 |
| iliustrasi |
Jakarta, 15/04/2016 Kemenkeu – Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) kini sudah menjangkau berbagai penjuru negeri. Hingga saat ini, sudah ada 72 Bank Persepsi dan satu Pos Persepsi yang telah menjangkau sampai ke tingkat kecamatan, bahkan telah menjangkau sebagian desa di Indonesia.
SIMPONI bahkan membantu mewujudkan akuntanbilitas pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) demi terwujudnya good governance sesuai Nawacita. Dengan SIMPONI, pembayaran/penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD (Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS) dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah dan akuntabel.
Seperti diketahui, mulai tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan APBDesa, khususnya pada belanja penyelenggaraan pemerintahan (belanja pegawai), Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyetoran potongan pajak sendiri dilakukan menggunakan Billing Pajak. Sementara, untuk setoran lainnya, seperti Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD, Bendahara Desa akan menggunakan SIMPONI sebagai sarana dalam pembayarannya. Dengan demikian, SIMPONI menjadi sistem billing yang bukan hanya mengakomodasi PNBP, tetapi juga penerimaan non-anggaran yang antara lain berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), seperti iuran BPJS ke Rekening Kas Negara.
Semua pembayaran Iuran BPJS akan terdokumentasikan dengan baik di history billing SIMPONI dan bisa dicetak sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Dokumen hasil cetakan dari history billing SIMPONI dapat digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan pembayaran Iuran BPJS ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
Sumber http://www.kemenkeu.go.id/
0 comments :
Posting Komentar