 |
| illustrasi |
BANDUNG, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemda, para pejabat pusat hingga desa, mewaspadai oknum yang mengaku orang KPK. Saat ini, KPK telah menerima 140 lebih laporan soal aksi oknum KPK alias KPK abal-abal.
"Mereka menjanjikan bisa ngurus kasus. Dana-dana desa juga jadi target oknum-oknum yang mengatasnamakan KPK ini," kata Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Ranu Miharja dalam rapat koordinasi khusus dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan seluruh jajaran pejabat Pemprov Jabar di Gedung Sate, pekan lalu.
Ranu meminta warga dan pejabat di daerah memahami bahwa ketika KPK turun ke lapangan, misinya jelas. "Mereka mengantongi surat tugas dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pejabat terkait sebelum turun ke lapangan," ucapnya.
Menurut Ranu, korban petugas KPK abal-abal sudah banyak seeperti di Indramayu dan Subang. Di antara petugas abal-abal itu, kata dia, sudah ada yang ditindak hukum seperti pelaku pemerasan DPRD Sumatra Utara. Di Sumut, pelaku memeras Rp 2,5 miliar tetapi baru dibayar Rp 25 juta. Lalu, di Kutai Kartanegara, pelaku memeras Rp 1 miliar.
"Modusnya, pelaku mengaku dari KPK dan bisa mengurus kasus. Untuk meyakinkan korbannya, mereka memakai kostum berlogo KPK. Malah dilengkapi kartu nama. Padahal, KPK enggak pernah mengeluarkan kartu nama," ucapnya.
Ranu meminta Kesbangpol Pemprov menertibkan media atau LSM yang mencantumkan kerja sama dengan KPK atau namanya mirip-mirip dengan KPK. Apalagi jika garudanya sama.
"Jika warga menemukan KPK dengan ciri-ciri tadi atau seperti menakut-nakuti dan menjanjikan sesuatu, diminta segera lapor ke polisi. Pejabat daerah yang menemui oknum seperti itu, bisa langsung menghubungi saya," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, KPK gadungan bisa saja berkeliaran di lingkungan pemprov untuk mencari uang di dinas-dinas hingga desa.
"Pernah tiga tahun lalu kami dapat surat yang nadanya nyingsieunan. Namun, ada kejanggalan mulai dari amplop, cap. Bahasanya ngaco. Kami tidak lapor cuma diamanin saja, tidak ditanggapi," ujar dia.
Heryawan meminta para pejabat tidak terkecoh KPK gadungan. "Kalau pamer id card dan kartu nama, pasti bukan KPK. Kalau ke lapangan, pasti ada komunikasi dan surat-surat resmi. Tong sieun kalau enggak punya salah," katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa pun mengimbau, para pejabat di provinsi dan daerah, mencermati modus KPK abal-abal itu. "Aksi mereka untuk kepentingan pribadi," katanya.
Sumber: Pikiran Rakyat, 24 Oktober 2016
Diambil dari laman http://www.kpk.go.id/
0 comments :
Posting Komentar