Muhadjir menyampaikan, melalui Dasbor Desa, Kemenko PMK dapat secara langsung memberikan intervensi dalam melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa.
“Mudah-mudahan dengan adanya dasbor secara real time ini, seluruh desa yang ada di Indonesia akan mudah kita dorong pembangunannya. Ini untuk memperpendek spend of cantrol di masing-masing desa,” ujar Muhadjir dalam agenda Seminar Kolaborasi Pembangunan Desa Menuju Indonesia Emas 2045 dan Peluncuran Dasbor Desa yang diselenggarakan di Aula Heritage Kemenko PMK, pada Selasa (31/10).
Muhadjir juga mengatakan, dasbor tersebut dapat berfungsi untuk melakukan pengawasan yang berkaitan dengan penyimpangan anggaran di desa. Ia menuturkan apabila diketahui terdapat penggunaan anggaran yang tidak wajar dapat secara langsung ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.
Dasbor desa diketahui merupakan situs aplikasi berbasis daring berbagi-pakai yang diinisiasi bersama antara Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa PDTT, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk menyediakan akses mudah, transparan, dan terkini terhadap data yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan.
Menurut Muhadjir, dasbor tersebut akan memainkan peran kunci dalam menyediakan informasi yang akurat antar kementerian dan lembaga untuk mendukung efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan desa sesuai dengan tujuan desa berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Melalui aplikasi tersebut, kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan dapat dengan efektif bekerja sama, mengambil keputusan yang tepat, dan memastikan upaya pembangunan perdesaan berjalan dengan baik.
Terlebih, Dasbor Desa telah didukung oleh data dan informasi yang bersumber dari OM-SPAN Kementerian Keuangan, Sistem Konsolidasi Siskeudes Kementerian Dalam Negeri, serta monitoring dan evaluasi dana desa dari Kemendesa PDTT yang dapat mendukung implementasi tindaklanjut di lapangan.
Sementara itu, berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2023, terdapat 11.450 desa mandiri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kendati demikian, masih terdapat 12.018 desa dengan status tertinggal hingga sangat tertinggal yang memerlukan pendekatan pembangunan lebih lanjut.
Melihat kondisi tersebut, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli mengatakan, ketepatan dan akurasi data memiliki peran yang esensial dalam pembangunan perdesaan.
Menurutnya data yang tepat dan akurat menjadi pondasi bagi perencanaan, implementasi, dan pemantauan berkelanjutan dari berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya bagi desa dengan status masih tertinggal.
Selain itu, Sorni juga menyampaikan melalui data yang akurat, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat merencanakan alokasi sumber daya yang bijak, mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai, dan memastikan dana pembangunan digunakan secara efisien dan berdampak positif bagi komunitas perdesaan.
“Ini (Dasbor Desa) adalah kunci dalam menyediakan dukungan data serta informasi yang dibutuhkan kementerian dan lembaga dalam membangun desa. Kami rasa masa depan Indonesia itu ada di desa, maka dari itu mendorong kemajuan desa melalui integrasi data dan informasi yang akurat mutlak dilakukan,” ujar Sorni.
Selain peluncuran aplikasi Dasbor Desa, digelar juga seminar kolaborasi pembangunan desa yang menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman, Dosen Universitas Negeri Malang Zulkarnain, Kepala Desa Totallang Sulawesi Tenggara Hasnawati, dan Direktur Agripana Group Ananda D. Priantara.
Sementara itu, sejumlah pimpinan dari kementerian dan lembaga juga nampak hadir, diantaranya Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet Yuli Harsono, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Raden Suhartono, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Kemenkeu Arif Wibawa, Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Teresia Junidar, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Paudah, Kepala Tim Kebijakan TNP2K Elan Satriawan, serta Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan.
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi
0 comments :
Posting Komentar