 |
Metrotvnews.com, Jakarta: Masalah kemiskinan selama ini menjadi momok bagi penyelengaraan pembangunan Indonesia, baik di tingkat nasional hingga daerah terutama di wilayah pedesaan. Kemiskinan seolah menjadi identitas yang melekat dengan pedesaan. Sehingga tidak heran, banyak penduduk desa yang mengadu nasib baik di kota atau menjadi tenaga kerja di luar negeri sebagai upaya memperbaiki taraf hidupnya.
Pemerataan pembangunan seringkali menjadi janji-janji kosong yang sering diumbar pemerintah. Apalagi untuk pembangunan infrastruktur, pelaksanannya harus diakui belum maksimal.
Memang, tidak mudah melakukan pembangunan yang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya pemerataan pembangunan di Indonesia. Salah satu penyebabnya ada pada tata kelola anggaran pembangunan daerah yang tidak tepat sasaran. Belum lagi masalah korupsi di daerah dan buruknya sistem birokrasi pemerintahan. Semua ini membuat masyarakat masih bersikap apatis terhadap harapan terwujudnya pemerataan pembangunan.
Namun, pemerintah kini mulai memberi perhatian terhadap persoalan ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dipandang sebagai suatu titik awal untuk mengatasi kian merebaknya kemiskinan, terutama di wilayah pinggiran atau kawasan perbatasan.
UU Desa itu menunjuk desa sebagai entitas yang punya peran penting dalam pembangunan. “Undang-undang ini memang dimaksudkan bahwa bahwa desa menjadi subjek pembangunan, bukan sebagai objek pembangunan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar kepada Metrotvnews.com saat ditemui di kantornya, Kamis (7/5/2015).
Menurut Marwan, UU Desa itu telah memberikan ruang bagi desa untuk mandiri dan berinisiatif dalam melangsungkan pembangunannya. Program pembangunan desa yang dihasilkan musyawarah para pemangku kepentingan bersama aparat desa akan mendapat dukungan pembiayaan dari negara. Penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa dalam UU Desa itu menyebutkan bahwa jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian besaran dana desa itu juga mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, faktor kondisi geografis.
Pemberian dana ini dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat desa, karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp1,4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa. Total dana untuk desa adalah Rp104,6 triliun yang akan dibagi ke-72 ribu desa se Indonesia. Perhitungannya yaitu 10 persen dari dana transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp45,4 triliun.
Dengan demikian, aparat desa juga dituntut cakap membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBD Desa).
Marwan menyatakan bahwa dana desa yang mulai dikucurkan Pemerintah Pusat, sudah seharusnya dapat membuat desa-desa di seluruh Tanah Air bisa berkembang dan maju. Dana desa bisa digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Dana desa untuk kemakmuran masyarakat. Jangan ada penyimpangan atau penyewengan dana desa, gunakan sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa. Sebab jika desa maju, daerah maju, dan Indonesia juga maju," kata Marwan.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana amanah UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN-P 2015. Di situ ditetapkan alokasi dana transfer ke daerah ialah Rp664,6 triliun, dan sebanyak Rp20,7 triliunnya dialokasikan bagi program dana desa.
Pada tahun 2015 ini, pembagian dana sekitar Rp1,4 miliar per desa dilakukan tiga tahap. Tahap pertama pada pertengahan April, dengan persentase 40 persen atau sekitar Rp250 juta-Rp285 juta per desa. Tahap kedua dilakukan pada Agustus (40 persen) dan Oktober (20 persen). Untuk tahun ini, alokasi anggaran lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko widodo agar jarak kesenjangan "peradaban" antar daerah tidak terlalu jauh.
"Tahun depan Insya Allah besaran dana desa akan naik. Jika tahun ini di Rp20 triliun, tahun depan akan kita tingkatkan menjadi paling tidak Rp43triliun, otomatis yang diterima setiap desa juga bertambah. Secara bertahap akan terus dinaikan setiap tahun sehingga kemudian sampai pada target setiap desa mendapatkan Rp1,4triliun," papar Marwan yang juga merupakan politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menurut Marwan, kementerian baru yang dipimpinnya ini memang diinstruksikan untuk fokus pada pembangunan desa-desa tertinggal. Khususnya pada di 1.138 desa di kawasan perbatasan dan melakukan pendampingan desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Selain itu, lokus pembangunan desa ke depannya akan diprioritaskan untuk 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal.
