Hati-hati !!! Pelaksanaan Dana Desa Rawan Bermasalah

ilustrasi

MAJA mojokerto | Pelaksanaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Mojokerto rawan bermasalah. Apalagi bertambahnya alokasi anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp 185 Milyar. Anggaran sebesar itu dikawatirkan rawan masalah, terutama soal administrasi pertanggungjawabanya. 

Ardi Sepdianto - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemkab Mojokerto kepada Budi Prasetyo – Reporter Maja FM, Rabu (17/02/2016) mengatakan, sekarang ini pendamping desa yang direkrut pemerintah pusat melalui Bapemas Profinsi Jatim hanya 115 orang.

”Dari 115 pendamping, 6 orang diantaranya tenaga ahli di Kabupaten, 31 orang tenaga pendamping di Kecamatan. Sedangkan yang mendampingi langsung ke Desa hanya 78 orang. Utupun mereka baru direkrut dan hanya diberi pelatihan 5 hari saja”, kata Ardi. 

Menurutnya, jumlah Desa di Kabupaten ada sekitar 300 Desa. ”Sehingga 1 pendamping lokal desa menangani 3 sampai 5 Desa. Padahal administrasi SPJ harus mengacu banyak aturan dan sering berubah-ubah”, katanya. 

Seperti diketahui, Dana Desa dari Pemerintah Pusat tahun 2016 ini yang diploting untuk Kabupaten Mojokerto naik menjadi Rp 185 Milyar. (bud/and)

Sumber http://www.majamojokerto.com/