Koalisi Tidak Hanya Milik Partai

Diklat

Jakarta - Koalisi tidak hanya milik partai politik semata untuk mendapatkan dukungan pemilih. Pejabat publik pun perlu membangun koalisi dengan para stakeholders untuk keberhasilan program kerjanya.

"Membangun koalisi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) sangat penting bagi pejabat publik. Karena keberhasilan dalam menjalankan program kegiatan itu sering dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal yang kadang tidak diperhitungkan," kata Kepala Pusat Kepemimpinan Aparatur Nasional, Renny Susanna saat membuka Diklatpim Tk. III Angkatan VIII, di Kampus PPLPN LAN RI, Pejompongan, Selasa( 29/4). 

Peran pihak eksternal, lanjut dia, sejalan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, dimana peran serta pihak lain dalam jalannya pemerintahan sangat diharapkan.

"Kemampuan merangkul pihak luar mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, dalam diklat kali ini peserta akan mendapatkan materi pembekalan mengenai cara membangun koalisi," jelasnya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Aparatur, Muhammad Idris mengatakan, koalisi dalam dunia birokrasi memang diperlukan. Tanpa ada sinergi itu, program kebijakan nasional tidak akan bisa dicapai. 

"Agar birokrasi menjadi lebih kuat, diperlukan coalition building yang bagus. Sejauh ini pembaharuan ide masih minim. Demikian juga perbaikan cara kerja yang ada di organisasi," ujarnya.

Untuk itu, Idris berharap, pejabat pemerintahan mampu merangkai sumber daya aparatur yang ada di lingkungannya menjadi lebih optimal. 

"Networking dan working together itu menjadi kunci utama untuk menjadikan organisasi berkinerja tinggi," pungkasnya. 

Diklat Pim Tingkat III ini diikuti 40 peserta yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rencananya diklat ini akan berlangsung selama 19 pekan ke depan. (danang/bp/humas) 

Sumber  http://www.lan.go.id