Kemenkeu: Pencairan Dana Desa Bisa Saja Terlambat

ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menyatakan pencairan dana desa tahap pertama yang dijadwalkan pada pertengahan April 2015 dapat saja terlambat, karena masih terdapat sekitar 80-90 persen pemerintah kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat pencairan anggaran tersebut.

Kemenkeu: Transfer Daerah Rp20,7 Triliun Berisiko

Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Rukijo mengatakan syarat yang banyak belum dipenuhi pemerintah kota dan kabupaten adalah penerbitan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota tentang pembagian dana ke desa-desa di wilayahnya. Baca juga Kemenkeu Khawatir Pemda Tak Efisien Salurkan Dana Desa

"Kalau tidak penuhi syarat, tidak akan dicairkan," kata dia.

Menurut Rukijo, saat ini, pemerintah kota/kabupaten sedang mempercepat penerbitan peraturan tersebut.

Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan tersebut, kata dia, karena masing-masing pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian terhadap pagu alokasi anggaran baru di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa mencairkan dana desa ini adalah telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD.

Dalam Perda itu, kata dia, dana desa harus masuk dalam pagu penerimaan dan belanja daerah.

"Untuk Perda APBD ini banyak daerah yang sudah memilikinya, tinggal Peraturan Bupati/Peraturan Walikotanya," kata dia.

Menurut Rukijo, dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa, baru 25 kabupaten/kota yang sudah memenuhi syarat pencaiaran dana desa. Ke-25 kabupaten/kota tersebut dapat menerima dana desa pada pertengahan April ini.

"Jadi tidak tentu April semua, namun syaratnya harus dipenuhi dulu," kata dia

Sebanyak 434 kabupaten/kota tersebut melingkupi 74.093 desa yang akan menerima dana desa. Mekanismenya, kata Rukijo, pemerintah pusat menyalurkan dana desa dalam APBN-P 2015 yang dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun dalam tiga tahap ke seluruh pemerintah kota/kabupaten.

"Kemudian dari kabuaten/kota itu yang akan menyalurkan ke desa-desa yang ada di wilayahnya," kata dia.

Peningkatan Anggaran Dana Desa Tergantung Daerah 

Sumber http://www.republika.co.id

Baca Selanjutnya

Raker dengan DPR, Menteri Marwan Perjuangkan Revisi PP 60 Tahun 2014

Menteri Marwan Jafar

Jakarta --- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyampaikan perlunya revisi PP 60/2014 tentang dana desa. Pasalnya, formulasi dana desa yang dibagikan berdasarkan variabel  jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis telah menghasilkan ketimpangan yang tinggi antar desa.

Hal itu dikemukakan Menteri Marwan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI terkait dana desa, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/4). Dikatakan Marwan, ajuan revisi itu berdasarkan aspirasi daerah. “Beberapa daerah menyampaikan usulan perubahan PP 60/2014 agar mengurangi ketimpangan yang tinggi antar desa,” ujarnya.

Untuk menghindari kesenjangan yang relatif besar terhadap Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, Menurut Menteri Marwan, pengalokasian perlu dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata keseluruh desa.  “Dana Alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis (alokasi berdasarkan formula),” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Arah perubahan PP No 60 tahun 2014 adalah untuk mewujudkan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih merata dengan tetap memperhatikan unsur keadilan seperti dicerminkan pada berbagai variabel  yang telah diatur dalam UU Desa (Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis),” ujar  Menteri Marwan.

Tak hanya itu saja, juga harus disesuaikan visi misi Presiden Joko Widodo. Kata  Menteri Marwan,  menjelaskan arah kebijakan Kabinet Kerja 2014-2019 yang menyatakan, alokasi Dana Desa agar dapat memenuhi target 10 persen  dari dan diluar transfer daerah serta alokasi minimal Rp 1 Miliar  per desa.

“Kesepakatan Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan Perubahan APBN 2015 terkait Dana Desa,  salah satunya ditetapkan APBN-P Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp20.766,2 miliar, atau naik Rp11.700,0 miliar dibandingkan dengan pagu APBN 2015 sebesar Rp9.066,2 miliar,” ujar Menteri Marwan.

Dikatakan Menteri Marwan, dana desa akan diprioritaskan untuk pengetasan kemiskinan di desa-desa tertinggal. Dana desa akan memberi dukungan terhadap kegiatan desa serta masyarakat untuk penguasaan dan pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan. "Saya berharap cakupan dana desa ini luas dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Selain pengentasan kemiskinan, kata Marwan, diharapkan juga dapat meningkatkan akses sumber daya ekonomi. Yang terpenting lagi, untuk mendukung kegiatan prioritas nasional seperti land reform bagi masyarakat desa. "Saya berharap, bantuan dana desa itu ada cakupannya terhadap masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan mengakses pekerjaan," ujarnya.

“Dana desa harus diputuskan dalam musyawarah desa. Jangan ada unsur kepentingan lain yang tidak ada manfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Harus mengutamakan kepentingan bersama," ujar Menteri Marwan.

Sumber http://www.kemendesa.go.id

Baca Selanjutnya

ADD Dan Dana Desa Tahun 2015 di Kabupaten Mojokerto

ilustrasi

Mojokerto (Surabaya Pagi) - Tahun ini, Pemkab Mojokerto meningkatkan plot Anggaran Dana Desa (ADD) lebih besar dibanding tahun lalu. Setiap desa di Kabupaten Mojokerto bakal mendapat gerojokan ADD dari pemerintah pusat yang ditargetkan hingga 2017 bisa menyentuh jumlah Rp1,4 miliar tiap desa.

Besarnya alokasi anggaran bagi desa tersebut kini tinggal selangkah lagi menjadi kenyataan. Pasalnya, Pemkab Mojokerto telah menggaransi pencairan seluruh dana tersebut terhitung mulai bulan ini. Pencairan anggaran memang dilakukan secara bertahap dengan ketentuan melengkapi persyaratan dan prosedur keuangan yang dianut Pemkab.

Pertama, kucuran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber APBD Kabupaten Mojokerto. Jumlahnya untuk 299 desa mencapai Rp106 miliar. Untuk alokasi itu rata-rata setiap desa mendapatkan kisaran Rp300 juta. Tak hanya itu, Desa sedianya juga dapat alokasi berupa Dana Desa (DD) bersumber APBN.

Kabupaten Mojokerto mendapat alokasi Rp44,9 miliar. Belakangan, alokasi itu bakal ditambah lagi oleh pemerintah pusat hingga mencapai Rp82,6 miliar. Dari jumlah tersebut, setiap desa bisa mendapatkan uang mencapai Rp200 juta hingga Rp500 juta. Pemkab menjamin kepastian pencairan baik ADD maupun DD tersebut mulai bulan ini.

Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Mojokerto, Alfiyah Ernawati mengatakan, untuk ADD dan DD segera bisa dicairkan begitu syarat terpenuhi. "Alokasi diperuntukkan pemerintah desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyusunan regulasi terkait pencairan anggaran tersebut telah disusun," ungkapnya, Jumat (3/4).‬

Bahkan, untuk ADD, peraturan bupati telah diterbitkan, termasuk bagi penyaluran DD. Namun, karena ada perubahan jumlah dana yang diterima desa, Pemkab masih memerlukan waktu untuk merubah peraturan bupati. Alokasi DD diberikan sesuai empat indicator desa yakni, luas wilayah, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan letak geografis desa.

Sumber http://www.surabayapagi.com

Baca Selanjutnya