Gus Solah: Negara Harus Menjamin Hak Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu di antara prestasi Pemerintah Orde Baru yang menonjol adalah keberhasilan mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

Namun selama 10 tahun terakhir pelaksanaan KB melemah bahkan memburuk. Akibatnya target menekan jumlah penduduk meleset. Mungkin target jumlah penduduk pada 2035 sebesar 305,6 juta bakal terlampaui.

Solahudin Wahid

Hal itu dikemukakan Ketua Komite Konvensi Rakyat, Salahuddin Wahid, terkait pelaksanaan Debat Publik kelima Konvensi Rakyat yang diselenggarakan di GOR Sabuga Bandung, Minggu (2/3/2014) kemarin.

Menurut Gus Solah, penambahan jumlah penduduk akan menambah beban pemerintah karena kebanyakan berasal dari kelompok yang lemah ekonominya.

"Dalam paparan gagasan pembangunan ekonomi di Kompas beberapa minggu lalu, tidak ada satu partai pun menyinggung masalah KB," kata Gus Solah dalam keterangannya, Senin (3/3/2014).

Lebih jauh adik kandung Presiden Abdurrahman Wahid ini mengatakan, penduduk usia produktif Indonesia meningkat pesat sejak 1980-an. Jumlah pada 1980 sebesar 81,9 meningkat menjadi 157 juta pada 2010 dan akan naik menjadi 207 juta 2035. Pada 2012 angka ketergantungan penduduk Indonesia adalah 49,6.

"Artinya setiap 100 penduduk produktif Indonesia menanggung 49,6 penduduk non produktif. Angka ini akan menurun terus sampai periode emas (2028-2031) yang mempunyai angka ketergantungan 46,9," katanya.

Gus Solah juga mempertanyakan, siapa yang seharusnya bertanggungjawab untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia? Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD dan UUD pasal 28, katanya, maka yang memikul tanggung jawab ialah Pemerintah.

"Oleh karena itu, kita mesti memilih orang-orang memahami persoalan IPM untuk memimpin negeri ini," ujarnya.

Sekretaris Komite, Rommy Fibri, menyampaikan bahwa Konvensi Rakyat digagas dan dijalankan untuk mencari pemimpin yang benar-benar mencintai rakyat. Konvensi Rakyat, menurut Rommy, justru membantu partai politik untuk mencari tokoh-tokoh yang nasionalis dan punya semangat untuk membenahi nasib rakyatnya.

Rommy Fibri menjelaskan, Debat Publik Konvensi Rakyat terbuka bagi masyarakat luas. Karena ini adalah Konvensi Rakyat, maka bentuk acaranya pun sangat merakyat. Pada saat Debat berlangsung, Rommy menambahkan, bukan hanya Panelis yang berhak bertanya, masyarakat yang hadir pun memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketujuh Capres Konvensi Rakyat.

Sumber http://www.tribunnews.com