eko. 

Makanya, kata Menteri Desa, pada tahun 2016 dana desa sebesar Rp46 triliun, kemudian tahun 2017 akan dinaikan menjadi Rp60 triliun, dan pada tahun 2018 akan ditambah lagi sekisaran Rp120 triliun. “Ini angka kenaikan yang cukup besar dan sudah pasti hasilnya untuk pengembangan dan ekonomi desa juga cukup menjadi desa yang lebih maju lagi,” ujarnya. Satu hari sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo, Menteri Desa menyambangi kesiapan masyarakat Desa Pabentengang. 

Menyambangi kantor desa, bertemu dengan pengurus BUMDesa, dan masyarakat setempat, hingga berdialog dengan para pekerja yang sedang membangun dan memperbaiki drainase desa. Desa itu mendapat dana desa dari APBN sebesar Rp667 juta, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Maros tahun 2016 sebesar Rp1,06 Miliar. Jumlah ini untuk dana desa peruntukkannya yakni pembangunan atau perbaikan drainase, jalan lorong dan perintisan jalan.  Menteri Eko mengatakan, BUMDesa yang dikelola masyarakat cukup baik. “BUMDesa di sini (Pabentengang) berhasil membangun bak air yang peruntukannya bagi masyarakat,” ujarnya. 

Dari penampungan air itu, dapat memenuhi sedikitnya 800 KK di Pabbentengan  yang selama ini kerap kesulitan air bersih. Ternyata, kata Menteri Desa, air di sekitar masyarakat tersebut air tanah yang asin. “Tapi dari penampungan bak air itu yang dibangun dari dana desa, adalah air bersih,” ujarnya. Untuk program prioritas nanti, Menteri Desa mengatakan, embung atau sarana penampungan air hujan wajib ada untuk keperluan pengairan desa.  Selain embung, juga harus ada BUMDesa. “sisanya infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat," katanya. 

Embung desa itu, kata Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, memberikan banyak manfaat bagi kemajuan desa.  Pembangunan embung bukan menjadi persoalan yang sulit bagi desa dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi kemajuan ekonomi masyarakat desa. "Embung itu kan bisa buat irigasi, perikanan, sektor pariwisata juga bisa. Dibuatkan tempat pemancingan, tempat-tempat makan,  dan lainnya. Sehingga benar-benar adanya embung, pendapatan masyarakat di sektor pertanian khususnya, bisa menjadi dua kali lipat," ujarnya. 

Kalau infrastruktur sudah terbangun, maka sisa penerimaan dana desa pada tahun mendatang bisa menyokong pemberdayaan ekonomo masyarakat, seperti memberikan pelatihan usaha. "Ke depan nanti, Dana Desa itu bukan sebagai sumber pembangunan desa, melainkan menjadi pengungkit pembangunan ekonomi desa," katanya. 

Minggu, 27 November 2016

MPR Minta Pemda Contoh Kampung Cerdas Banyuwangi

http://batamtoday.com/media/news/osobanyuwangi.jpg
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta
BATAMTODAY.COM, Banyuwangi - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menyatakan Program "Kampung Cerdas" Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, yang merupakan program inovasi dalam mengembangkan daerah perdesaan berbasis teknologi informasi layak untuk ditiru daerah lain.

"Smart Kampung ini menarik sekali. Pelayanan berbasis online dan pengembangan ekonomi pedesaan diintegrasikan. Ini inovasi yang patut untuk ditiru dan diwacanakan secara nasional," katanya didampingi Bupati Abdullah Azwar Anas saat melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Sabtu (26/11/2016)

Politisi nasional itu mengunjungi dua desa percontohan Kampung Cerdas di Banyuwangi, yaitu Desa Tamansari di Kecamatan Licin dan Desa Kampung Anyar di Kecamatan Glagah. Kedua desa itu telah membuka pelayanan hingga malam hari.

