PNPM Menjiwai UU Desa

Wapres Boediono 

Jakarta. Ciri-ciri khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) demikian uniknya sehingga menjadikannya sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan terbaik di dunia. Ciri-ciri yang sama pulalah yang terlihat dalam wujud Undang Undang Desa yang baru disahkan parlemen pada Desember 2013 lalu. Wakil Presiden Boediono bersyukur akan hal tersebut dan berharap bahwa pada tataran peraturan di bawahnya, ciri-ciri khusus dari PNPM terus menjiwai pelaksanaan UU Desa tersebut.

“Saya punya perasaan bahwa semangat PNPM sudah jadi rambu-rambu dalam UU Desa ini. Tinggal kita menerjemahkannya dengan lebih kongkrit, sehingga apa yang diinginkan bisa diwujudkan. Tahun depan sudah mulai harus diwujudkan UU Desa itu. Pengalaman PNPM sangat relevan menerjemahkan UU Desa itu menjadi model pembangunan desa yang baik,” kata Wakil Presiden Boediono di hadapan para kepala daerah yang menjadi peserta Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri Perdesaan di Hotel Sahid Jaya, 5 Juni 2014, Jakarta.

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Pangestu serta para pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai penyelenggara program PNPM.

“PNPM dekat dengan hati saya,” Wapres Boediono mengawali sambutannya sambil tersenyum, setelah sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa asal muasal PNPM dimulai sejak Wapres Boediono masih menjabat sebagai Kepala Bappenas di tahun 1998-1999.

PNPM, Wapres mengatakan, adalah program andalan dalam upaya Indonesia mengentaskan kemiskinan. Program ini memberikan hasil yang sangat baik, bukan saja testimoni Indonesia tapi juga menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan di dunia yang sukses.

“Ini berkat anda-anda semua, dari tingkat grassroot sampai ke tingkat koordinator provinsi. Ini adalah program yang banyak sekali ciri-cirinya yang khusus, yang bisa dilaksanakan dengan baik dan cocok dengan keadaan di lapangan,” katanya kepada para kepala daerah dan penggiat PNPM yang mengisi ruangan. 

Dalam rancangan APBN 2015 dimana pemerintahan saat ini masih terlibat, Wapres memastikan bahwa porsi PNPM akan tetap diadakan. Selanjutnya ia berharap agar PNPM bisa dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Ciri pertama yang menuai kesuksesan PNPM, kata Wapres, adalah upaya saling mengawal alias aplikasi sistem check and balances yang menjadi jiwa dasar. Ini berarti sebuah penyimpangan atau penyelewengan bisa diketahui sejak awal, bila ada yang tidak benar bisa langsung dikoreksi. “Semangat ini bisa terasa kalau kita membaca teks UU Desa, tapi nanti harus dijabarkan dengan lebih kongkrit,” katanya.

Ciri kedua adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di setiap tingkatan sehingga masyarakat merasa sangat memiliki terhadap programnya. Dalam hal ini, ia mengingatkan, upaya menerjemahkan UU Desa ke peraturan-peraturan yang lebih kongkrit di bawahnya harus sangat hati-hati. “Jangan sampai sistem pembangunan di tingkat desa terlalu banyak birokrasinya, terlalu sempit untuk partisipasi publik,” kata Wapres. Ciri yang ketiga adalah pemberdayaan perempuan.

Pada saatnya nanti, Wapres melanjutkan, akan ada lebih banyak lagi uang mengalir ke desa. Maka pada saat itulah sebaiknya desa sudah memiliki sistem yang baik sehingga uang yang mengalir tidak mubazir alias terbuang percuma. “Namun di luar sistem yang paling penting adalah manusianya,” kata Wapres.

Menurutnya saat ini Mendagri dan timnnya sedang berupaya menjabarkan UU Desa itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pada waktunya nanti penjabaran tersebut juga harus menyentuh tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. “Ini nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan Gubernur, Bupati, Walikota sampai ke desa,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam pemaparannya mengatakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah program prioritas pemerintah yang telah dilaksanakan 65 ribu desa di 5300 kecamatan, 404 kabupaten/kota dan 33 provinsi.

Selama lima tahun terakhir pelaksanaannya , PNPM Mandiri Perdesaan telah mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan setidaknya 1.4 juta orang yang rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu dalam proses pembangunan desa. PNPM Mandiri juga menggerakkan perekonomian dengan salah satu program simpan pinjamnya yang dikelola hingga 560 ribu kelompok masyarakat dengan total nilai aset sebesar Rp 10.1 Trilyun.

Kini PNPM Mandiri Perdesaan telah meluncurkan pembangunan sistem informasi manajemen untuk menyatukan seluruh layanan penyediaan data secara terpusat dengan dukungan pemerintah Australia. “Informasi yang akurat dan cepat ini menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan untuk melihat dan mengontrol berjalannya program,” kata Mendagri.

Sumber http://wapresri.go.id