Dana desa yang akan dicairkan oleh pemerintah pusat diharapkan bisa membantu mewujudkan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015, yakni berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
Oleh karena itu, Marwan berharap bahwa pencairan dana desa ke depan bisa segera digunakan untuk mengembangkan potensi desa yang ada dan menciptakan desa-desa mandiri di Indonesia.
Ada tiga indikator yang akan digunakan oleh Kementerian untuk mengukur seberapa jauh desa tersebut sudah lepas dari ketertinggalan. Pertama, Desa Swadaya yang termasuk bagian dari desa tertinggal, desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau terluar.
Kedua, Desa Swakarya, yaitu desa berkembang yang mampu bertahan dari goncangan ekonomi.
Ketiga, Desa Swasembada yaitu desa mandiri yang memiliki ketahanan pangan, dan mampu bertahan dari goncangan ekonomi dan mampu mendukung perekonomian kawasan lainnya.
"Desa mandiri baru sedikit, mayoritas masih desa tertinggal. Desa mandiri itu adalah memang ada pilot project khusus yang ada di desa-desa, dan memang akan kita majukan desa itu dari segala aspek," kata Marwan.
Ia menjelaskan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan termasuk salah satu aspek yang akan menjadi fokus program Desa Mandiri ini. Namun, yang tak kalah penting juga aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di desa itu juga harus ditingkatkan. Ini yang menjadi tujuan utama program ini, membuat desa itu betul-betul mandiri.
Khusus mengenai aspek ekonomi, program Desa Mandiri akan memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Salah satu cara untuk menggerakkan ekonomi pedesaan adalah dengan Badan Usaha Milik Desa itu. Karena, itu secara langsung akan menguatkan fundamental ekonomi masyarakat desa kita. Ekonomi nasional bisa kuat apabila ditopang oleh fundamental ekonomi kita di desa-desa," kata Marwan.
Menurut Marwan, sebenarnya anggaran dana desa tahap pertama sudah siap dicairkan. Namun, pemerintah menahan pencairan bagi daerah yang belum memiliki payung hukum untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Payung hukum yang dimaksud ialah peraturan bupati/wali kota (perbub/perwali) tentang penyaluran dana desa ke desa-desa di wilayah mereka dan peraturan daerah (perda) tentang APBD.
Maka, para bupati dan wali kota pun didesak untuk segera membuat perbup/perwali agar dana tersebut bisa segera dicairkan. Ia mencatat bahwa informasi terakhir dari Ditjen Perimbangan Keuangan per tanggal 30 April 2015, baru 100 kabupaten yang telah menerima penyaluran dana desa tahap pertama (40 persen), dari total 434 kabupaten/kota.
Dana desa, baru tercairkan tahun ini sebesar Rp1,76 triliun, atau baru 8,49 persen dari total Rp20,76 triliun. Itu sekitar 23 persen kabupaten/kota yang menerima penyaluran dana desa tahap pertama di akhir April 2015.
Lambatnya pencairan dana desa itu disebabkan karena belum disampaikannya dua prasyarat oleh kabupaten/kota ke Kementerian Keuangan, yaitu Perda APBD 2015 dan terutama Perbup/Perwalikota tentang Penetapan Dana Desa 2015.
"Kalau semuanya segera membuat Perbup, selesai sudah dan sebetulnya bisa dinikmati sekarang ini. Itu kan kalau dana desa sudah bisa dinikmati, itu nanti akan kelihatan kok secara bertahap. Apalagi disamping itu kita buat beberapa program yang sistematis, misalnya bikin BUMDes, bikin desa mandiri, bikin itu, bikin ini. Meskipun ini tantangannya luar biasa dan tidak gampang, kami tetap lakukan pekerjaan ini. Ini kan butuh pendekatan yang tidak semata-mata pendekatan program, tetapi juga pendekatan komitmen sebetulnya. Secara ideologis ya untuk membangun desa-desa itu," papar Marwan.
Pemerintah pun berharap upaya ini bisa menahan arus pelarian modal desa ke kota yang amat deras dan berlangsung sejak tiga puluh tahun terakhir.
"Dengan munculnya UU Desa ini, kita memang membuat semangat untuk kembali ke desa itu, mari bersama-sama membangun desa, back to village, supaya desa itu menjadi bergairah. Desa itu menjadi bergairah ketika di dalam desa itu juga menawarkan penghidupan-penghidupan. Menawarkan sesuatu yang memang produktif yang bisa menjamin kehidupan masyaraktnya. Tanpa menjamin ada penghidupan baru, ada optimisme baru atau ada produktivitas baru, saya kira orang akan tetap lari ke kota," kata Marwan.
