 |
| Wapres Boediono berbincang dengan salah satu nominasi layanan publik terbaik UN Public Service Award, yakni Unit Pelayanan Keluhan dari Kota Yogyakarta (foto: Muchlis). |
Pembukaan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014
Jakarta. Kehadiran negara baru dirasakan oleh masyarakat secara langsung dari kerja birokrasinya. Bila masyarakat merasa terlayani, maka dapat dipastikan rakyat akan merasa negara hadir dalam kehidupan mereka. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Boediono saat membuka Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 16 Juni 2014. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Wakil Menteri PAN Eko Prasodjo dan Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake.
Menurut Wapres, sejarah menunjukkan, kehadiran negara dalam porsi yang tepat sangat menentukan proses pembangunan kemajuan suatu bangsa. Secara makro, kehadiran negara bisa dirasakan dari sisem politiknya yang menjamin berlangsungnya proses pembangunan. Banyak contoh dimana sistem politik gagal melempangkan jalan bagi pembangunan.
Tapi pada tingkat mikro, kehadiran negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pun sangat menentukan. Peran birokrasi sangat sentral dalam menentukan apakah suatu negara bisa laju dalam pembangunan atau tertinggal dengan negara-negara lain. Oleh karenanya, upaya reformasi birokrasi sangat penting dalam menentukan laju pembangunan bangsa. Prosesnya pun panjang, yang bisa menyangkut hingga lima kabinet.
“Ini tugas bukan hanya pemerintahan atau eksekutif, tapi juga semua pihak. Prosesnya tidak mudah, memerlukan komitmen dari semua. Sedikit-sedikit malah percobaan, tapi harus digiring ke arah yang benar,” katanya.
Mengingat proses yang panjang itulah Wapres berharap agar di antara pemerintahan bisa saling berbagi dan melanjutkan kesinambungan. “Moga-moga tidak terjadi langkah yang saya sebut sebagai zigzag, ke kiri-ke kanan, maju atau mundur tapi pada kenyataannya tidak ada yang maju,” katanya.
Simposium pelayanan publik ini, kata Wapres, penting untuk menjadi ajang saling berbagi pengetahuan di antara berbagai instansi kementerian/lembaga, pemerintahan pusat dan daerah demi menyukseskan program reformasi birokrasi yang telah digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Oleh sebab itu sangat saya dukung upaya KemenPAN untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mendorong perbaikan dalam birokrasi kita,” katanya.
Wapres melihat bahwa proses reformasi birokrasi mencakup dua perbaikan, yang pertama mencakup pembenahan sistem seperti proses perekrutan, remunerasi, promosi dan lainnya, dan yang kedua adalah kegiatan memperbanyak kesuksesan daerah sehingga semakin menyebar ke banyak tempat dengan situasi dan kondisi masing-masing.
“Satu-satunya jalan adalah memberi ruang penalti dan insentif baik di tingkat nasional maupun daerah. Bisa dengan penalti finansial, juga dengan pengumuman prestasi. Tapi yang jelas semua bisa merasakan atmosfer positif menuju ke arah perbaikan bersama,” kata Wapres.
Wapres menyampaikan selamat kepada sembilan layanan publik yang dinilai berprestasi dan lima nominasinya. “Inovasi seperti ini adalah kegiatan yang sunyi, jauh dari headline media, tidak ada hiruk pikuknya. Namun di ajang seperti inilah kegiatan anda dihargai, walau masyarakat sebenarnya sudah merasakannya langsung,” katanya.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar simposium tersebut diadakan demi mendorong kementerian lembaga serta instansi pemerintah pusat dan daerah agar melakukan inovasi dalam melayani publik. “Ini menjadi ajang saling berbagi informasi, sehingga kemajuan di daerah lain bisa menular ke daerah lain,” kata Menteri PAN.
Top sembilan layanan publik terbaik menurut Kementerian PAN 2014 yakni:
1. Surabaya Single Windows (SSW),
2. Format hulu hilir Pemprov Aceh,
3. Fidusia online (Kemenkum HAM),
4. GRMS Surabaya
5. Pemberantasan KKN pada jembatan timbang (Provinsi Jatim),
6. KM 0 (nol) pro poor Jabar,
7. Pembangunan Jalan Tanpa Bayar (Kota Banjarbaru),
8. Kampung Media (NTB), dan
9. Karantina Ikan Semarang (Kementerian Kelautan dan Perikanan).
Sedangkan lima layanan publik yang masuk nominasi UN Public Service Award adalah:
1. Pelayanan kartu insentif anak Kotamadya Surakarta
2. Pelayanan terpadu kantor pelayanan dan penanaman modal Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pelayanan distribusi guru profesional Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
4. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan dengan kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Pelayanan Informasi dan Keluhan Kotamadya Yogyakarta.
