Mencermati Penghasilan Aparatur Desa di Draf RPP

Suryokoco - Ketua RPDN

Memahami perintah UU Desa.

Dalam Bagian Kedelapan tentang Penghasilan Pemerintah Desa Pasal 66 menyebutkan bahwa :

1. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desas ebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ini dimaknai bahwa, Kepala desa dan perangkat desaberpenghasilan tetap yang bersumber dari dana perimbangan dari APBN, bolehmenerima tunjangan dari desa ( BUMDes, Bengkok dll ), menerima jaminan kesehatan dll yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Membaca Draf RPP PenyelenggaraanDesa 29 April 2014

Draf Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP) dari depdagri yangtentang Penyelenggaraan Desa tertanggal 29 april 2014 tentang penghasilan aparatur desa menyebutkan :

Bagian Ketujuh, Penghasilan Pemerintah Desa dalam  Pasal 52 :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) merupakan alokasi dana Desa.
3. Sebagian alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa ditetapkan paling sedikit Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Besaran penghasilan tetap bagi Perangkat Desa ditetapkan: (a) Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan. (b) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.

Dilanjutkan  Pasal 53

1. Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Kepala Desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
2. Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksudp ada ayat (1) merupakan penerimaan yang dapat diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdassarkan peraturan perundang –undangan.
3. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sahs ebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dilanjutkan  Pasal 54

Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan juga pasal Pasal 72

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan ayat (b.)  30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah Belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,  operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif RT/RW.

Mencermati  Draf RPP Penyelenggaraan Desa 29 April 2014

Dari Draf RPP tersebut diatas saya menafsirkan sebagai berikut :

1. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD (UU Desa, pasal 72 ayat d) bukan dari Alokasi  APBN (UU Desa, pasal 72 ayat b)
2. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidakmemiliki dasar rujukan dalam penetapan angka.
3. Dengan ketentuan 30% Belanja Desa yang boleh digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,  operasional Pemerintah Desa,tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif RT/RW, maka akan semakin rumit dan sulit cara pengelolaan keuangan. Setidaknya akan semakin sulit Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Pengahasilan yang baik ketika Kabupaten tidak memiliki anggaran dan kehendak politik untuk itu.

Pemahaman Saya untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

1. Amanat UU Desa Pasal 66 ayat  (2) adalah  Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Jadi urusan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak pantas dikaitkan dengan ADD atau bagian dari ADD yang diterima desa.
2. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak harus mendasar pada rujukan jelas dalam penetapan angka, Karena Kepala Desa dan Perangkat Desa  bukan Buruh, tidak boleh menggunakan UMK tetapi selayaknya menggunakan penghasilan terendah golongan PNS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2013, selayaknya perangkat desa minimal mendapatkan penghasilan setara Gol II A nol mas kerja yaitu Rp 1.714.100, karena pada saat melakukan pendaftaran Perangkat Desa minimal harus berpendidikan SMU. Sehingga Kepala Desa setidaknya satu setengah dari Perangkat Desa.
3. Undang Undang Desa Pasal 66 ayat (4) menyebutkan jaminan Kesehatan yang belum ada dalam Draff perlu dimasukkan dengan jelas tentang hal tersebut bersumber dari mana.
   
4. Dalam hal belanja Desa, maka sepantasnya Penghasilan Tetap  Kepala Desa dan Perangkat Desa tidam masuks ebagai salah satu bagian ketentuan prosentase penggunaan Anggaran Desa. Halini mengandung maksud agar kelayakan pengahasilan tetap  Kepala Desa dan  Perangkat desa tidak tersandera dengan alasan ketidak cukupan anggaran dari kabupaten atau dari ADD.

Bagaimana PPDI perlu Mensikapi…?

Sebagai penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI),maka diminta atau tidak saya memiliki kewajiban moral untuk menasehati. Saran saya segera lakukan koordinasi dengan Depdagri dan memberikan telaah atas DrafRPP tersebut. Dan karena massif berupa Draf, maka bukan berarti ingin menggagalkan target cepat keluar PP, tapi menurut hemat saya, lebih baik PP tidak bisa disahkan dalam bulan mei daripada disahkan tidak berpihak pada PPDI dan kemudian dijadikan pijakan oleh Pemerintah Daerah untuk membuat perda.

Semoga bisa dipahami sebagai semangat mengingatkan, memberi masukan bukan dimaknai sebagai penghambat lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Desa.

Dan saya mecoba membuat ini karena beberapa sms dan BBM yang meminta pendapat saya tentang ini....

@suryokoco / Ketua RPDN