Pemerataan pembangunan seringkali menjadi janji-janji kosong yang sering diumbar pemerintah. Apalagi untuk pembangunan infrastruktur, pelaksanannya harus diakui belum maksimal.
Memang, tidak mudah melakukan pembangunan yang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya pemerataan pembangunan di Indonesia. Salah satu penyebabnya ada pada tata kelola anggaran pembangunan daerah yang tidak tepat sasaran. Belum lagi masalah korupsi di daerah dan buruknya sistem birokrasi pemerintahan. Semua ini membuat masyarakat masih bersikap apatis terhadap harapan terwujudnya pemerataan pembangunan.
Namun, pemerintah kini mulai memberi perhatian terhadap persoalan ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dipandang sebagai suatu titik awal untuk mengatasi kian merebaknya kemiskinan, terutama di wilayah pinggiran atau kawasan perbatasan.
UU Desa itu menunjuk desa sebagai entitas yang punya peran penting dalam pembangunan. “Undang-undang ini memang dimaksudkan bahwa bahwa desa menjadi subjek pembangunan, bukan sebagai objek pembangunan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar kepada Metrotvnews.com saat ditemui di kantornya, Kamis (7/5/2015).
Menurut Marwan, UU Desa itu telah memberikan ruang bagi desa untuk mandiri dan berinisiatif dalam melangsungkan pembangunannya. Program pembangunan desa yang dihasilkan musyawarah para pemangku kepentingan bersama aparat desa akan mendapat dukungan pembiayaan dari negara. Penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa dalam UU Desa itu menyebutkan bahwa jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian besaran dana desa itu juga mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, faktor kondisi geografis.
Pemberian dana ini dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat desa, karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp1,4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa. Total dana untuk desa adalah Rp104,6 triliun yang akan dibagi ke-72 ribu desa se Indonesia. Perhitungannya yaitu 10 persen dari dana transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp45,4 triliun.
Dengan demikian, aparat desa juga dituntut cakap membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBD Desa).
Marwan menyatakan bahwa dana desa yang mulai dikucurkan Pemerintah Pusat, sudah seharusnya dapat membuat desa-desa di seluruh Tanah Air bisa berkembang dan maju. Dana desa bisa digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Dana desa untuk kemakmuran masyarakat. Jangan ada penyimpangan atau penyewengan dana desa, gunakan sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa. Sebab jika desa maju, daerah maju, dan Indonesia juga maju," kata Marwan.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana amanah UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN-P 2015. Di situ ditetapkan alokasi dana transfer ke daerah ialah Rp664,6 triliun, dan sebanyak Rp20,7 triliunnya dialokasikan bagi program dana desa.
Pada tahun 2015 ini, pembagian dana sekitar Rp1,4 miliar per desa dilakukan tiga tahap. Tahap pertama pada pertengahan April, dengan persentase 40 persen atau sekitar Rp250 juta-Rp285 juta per desa. Tahap kedua dilakukan pada Agustus (40 persen) dan Oktober (20 persen). Untuk tahun ini, alokasi anggaran lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko widodo agar jarak kesenjangan "peradaban" antar daerah tidak terlalu jauh.
"Tahun depan Insya Allah besaran dana desa akan naik. Jika tahun ini di Rp20 triliun, tahun depan akan kita tingkatkan menjadi paling tidak Rp43triliun, otomatis yang diterima setiap desa juga bertambah. Secara bertahap akan terus dinaikan setiap tahun sehingga kemudian sampai pada target setiap desa mendapatkan Rp1,4triliun," papar Marwan yang juga merupakan politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menurut Marwan, kementerian baru yang dipimpinnya ini memang diinstruksikan untuk fokus pada pembangunan desa-desa tertinggal. Khususnya pada di 1.138 desa di kawasan perbatasan dan melakukan pendampingan desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Selain itu, lokus pembangunan desa ke depannya akan diprioritaskan untuk 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal.
Dana desa yang akan dicairkan oleh pemerintah pusat diharapkan bisa membantu mewujudkan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015, yakni berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
Oleh karena itu, Marwan berharap bahwa pencairan dana desa ke depan bisa segera digunakan untuk mengembangkan potensi desa yang ada dan menciptakan desa-desa mandiri di Indonesia.