Menurut Wapres, sejarah menunjukkan, kehadiran negara dalam porsi yang tepat sangat menentukan proses pembangunan kemajuan suatu bangsa. Secara makro, kehadiran negara bisa dirasakan dari sisem politiknya yang menjamin berlangsungnya proses pembangunan. Banyak contoh dimana sistem politik gagal melempangkan jalan bagi pembangunan.
Tapi pada tingkat mikro, kehadiran negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pun sangat menentukan. Peran birokrasi sangat sentral dalam menentukan apakah suatu negara bisa laju dalam pembangunan atau tertinggal dengan negara-negara lain. Oleh karenanya, upaya reformasi birokrasi sangat penting dalam menentukan laju pembangunan bangsa. Prosesnya pun panjang, yang bisa menyangkut hingga lima kabinet.
“Ini tugas bukan hanya pemerintahan atau eksekutif, tapi juga semua pihak. Prosesnya tidak mudah, memerlukan komitmen dari semua. Sedikit-sedikit malah percobaan, tapi harus digiring ke arah yang benar,” katanya.
Mengingat proses yang panjang itulah Wapres berharap agar di antara pemerintahan bisa saling berbagi dan melanjutkan kesinambungan. “Moga-moga tidak terjadi langkah yang saya sebut sebagai zigzag, ke kiri-ke kanan, maju atau mundur tapi pada kenyataannya tidak ada yang maju,” katanya.
Simposium pelayanan publik ini, kata Wapres, penting untuk menjadi ajang saling berbagi pengetahuan di antara berbagai instansi kementerian/lembaga, pemerintahan pusat dan daerah demi menyukseskan program reformasi birokrasi yang telah digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Oleh sebab itu sangat saya dukung upaya KemenPAN untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mendorong perbaikan dalam birokrasi kita,” katanya.
Wapres melihat bahwa proses reformasi birokrasi mencakup dua perbaikan, yang pertama mencakup pembenahan sistem seperti proses perekrutan, remunerasi, promosi dan lainnya, dan yang kedua adalah kegiatan memperbanyak kesuksesan daerah sehingga semakin menyebar ke banyak tempat dengan situasi dan kondisi masing-masing.
“Satu-satunya jalan adalah memberi ruang penalti dan insentif baik di tingkat nasional maupun daerah. Bisa dengan penalti finansial, juga dengan pengumuman prestasi. Tapi yang jelas semua bisa merasakan atmosfer positif menuju ke arah perbaikan bersama,” kata Wapres.
Wapres menyampaikan selamat kepada sembilan layanan publik yang dinilai berprestasi dan lima nominasinya. “Inovasi seperti ini adalah kegiatan yang sunyi, jauh dari headline media, tidak ada hiruk pikuknya. Namun di ajang seperti inilah kegiatan anda dihargai, walau masyarakat sebenarnya sudah merasakannya langsung,” katanya.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar simposium tersebut diadakan demi mendorong kementerian lembaga serta instansi pemerintah pusat dan daerah agar melakukan inovasi dalam melayani publik. “Ini menjadi ajang saling berbagi informasi, sehingga kemajuan di daerah lain bisa menular ke daerah lain,” kata Menteri PAN.
Top sembilan layanan publik terbaik menurut Kementerian PAN 2014 yakni:
1. Surabaya Single Windows (SSW),
2. Format hulu hilir Pemprov Aceh,
3. Fidusia online (Kemenkum HAM),
4. GRMS Surabaya
5. Pemberantasan KKN pada jembatan timbang (Provinsi Jatim),
6. KM 0 (nol) pro poor Jabar,
7. Pembangunan Jalan Tanpa Bayar (Kota Banjarbaru),
8. Kampung Media (NTB), dan
9. Karantina Ikan Semarang (Kementerian Kelautan dan Perikanan).
Sedangkan lima layanan publik yang masuk nominasi UN Public Service Award adalah:
1. Pelayanan kartu insentif anak Kotamadya Surakarta
2. Pelayanan terpadu kantor pelayanan dan penanaman modal Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pelayanan distribusi guru profesional Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
4. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan dengan kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Pelayanan Informasi dan Keluhan Kotamadya Yogyakarta.
Sumber http://wapresri.go.id/
0 comments :
Posting Komentar