Program Kampung Cerdas sendiri adalah inovasi dari Pemkab Banyuwangi yang diluncurkan oleh Menkominfo Rudiantara pada Mei 2016. Di Banyuwangi telah ada 41 desa/kelurahan yang menjadi pilot project Kampung Cerdas dan kini sedang disiapkan untuk 176 desa lainnya.

Kampung Cerdas adalah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Bupati Abdullah Azwar Anas menjelaskan terdapat tujuh kriteria Kampung Cerdas, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum.

Semua kriteria tersebut, katanya, diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan publik, sementara TIK dijadikan pendorong untuk menjalankan program sesuai tujuh kriteria tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Oesman Sapta menyaksikan sejumlah pelayanan yang sudah berbasis dalam jaringan (daring) atau online, di antaranya penerbitan surat keterangan untuk warga miskin dan akta kelahiran. Selain itu, Oesman melihat e-village budgeting, e-monitoring, dan sistem informasi keuangan daerah yang telah disusun realtime.

"Terus terang, ini bagus sekali. Saya akan meminta beberapa kepala daerah, termasuk di kampung saya (Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat) untuk belajar dari Banyuwangi. Contohnya program e-monitoring yang bisa memantau secara langsung berbagai progress pembangunan sampai di kampung-kampung berbasis titik koordinat. Pembangunan proyek dari nol persen sampai 100 persen juga lengkap gambarnya," ujarnya.

Pertumbuhan Banyuwangi sendiri, katanya, meliputi berbagai bidang, mulai dari perekonomian, pelayanan publik hingga pariwisata. "Pertumbuhan Banyuwangi luar biasa. Ekonomi, pariwisata, pengembangan ekonomi pedesaan dan juga punya bandara sendiri. Akan ada banyak cerita yang bisa dibagi dari Banyuwangi," kata Oesman.

Abdullah Azwar Anas menjelaskan, semua itu dilakukan Pemkab Banyuwangi sebagai upaya menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Smart Kampung yang menjadikan layanan publik di desa juga lebih efektif. Ini juga kami integrasikan dengan aspek pemberdayaan ekonomi untuk menguatkan ekonomi warga desa," kata Anas.

Delapan Desa Transmigrasi di Pohuwato Jadi Percontohan Desa "Online"

http://assets.kompas.com/data/photo/2014/10/12/1548126shopping1780x390.jpg
ilustrasi
GORONTALO, KOMPAS.com –  Sebanyak delapan desa di Kabupaten Pohuwato menjadi percontohan program desa online.Semua desa itu adalah desa yang penduduknya merupakan warga transmigrasi asal berbagai daerah di pulau Jawa, Bali, serta warga lokal.

Kedelapan desa tersebut adalah Panca Karsa 1, Panca Karsa 2, Malango, Makarti Jaya, Tirto Asri, Kalimas, Puncak Jaya di Kecamatan Taluditi dan Desa Manunggal Karya di Kecamatan Randangan.

Semua desa tersebut sudah memiliki situs sesuai dengan nama desa, seperti www.tirtoasri.desa.id yang mulai menampilkan kegiatan dan potensi desanya. Demikian juga desa-desa yang lain.

“Kami dilatih untuk menggunakan aplikasi internet oleh Kementerian Kominfo untuk pembuatan dan cara menulis berita atau informasi untuk mengisi” kata Mariana (24), operator profile desa Panca Karsa 1, Minggu (27/11/2016).

Dalam website yang dikelola Mariana ini menampilkan profil desa Panca Karsa dan potensinya. Produk unggulan dan potensi desa di kawasan transmigrasi yang dipublikasikan ini diharapkan dapat mengangkat perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Di desa-desa itu, sektor pertanian dan peternakan menjadi unggulan warganya. Selain itu keindahan alam dan budayanya juga diharapkan akan mendorong sektor pariwisata.

Selain mendapat pembekalan dari Kementerian Kominfo, para operator website juga mendapat pelatihan jurnalisme warga dari Burung Indonesia, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang konservasi.

“Kami berharap ada kerja sama perdagangan atau lainnya dengan pihak lain setelah mengetahui potensi dan unggulan desa kami,” ujar Marian