Ada tiga indikator yang akan digunakan oleh Kementerian untuk mengukur seberapa jauh desa tersebut sudah lepas dari ketertinggalan. Pertama, Desa Swadaya yang termasuk bagian dari desa tertinggal, desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau terluar.
Kedua, Desa Swakarya, yaitu desa berkembang yang mampu bertahan dari goncangan ekonomi.
Ketiga, Desa Swasembada yaitu desa mandiri yang memiliki ketahanan pangan, dan mampu bertahan dari goncangan ekonomi dan mampu mendukung perekonomian kawasan lainnya.
"Desa mandiri baru sedikit, mayoritas masih desa tertinggal. Desa mandiri itu adalah memang ada pilot project khusus yang ada di desa-desa, dan memang akan kita majukan desa itu dari segala aspek," kata Marwan.
Ia menjelaskan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan termasuk salah satu aspek yang akan menjadi fokus program Desa Mandiri ini. Namun, yang tak kalah penting juga aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di desa itu juga harus ditingkatkan. Ini yang menjadi tujuan utama program ini, membuat desa itu betul-betul mandiri.
Khusus mengenai aspek ekonomi, program Desa Mandiri akan memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Salah satu cara untuk menggerakkan ekonomi pedesaan adalah dengan Badan Usaha Milik Desa itu. Karena, itu secara langsung akan menguatkan fundamental ekonomi masyarakat desa kita. Ekonomi nasional bisa kuat apabila ditopang oleh fundamental ekonomi kita di desa-desa," kata Marwan.
Menurut Marwan, sebenarnya anggaran dana desa tahap pertama sudah siap dicairkan. Namun, pemerintah menahan pencairan bagi daerah yang belum memiliki payung hukum untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Payung hukum yang dimaksud ialah peraturan bupati/wali kota (perbub/perwali) tentang penyaluran dana desa ke desa-desa di wilayah mereka dan peraturan daerah (perda) tentang APBD.
Maka, para bupati dan wali kota pun didesak untuk segera membuat perbup/perwali agar dana tersebut bisa segera dicairkan. Ia mencatat bahwa informasi terakhir dari Ditjen Perimbangan Keuangan per tanggal 30 April 2015, baru 100 kabupaten yang telah menerima penyaluran dana desa tahap pertama (40 persen), dari total 434 kabupaten/kota.
Dana desa, baru tercairkan tahun ini sebesar Rp1,76 triliun, atau baru 8,49 persen dari total Rp20,76 triliun. Itu sekitar 23 persen kabupaten/kota yang menerima penyaluran dana desa tahap pertama di akhir April 2015.
Lambatnya pencairan dana desa itu disebabkan karena belum disampaikannya dua prasyarat oleh kabupaten/kota ke Kementerian Keuangan, yaitu Perda APBD 2015 dan terutama Perbup/Perwalikota tentang Penetapan Dana Desa 2015.
"Kalau semuanya segera membuat Perbup, selesai sudah dan sebetulnya bisa dinikmati sekarang ini. Itu kan kalau dana desa sudah bisa dinikmati, itu nanti akan kelihatan kok secara bertahap. Apalagi disamping itu kita buat beberapa program yang sistematis, misalnya bikin BUMDes, bikin desa mandiri, bikin itu, bikin ini. Meskipun ini tantangannya luar biasa dan tidak gampang, kami tetap lakukan pekerjaan ini. Ini kan butuh pendekatan yang tidak semata-mata pendekatan program, tetapi juga pendekatan komitmen sebetulnya. Secara ideologis ya untuk membangun desa-desa itu," papar Marwan.
Pemerintah pun berharap upaya ini bisa menahan arus pelarian modal desa ke kota yang amat deras dan berlangsung sejak tiga puluh tahun terakhir.
"Dengan munculnya UU Desa ini, kita memang membuat semangat untuk kembali ke desa itu, mari bersama-sama membangun desa, back to village, supaya desa itu menjadi bergairah. Desa itu menjadi bergairah ketika di dalam desa itu juga menawarkan penghidupan-penghidupan. Menawarkan sesuatu yang memang produktif yang bisa menjamin kehidupan masyaraktnya. Tanpa menjamin ada penghidupan baru, ada optimisme baru atau ada produktivitas baru, saya kira orang akan tetap lari ke kota," kata Marwan.
0 comments :
Posting Komentar