 |
| ilustrasi |
JAKARTA, (PR).- Dana desa yang diprogramkan oleh pemerintah masih dalam tahap introduksi, maka sudah semestinya pemerintah mencari formula pengelolaan yang baik dan pas. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
Argumen tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji saat rapat panitia kerja kebijakan transfer dana pusat ke daerah dan dana desa dengan pemerintah yang diwakili Dirjen Kementerian Keuangan RI, Senin 18 Juli 2016.
"Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju. Tolong ini disempurnakan lagi, agar lebih merata, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan," ujar Sirmadji. Baginya, pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. "Pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara di seluruh tanah air."
Pemerataan pembangunan, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat, serta mengembangkan kegiatan di semua aspek kehidupan. Pemerataan pembangunan juga mempercepat pertumbuhan kelompok masyarakat, sektor, atau daerah yang tertinggal. "Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal," tambanya.
Pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang lebih dapat menjamin kesinambungan karena didukung oleh peran serta aktif rakyat yang seluas-luasnya dan memanfaatkan potensi rakyat yang sebesar-besarnya. Politisi dari Fraksi PDI Perjungan ini juga menekankan tentang pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran.
Dia mengingatkan pemerintah agar jangan sampai dalam penyusunan anggaran nasional hanya Jawa, Sumatra, dan Bali saja yang diuntungkan. "Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju," tandas Sirmadji.
0 comments :
Posting Komentar