 |
| ilustrasi |
"Jadi itu berupa tambahan dana untuk masyarakat miskin, jadi itu menu baru dari dana desa yaitu berupa bantuan langsung tunai atau bantuan sosial yang diberikan kepada desa," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam konferensi video, Rabu, 8 April 2020.
Astera mengatakan alokasi dana desa yang akan digelontorkan akan bergantung kepada data penerima di desa. Diperkirakan alokasinya sekitar Rp 24 triliun atau sekira 25 hingga 30 persen dari total anggaran dana desa di APBN 2020 yang mencapai Rp 72 triliun.
Untuk memastikan siapa saja yang menerima manfaat dari bantuan sosial itu, Astera mengatakan pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan melakukan pendataan. "Kemendes akan menurunkan relawan ke desa untuk mendata keluarga mana yang eligible dapat," ujar dia.
Astera berujar kriteria penerima manfaat antara lain keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di desa. Selain itu, mereka juga dipastikan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Diperkirakan jumlah penerima manfaat bisa mencapai 5,8 juta keluarga.
Data tersebut, tutur Astera, akan diverifikasi juga dengan data dari Kementerian Sosial. Sehingga, pemerintah akan mendapat gambaran yang lengkap mengenai keluarga yang berhak menerima bantuan itu. Rencananya, bantuan yang akan digelontorkan adalah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
"Kalau pendataan sudah dilakukan, April bisa disalurkan. Kami perkirakan perlu dua pekan untuk melakukan pendataan," tutur Astera. "Karena ini bantuan, kita akan tingkatkan pengawasan bahwa orang tersebut eligible dapat bantuan."
Sumber https://bisnis.tempo.co/
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi
0 comments :
Posting Komentar