"Kualitas belanja desa bukan hanya dimaknai kalau PADes nya meningkat. Tapi yang lebih luas adalah pelatihan ini sesungguhnya buka mindset kepala desa dan jajarannya agar dana desa digunakan untuk kebutuhan masyarakatnya," kata Paudah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus sesuai dengan potensi yang ada di desa. Artinya, rencana penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus untuk kepentingan masyarakatnya.
Adapun berdasarkan hasil evaluasi selama sebulan pelaksanaan, P3PD telah berjalan sesuai dengan harapan.
"Sekitar 80 persen sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita ingin capai," ujarnya.
Dalam sesi pelatihan itu, para aparatur desa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengelola desa. Saat ini, sejumlah provinsi berhasil menyelesaikan pelatihan lebih cepat.
Provinsi tersebut di antaranya Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali.
Paudah menekankan pelatihan seperti ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, namun sebaliknya perlu adanya kesinambungan. Hal ini mengingat dana desa yang digelontorkan sekitar Rp538,67 triliun selama 9 tahun pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi secara nasional.
P3PD, lanjut Paudah, memberikan mindset baru tentang bagaimana membelanjakan keuangan desanya secara baik dan benar.
"Mereka belajar menyusun administrasi, merencanakan dan mengelola keuangan," pungkas Paudah.
P3PD merupakan program kerjasama antara pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank). Pelatihan ini ditargetkan untuk 33.458 desa atau hampir 45 persen dari total jumlah desa 75.265 Desa, dan/atau hampir 50 persen dari total target Desa lokasi P3PD 67.000 Desa.
Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi
0 comments :
Posting Komentar